Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Sosial:
PRESIDEN MINTA DEPSOS TELITI PANTI2 ASUHAN [1]
Jakarta, Angkatan Bersenjata
Presiden Soeharto telah menginstruksikan kepada Departemen Sosial untuk melakukan penelitian tentang lembaga2 sosial swasta yang bergerak di bidang panti2 asuhan.
Hal itu dikatakan oleh Menteri Penerangan Mashuri selesai Sidang Kabinet Terbatas Bidang kesra di Bina Graha, Selasa kemarin.
Diharapkan hasil2 penelitian tersebut dapat digunakan untuk memberi peningkatan pelayanan sosial dalam rangka menangani masalah orang cacat, jompo, yatim piatu dll. Karena sesuai dengan ketentuan UUD 45 mereka itu harus ditampung oleh negara, maka hasil2 penelitian itu akan dapat juga digunakan untuk menyusun peraturan2 hukumnya.
Keluarga Berencana
Sidang juga telah menerima laporan dari Ketua BKKBN tentang hasil2 yang telah dicapai.
Jumlah peserta KB baru hingga September 1975 untuk Jawa, Bali dan 10 propinsi di luar Jawa sekitar 5,3 juta.
Angka penurunan fertilitas untuk Jawa dan Bali diperkirakan telah mencapai 12-14% dibandingkan keadaan tahun 1970/1971. Jika diukur dengan angka kelahiran kasar, turun dari yang diperkirakan 44 atau 45 per seribu menjadi 38 sampai 39 per seribu. Apabila perkiraan pencapaian program KB ini diperpanjang sesuai dengan yang direncanakan dalam Pelita II, maka tingkat kelahiran akan terus menurun dan pada tahun 1990 kemungkinan tingkat kelahiran di Jawa – Bali akan menjadi 50% dari keadaan pada tahun 1970/1971.
Penyakit Mendesak
Oleh Menteri Kesehatan dr. Siwabessy dilaporkan bahwa perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan secara khusus terhadap serangan jantung dan pembuluhan (pendarahan otak) yang banyak tetjadi di kalangan masyarakat.
Dalam pelaksanaan pembangunan tahun ke III Repelita II kedua departemen tersebut dimintakan melaksanakannya.
Dalam pada itu Menteri Perhubungan Emil Salim menunjuk peranan sector perhubungan sebagai penunjang sektor perindustrian dalam pembangunan.
Petunjuk yg sama mungkin akan diberikan Presiden Soeharto Sabtu besok kepada Menteri PUTL Ir. Sutami dan Menteri Pertanian Prof. Thoyib Hadiwidjaja yang keduanya tergolong Departemen Teknik.
Menurut Sudharmono dalam pertemuan itu telah pula dibicarakan persiapan RAPBN tahun anggaran 1975/1977 (DTS)
Sumber: PELITA (31/10/75)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 687-690.