PRESIDEN MINTA PARA PIMPINAN DAN JEMAAT HKBP SEGERA RUJUK[1]
Jakarta, Suara Karya
SIDEN SOEHARTO minta agar seluruh para pimpinan dan umat HKBP di indonesia mampu mengekang diri dan segera rujuk kembali. Dalam rangka rekonsiliasi HKBP hendaknya semua pihak yang bertikai bersikap memberi dan menerima serta berkorban sehingga masalah HKBP terpecahkan.
Sebagaimana dikutip oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, TB Silalahi, Presiden mengingatkan bahwa sebagai manusia ciptaan Tuhan kita tidak terlepas dari segala kekurangan. Segala sesuatu, menurut Kepala Negara, dapat dipecahkan selama kita memiliki rasa pengorbanan dan berpegang pada sila ketiga Pancasila, apalagi kemelut HKBP ini menyangkut agama.
Penegasan Presiden itu diungkapkan ketika menerima laporan Menpan TB Silalahi di Istana Merdeka, Senin. Atas permintaan kedua belah pihak yaitu Ephorus Pendeta Simanjuntak dan Pendeta Nababan, sewaktu diterima Menteri Agama Taimizi Tahir, TB. Silalahi diminta mediator untuk memecahkan kemelut di tubuh HKBP.
Presiden menyatakan senang atas kesediaan TB Silalahi untuk membantu kasus HKBP yang dirasakan sudah berlarut-larut. Kepada Menpan, Kepala Negara menginstruksikan agar masalah ini diselesaikan secepatnya agar semua kekuatan nasional dapat dikonsolidasikan.
Masalah HKBP ini, kata Silalahi, cukup rnemprihatinkan karena sudah mengarah pada proses disintegrasi khususnya di daerah Tapanuli. Secara nasional hal ini tidak baik dan dikhawatirkan bisa berpengaruh terhadap keseluruhan bangsa. Bahkan di luar negeri, Jerman umpamanya banyak mengecam masalah HKBP.
Hal itu, kata TB Silalahi, terungkap ketika PMJ Jerman Helmut Kohl akan ke Indonesia. “Concern” Terhadap Kemelut HKBP Yang kemudian berkembang adalah koran di Jerman juga memuat HKBP dengan mengecam campur tangan pemerintah mau pun ABRI. Padahal pemerintah danABRI, kata TB Silalahi, hanya membantu saja, bukan campur tangan. Anehnya perpecahan HKBP ini, menurut Silalahi, bukan karena masalah doktrin yang biasanya terjadi di agama- agama, melainkan organisasi.
Mengenai duduk persoalannya, Silalahi mengatakan bahwa justru itu yang hendak dicari. Dalam rekonsiliasi itu nanti akan kelihatan siapa yang akan mengalah. Sebagaimana dikatakan Presiden, menurut Silalahi, hams ada rasa damai. Jadi dari hati masing-masing harus ada pengorbanan. Ini yang akan dicari. Sekarang ini yang tetap diakui pemerintah adalah Ephorus hasil Sinode Agung Istimewa. Dalam langkah-langkah penyelesaian HKBP, pemerintah prihatin karena ada masalah-masalah. Namun Gereja tetap satu, yang terpecah adalah umatnya. Ada yang mengakui Ephorus yang sekarang, ada yang tetap mengakui Ephorus Nababan.
Mengenai kemungkinan berhasil dalam menyelesaikan masalah ini, TB Silalahi mengatakan supaya bersabar. Menurutnya, kalau semua berpikiran tidak berhasil, semua akan takut berbuat sesuatu. Seperti halnya pertanyaan, apa Menpan tidak khawatir dengan penerapan pola hidup sederhana.
“Kalau berpikiran begitu saya tidak akan berbuat sesuatu. Jadi menteri 5 tahun diam saja. Kita harus mencoba berbuat sesuatu. Adapun berhasil atau tidak, ada di tangan Tuhan. Yang penting kita berusaha,” ujarnya optimis.
Ia menyatakan dirinya bukan anggota HKBP. Secara historis waktu kecil, ibu Silalahi HKBP. Setelah menikah dengan orang Jawa Kristen, ia lebih sering ke gereja Jawa daripada gereja HKBP. Karena itu mungkin mereka melihatnya tidak memiliki conflic of interest. Mereka minta kesediaannya sebagai mediator 3 minggu yang lalu. Tapi Pendeta Nababan kemudian pergi ke luar negeri sehingga tertunda. Pihakhnya mungkin diminta dikarenakan ia orang Batak yang juga menteri. “Tapi ini bukan berarti primodialisme. Saya diminta, dan dalam kedudukan saya sebagai aparatur negara untuk membantu Presiden. Jadi saya mohon restu dari beliau (presiden),” katanya. (N-1)
Sumber: SUARAKARYA(OS /06/1993)
______________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 693-694