PRESIDEN: KERAGUAN MASYARAKAT PERLU DISAMBUT DENGAN LAPANG DADA[1]

Bogor, Suara Karya

Presiden Soeharto mengakui, di dalam masyarakat masih ada yang ragu-ragu mengenai ketepatan, kebenaran, bahkan keabsahan keputusan yang diambil pemerintah, jika melihat kondisi sekarang yang memang masih banyak kekurangan dankelemahannya. Keraguan ini perlu dipahami sebagai wujud dari sikap hati-hati dan realistis dan sebaiknya disambut dengan lapang dada. Demikian dikemukakan Kepala Negara ketika membuka Penataran Calon Penatar P-4 Tingkat Nasional (Manggala) di Istana Bogor, Senin. Penataran angkatan VIII diikuti 103 pejabat Eselon I dan berlangsung Januari-April 1995. Hadir pada pembukaan Ketua DPR-MPR Wahono, Ketua DPA Sudomo, mantan Wapres Sudharmono yang kini Ketua Tim P-7 (Penasehat Presiden mengenai Pelaksanaan P-4), Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung dan sejumlah menteri. Menurut Presiden, sebagian keraguan mempunyai pertimbangan ideologis, teknis dan profesional. Keraguan dengan pertimbangan ideologis menimbulkan rangkaian pertanyaan idelogis pula. Apakah dengan memasuki sistern perdagangan dan investasi bebas, tidak berarti kita menerima liberalisme? Apakah langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi ekonorni selama ini bukan menuju ke arah kapitalisme? Apakah kita sudah meninggalkan semangat pasal 33 UUD 45? Sebagian kesangsian yang berdasar pertimbangan teknis dan profesional menimbulkan berbagai pertanyaan yang bersifat teknis dan profesional pula. Pertanyaan-pertanyaan ini menyangkut kesiapan kita sebagai bangsa dalam memasuki era keterbukaan dunia, era globalisasi. Apakah masyarakat, yang rnnumnya masih rendah pendidikannya dan belum berpengalaman akan sanggup menghadapi suasana persaingan yang ketat. Apakah jajaran pemerintahan dan peraturan perundang­ undangan siap mendukung tatanan ekonomi baru itu?

“Kita pun belum banyak pengalaman dengan sistem hukum internasional yang mengatur perdagangan bebas dan sederetan pertanyaan lainnya,” kata Presiden.

Jawaban Mendasar

Pertanyaan-pertanyaan, mendasar itu, menurut Presiden, memerlukan jawaban dan penanganan yang bersifat mendasar pula. Bila tidak, semua pihak akan diliputi keraguan. Padahal bangsa ini tidak boleh ragu sedikit pun dalam memasuki kurun baru tersebut. Keraguan, ujarnya, adalah kelemahan yang akan menjadi penghambat dalam mencapai sasaran. Keraguan dalam masyarakat akan amat merugikan perjuangan bersama. Keraguan dalamjajaran pemerintahan akan lebih merugikan lagi karena mereka merupakan lembaga yang meliputi seluruh bangsa dan negara, Semua pihak harus siap secara teknis dan profesional serta secara ideologis, politis, ekonomis dan sosial budaya. Kembali ditegaskan Presiden bahwamau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, Indonesia telah masuk dalam sistem perdagangan bebas dunia. Keseluruhan kebijaksanaan dan strategi baru jelas harus diterjemahkan ke dalam sistem administrasi negara dan rangkaian peraturan perundang-undangan yang menunjangnya. Harus pula dipersiapkan jajaran administrasi negara dan rangkaian peraturan perundang-undangan nasional yang tepat agar mampu secara terencana dan teratur menghadapi peluang dan tantangan baru. Seluruhnya berlangsung dalam jadwal yang jelas, yaitu kesiapan berkompetisi  tahun 2003 di kawasan ASEAN.

Dalam rangka APEC selambat-lambatnya tahun 2010 RI siap memasuki arus barang dan jasa negara industri maju dan selambat-lambatnya tahun 2020 siap dimasuki arus barang danjasa dari negara industri maju.

Akan Runtuh

Presiden mengatakan, tugas utama negara dalam dunia yang serba elektronik adalah menyediakan prasarana-prasarana utama dan memberi arah, menciptakan peluang, memberikan dorongan dan mengayomi prakarsa dan kreativitas rakyatnya. Pemerintah yang bersikeras hendak melaksanakan sendiri segala-galanya seperti dalam sistem komunisme, akan runtuh sendiri karena keberatan beban yang sesungguhnya tidak perlu dipikulnya sendiri. Ditinjau dari segi ideologi dan , konstitusi, Indonesia tambah Presiden, sudah lama menyiapkan diri untuk memasuki kurun baru itu. Negara kesatuan yang didirikan tetap membuka peluang untuk otonomi dan desentralisasi serta merangsang kemandirian golongan-golongan dalam masyarakat. Sistem ketatanegaraan dengan sengaja dirancang untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang nyata-nyata menjadi tugas negara untuk menjaga kesatuannya adalah terutama dalam bidang politisi,moneter, diplomasi dan pertahanan keamanan. Dalam banyak segi kehidupan lainnya, bangsa ini siap secara berkesinambungan untuk mendesentralisasikan, mendekonsentrasikan dan mengembangkan otonomi pemerintahan, keterbukaan ekonomi dan memperluas ruang gerak kemajemukan sosial budaya nasional. Itulah upaya untuk memperluas dan memperkuat akar-akar politik, ekonomi dan akar sosial budaya dari negara kebangsaan RI.

Bangkit

Ditinjau dari segi ekonomi, tatanan dasar untuk mengembangkan kreativitas dan prakarsa masyarakat sudah diletakkan sejak tahun 1983. Sejak itu dilancarkan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Sekarang dapat disaksikan tumbuh dengan cepat kekuatan-kekuatan bam ekonomi, baik yang berskala besar, menengah maupun kecil.Telah diupayakan menciptakan kemitraan antara ketiga-tiganya untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Diakui memang masih banyak dirasakan kelemahan dan kekeliruan namun telah, sedang dan akan terus dikoreksi. Dengan memperhatikan hukum-hukum ekonomi yang rasional, harus dibangun perekonomian nasional yang tetap berasaskan kekeluargaan. Ini berarti semua pelaku ekonomi setiap kekuatan ekonomi juga memahami P4. Jangan sekali-kali dilupakan bahwa pembangunan harus dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyaksikan bangkitnya kembali bakat-bakat kewiraswastaan di tengah-tengah masyarakat setelah demikian lama menciut di bawah penjajahan serta dihambat oleh instabilitas, politik dan gejolak keamanan yang hampir tiada putus­ putusnya. Karena itulah dengan tiada ragu sedikit pun tantangan diterima dan disambut peluang yang diberikan kurun baru. Pembangunan ekonomi, katanya, tidaklah berdiri sendiri. Itulah sebabnya perlunya peningkatan dan perluasan pemasyarakatan dan pembudayaan P4.

“Bukan sekadar untuk mengulang-ulang apa yang telah kita ketahui selama ini, tetapi justru untuk menghadapkannya kepada peluang dan tantangan baru di masa datang. Ideologi manapun memang harus mampu menjawab tantangan zaman,” kata Presiden.

Sebelumnya dilaporkan oleh Kepala BP-7 Pusat Soeprapto, 103 orang peserta penataran terdiri dari berbagai pejabat lingkungan ABRI (22 orang), Gubernur Kepala Dati I (7 orang), Sekjen/Sekretaris Lembaga Tinggi Negara/Menko (30 orang), Inspektur Jenderal (7 orang), Kepala I Ketua I wakil I Asisten Menteri Negara / Lembaga Pemerintah Nondepartemen ( 13 orang) dan Dirjen, Deputi dan Pejabat Eselon I lainya. Di antara peserta terdapat Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Pranowo.

Sumber: SUARAKARYA(I0 /01/1995)

_________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 48-51.