PRESIDEN MINTA NEGARA2 PENGIMPOR KARET ALAM BANTU NEGARA BERKEMBANG ^[1]

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto hari Kamis, di Jakarta, meminta kepada negara2 besar pengimpor karet alam dan penghasil karet sintetis membantu negara2 berkembang, minimal agar harga karet yang dihasilkan mereka mantap, tidak sampai turun naik yang merugikan.

Harapan Presiden itu dikemukakan ketika menerima para peserta sidang Kelompok Internasional Pengkajian Karet (IRSG) di Istana Merdeka, Kamis pagi.

Presiden mengingatkan, sebahagian besar penghasilan karet alam adalah penghasilan karet rakyat, di Indonesia 65 persen, di Malaysia 55 persen dan di Muang Thai 95 persen.

Presiden mengemukakan, keadaan karet alam dewasa ini masih lemah dan Kepala Negara minta perhatian negara besar turut menjaga agar minimal harga karet alam itu mantap.

Menteri Pertanian Prof. Dr. Thoyib Hadiwidjaja yang mengantar para peserta dalam pertemuan dengan Presiden mengatakan, dewasa ini 65 persen dari produksi karet di dunia adalah karet sintetis, sedangkan karet alam hanya 35 persen sisanya.

Namun demikian menteri mengemukakan karet sintetis yang pembuatannya menggunakan bahan baku minyak bumi itu mutunya lebih rendah, misalnya saja karet sintetis tidak dapat digunakan bagi pembuat ban kapal2 terbang jet. Pembuatan ban kapal jet itu menggunakan karet alam.

Menteri mengemukakan pula bahwa harga karet sintetis lebih tinggi dari karet alam yang untuk golongan RSS I hanya mencapai 50 persen sampai 55 sen dollar, sedangkan karet sintetis yang paling rendah mutunya sama dengan karet alam.

Kerjasama

Dalam bertukar pikiran dengan para anggota IRSG itu, Presiden menyatakan kerjasama di antara negara2 penghasil karet sangat penting dan bermanfaat.

Presiden menjelaskan, mengingat karet Indonesia sebahagian besar dihasilkan oleh rakyat, maka pemerintah memperhatikan masalah yang menyangkut segi sosial para petani karet.

Presiden menyarankan agar IRSG bekerja-sama dengan para pemakai karet dan minta saran2 mereka. Di Indonesia dalam meningkatkan produksi karet, pemerintah mengusahakannya secara intensifikasi dan ekstensifikasi, demikian Presiden Soeharto.

Sidang IRSG yang berlangsung di Jakarta, dari 28 sampai 31 Oktober itu diikuti oleh 33 negara dari 31 negara anggota IRSG dan 11 dari 17 badan internasional.

Para peserta yang menghadiri sidang seluruhnya berjumlah 170 orang, tapi yang diterima Presiden hanya 59 peserta. (DTS)

Sumber: ANTARA (30/10/1975)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 735-736.