PRESIDEN: PALING BERBAHAYA ANCAMAN DARI DALAM NEGERI

 

 

Jakarta, Suara Karya

Presiden Soeharto minta masyarakat bersikap lebih waspada terhadap ancaman yang mungkin muncul dari dalam negeri sendiri, karena datangnya gangguan dari negara lain telah berkurang terutama akibat perubahan politik di berbagai negara.

“Yang paling berbahaya sekarang adalah ancaman dari dalam negeri sendiri,” kata Kepala Negara di Tapos, Bogor, Minggu, ketika menerima para pemuda peserta Penataran Kewaspadaan Nasional (Tarpadnas). Para pemuda ini diantar Menpora Akbar Tandjung.

Ancaman yang datang dari dalam negeri sendiri bisa muncul pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, kata Presiden.

Kepala Negara mengatakan, pada masa lalu, ancaman terhadap pembangunan bisa muncul dari dalam negeri sendiri serta dari luar negeri. Presiden mencontohkan, negara komunis dahulu berusaha memperluas ajaran mereka ke negara lain.

Perubahan yang terjadi di Uni Soviet, kata Presiden, mengakibatkan semakin berkurangnya kemungkinan penyebaran ajaran komunis ke berbagai negara termasuk Indonesia.

Ketika memberikan contoh tentang bahaya yang muncul dari Indonesia sendiri, Presiden menyebut munculnya pemikiran dari beberapa pihak untuk mengajukan berbagai konsep yang menggantikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

”Orang yang kurang mengerti dan memaharni Pancasila dan UUD 1945 mungkin akan mencari altematif karena mereka menyalahkan Pancasila dan UUD 45,” kata Presiden kepada para pemuda yang datang dari seluruh provinsi itu.

Kepala Negara mengingatkan, kalau orang ingin mendesakkan keinginan untuk menerapkan ideologi lain itu dibiarkan saja, maka hal itu merupakan ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara.

Karena itu, Kepala Negara mengajak seluruh masyarakat untuk memahami dan mengerti secara menyeluruh dan mendalam semua aspek Pancasila dan UUD 1945 baik secara teoristis maupun praktek.

Pemahaman mendalam tentang ideologi negara itu, menurut Presiden, akan bisa mencegah munculnya ancaman akibat keinginan untuk melontarkan pegangan bangsa diluar Pancasila dan UUD 45.

 

Trilogi Pembangunan

Kepada para pemuda yang telah dua minggu mengikuti Tarpadnas itu, Presiden Soeharto juga mengemukakan kemungkinan munculnya ancaman dari dalam negeri sendiri termasuk di bidang ekonomi.

Kepala Negara menyebutkan, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, maka pemerintah melaksanakan konsep Trilogi Pembangunan yang terdiri atas pemerataaan hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta stabilitas.

Ketiga unsur Trilogi Pembangunan itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Pengalaman negara lain, kata Presiden, juga memperlihatkan bahwa terdapat hubungan erat di antara ketiga unsur itu.

“Kalau adil saja gampang. Semua miskin tetapi tidak ada kemakmuran. Setiap orang bisa saja mendapat makanan satu mangkok atau satu piring. Kemakmuran hanya bisa dicapai lewat pembangunan,” kata Presiden dengan tegas.

Masalah ini dikemukakan Kepala Negara karena ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa pembangunan selama ini hanya menonjolkan pertumbuhan sehingga tidak mencakup semua orang.

“Strategi pembangunan mereka nilai keliru karena orangnya hanya yang itu-itu saja,” kata Kepala Negara ketika mengungkapkan pandangan beberapa pihak tersebut.

Karena itu, menurut Presiden, masyarakat perlu menyadari bahwa pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merupakan proses panjang yang tidak mungkin terwujud sekaligus.

 

KKN

Pada kesempatan itu Presiden Soeharto menegaskan pemerintah sama sekali tidak pemah mempunyai pikiran bahwa para mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) akan melakukan pengacauan terhadap pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung 9 Juni tahun 1992.

“Tidak ada pemikiran bahwa (para peserta KKN, red) akan mengacau atau menjadi alat,” kata Kepala Negara ketika berdialog dengan para pemuda peserta Penataran Kewaspadaan Nasional itu.

Masalah pelaksanaan KKN ini dikemukakan Kepala Negara ketika menanggapi pertanyaan seorang mahasiswa tentang kemungkinan diundurkan atau ditiadakannya KKN pada tahun ini karena penyelenggaraan pesta demokrasi itu.

Presiden mengatakan keputusan menggeser waktu penyelenggaraan KKN itu mungkin muncul karena pihak yang berwenang menganggap semua pihak termasuk mahasiswa, perlu ikut secara aktif menyukseskan pernilu. “Semua pihak memang perlu mengamankan pemilihan umum,” Kepala Negara menandaskan.

 

 

Sumber : SUARA KARYA (03/02/1992)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 64-66.