PRESIDEN: PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAK BOLEH MENGENDOR[1]

 

 

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto menegaskan pembangunan sektor pendidikan sama sekali tidak boleh mengendor sekalipun titik berat pembangunan nasional diletakkan pada bidang ekonomi.

“GBHN 1993 menggariskan sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju,” kata Presiden di Istana Negara, Sabtu.

Ketika membuka lokakarya Pendidikan Untuk Semua, Presiden mengatakan pendidikan menduduki posisi yang sangat penting untuk membangkitkan potensi manusia Indonesia, sehingga menjadi kekuatan pembangunan.

Pada acara yang dihadiri Menteri P dan K Wardiman Djojonegoro, Mensas Ny. Inten Soeweno, Menkes Sujudi, dan mantan Menteri P danK Fuad Hassan, Presiden mengemukakan pendidikan amat berkaitan dengan masalah kependudukan karena sekarang saja penduduk Indonesia 185 juta jiwa.

“Meski program KB telah berhasil baik, namun penduduk Indonesia akan terus bertambah jumlahnya. Jika tak dapat dibangkitkan potensinya akan dapat menghambat laju pembangunan,” kata Presiden.

Kepada para pejabat di lingkungan Departemen P dan K, pimpinan perguruan tinggi swasta yang menjadi peserta lokakarya itu, Presiden mengatakan pembangunan bidang pendidikan selama ini telah menunjukkan berbagai hasil positif.

Dicontohkan, pemerintah dan masyarakat telah menambah jumlah sekolah dasar secara besar-besaran, dan selain itu juga diperbanyak jumlah madrasah, sekolah dasar luar biasa. Hasilnya, mulai awal Repelita VI akan dilaksanakan program Wajib Belajar Dasar 9 Tahun. Selain itu, pembangunan pendidikan juga telah menambah jumlah kursus-kursus keterampilan, dan menurunnya jumlah penduduk yang buta huruf.

Dapat  Kehormatan

Ketika berbicara tentang medali “Avicenna” yang pagi harinya diterima dari Dirjen UNESCO Frederico Mayor, dengan tegas dikatakan Presiden bahwa penghargaan itu diberikan karena Indonesia berhasil membangun sektor pendidikan.

“Indonesia dinilai berhasil meningkatkan pendidikan rakyat tanpa membeda­ bedakan suku, agama, dan jenis kelamin,” kata Presiden pada acara pembukaan lokakarya yang dihadiri pula oleh Dirjen UNESCO.

Sebelumnya Menteri P dan K Wardiman melaporkan lokakarya itu diselenggarakan untuk menghadapi pertemuan sembilan kepala negara dan pemerintahan yang paling banyak jumlah penduduknya pada bulan Desember di New Delhi, India. Pada pertemuan itu akan hadir kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia, Bangladesh, Brazil, Cina, India, Mesir, Meksiko, Nigeria, dan Pakistan. Pada pertemuan itu, setiap negara peserta akan menyampaikan “keynote address” dan laporan negara masing-masing di bidang pendidikan untuk semua, kata Wardiman. Seusai membuka lokakarya itu, Presiden yang didampingi Wardiman beramah tamah dengan para peserta. (T/Eu02/DN-08/19/06/9313:34)

Sumber:  ANTARA(19/06/1993)

_________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 714-715.