PRESIDEN: PERBEDAAN KEMAMPUAN MANFAATKAN PELUANG, UNSUR PENGHAMBAT PEMBANGUNAN  [1]

Jakarta, Kompas

Kenyataan adanya kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan peluang dalam pembangunan dan yang belum mampu memanfaatkannya, menimbulkan perbedaan dalam penghasilan dan kekuatan ekonomi. Bila terus dibiarkan berkembang, perbedaan itu akan menjadi unsur penghambat pembangunan serta dapat melonggarkan rasa persatuan dan kesatuan Indonesia. Untuk itu, diperlukan jiwa kesetiakawanan yang tinggi.

Presiden Soeharto menegaskan hal itu saat menyambut acara puncak Pekan Penghijauan dan Konservasi Alam Nasional serta Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 1993 di Desa Batin, Kabupaten Batanghari, Jambi, Senin (21/12).

Acara ini diantarariya dihadiri oleh Nyonya Tien Soeharto dan menteri Kehutanan Djamaloedin Soerjohadikoesoemo, Menteri Sosial Inten Soeweno, Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja, Menteri Dalam Negeri Yogie SM, Menteri Sekretaris Kabinet Saadillah Mursyid serta Gubernur Jambi Abdurrahman Sayoeti.

Presiden mengatakan, pembangunan telah membuka peluang-peluang bagi kemajuan bangsa. Namun dalam melaksanakan pembangunan tersebut ada kelompok masyarakat yang lebih siap menggunakan peluang dan ada kelompok masyarakat yang belum siap memanfaatkan peluang pembangunan tersebut.

Ditegaskan, hal itu menirnbulkan perbedaan yang tidak kecil dalam penghasilan orang per orang atau pun dalam kekuatan ekonomi.

“Apabila hal ini terus dibiarkan berkembang, bukan saja akan menjadi unsur pengbambat dalam pembangunan, tetapi juga dapat melonggarkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kita,”kata Presiden.

Menurut Kepala Negara, upaya pemerataan dan hasil pembangunan akan lebib cepat dirasakan bila didukung oleb semangat kesetiakawanan sosial yang tinggi. Untuk itu Presiden mengimbau agar seluruh pihak ikut aktif dalam kegiatan HKSN.

Kegiatan pembangunan HKSN, kata Presiden, akan dipusatkan pada rebabilitasi sosial daerah permukiman kumuh yang mencakup desa dan kampung nelayan miskin, pasar tradisional kumuh, dan program kali bersib. Presiden mengharapkan program itu bisa terlaksana dengan baik sebingga bisa menjadi gerakan awal dalam menyongsong pelaksanaan Inpres Desa Tertinggal (IDT) awal Repelita VI.

Manusia Seutuhnya

Kepala Negara menegaskan, pembangunan Indonesia memiliki wawasan yang luas, yaitu membangun manusia Indonesia yang utub dan membangun selurub masyarakat Indonesia. Indonesia, Ianjut Presiden, ingin membangun manusia Indonesia yang utuh, berkualitas tinggi, dan tumbuh dalam keselarasan bubungan antara manusia dengan Tuban, sesama manusia, masyarakat, dan alam lingkungan.

Karena itu, Indonesia terus mendorong meningkatkan pendidikan guna menguasai ilmu pengetabuan dan teknologi, memperluas wawasan, dan memelihara nilai luhur budaya. Indonesia bertekad membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Karena itu pembangunan barus dilakukan dengan memelihara kelestarian lingkungan dan menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana.

Dalam kerangka itu, Presiden men yam but baik semakin memasyarakatnya gerakan pengbijauan. “Saya sangat mengbargai upaya pemerintah daerah dalam memasyarakatkan Gerakan Sejuta Pohon.”

“Saya berbarap agar pobon-pobon yang telab ditanam itu terus dipelihara dan ditingkatkan jumlahnya. “Demikian Presiden.

Pegang Teguh Prinsip

Kepada seluruh pihak yang bergerak dibidang pengusahaan kayu dan pemegang HPH, secara khusus Presiden berpesan sekaligus meminta agar mereka berpegang tegub pada prinsip pelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta kesejabteraan rakyat di sekitar butan. “Saya minta agar saudara-saudara berpegang tegub pada prinsip-prinsip pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Para pemegang HPH barus turut memperba tikan suHggub-sunggub kesejahteraan masyarakat di sekitar butan,” kata Kepala Negara.

Presiden mengimbau agar program HPH Bina Desa yang telah dikembangkan dilaksanakan sebaik-baiknya. Diharapkan program itu bisa meningkatkan pendapatan dan pendidikan masyarakat di sekitar hutan. “Program ini jelas mencerminkan rasa kesetiakawanan sosial dan akan menciptakan keserasian hidup antara para pengelola HPH dengan masyarakat sekitarnya.”

Presiden juga meminta perhatian pada semua badan usaha, baik milik negara maupun swasta yang berlokasi di sekitar kawasan hutan, agar mengembangkan kemitraan kerja untuk melestarikan hutan, memperhatikan kesejahteraan dan budaya setempat. Permintaan Presiden itu terutama ditujukan bagi para pengusaha di sekitar kawasan konservasi dan hutan lindung.

“Hendaknya kita sadari bahwa salah satu faktor penyebab kerusakan hutan dan lingkungan adalah rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Karena itu masalah ini perlu kita atasi bersama,”kata Kepala Negara.

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak seluruh anggota kelompok pelestari sumber daya alam agar tetap menjadi pelopor penggerak dan panutan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, “lanjut Presiden.

Menurut Presiden, kelompok-kelompok itu sangat luas jangkauannya seperti para kontak tani/nelayan, kader usaha tani menetap, kader konservasi, kelompok pecinta alam, generasi muda, para santri dan para tokoh lain masyarakat lain.

Di Daerah-Daerah

Upacara HKSN Senin (20/12) juga diselenggarakan di berbagai daerah. Di Bitung (Sulut), Menhankam Edi Sudradjat mengatakan, keberhasilan pembangunan ekonorni negara maju sering dijadikan referensi untuk pembenaran sistem nilai yang dianutnya.

Giliran berikutnya, muncul keinginan yang terkesan dipaksakan agar sistem nilai itu berlaku di negara lain. “Inilah yang harus diwaspadai, situasi itu dapat mendorong munculnya kesetiakawanan sosial yang tidak berwawasan kebangsaan,” tegas Menhankam Edi Sudradjat.

Menurut Menhankam, kesetiakawanan seperti itu akan membawa seseorang menjadi lebih dekat dengan masyarakat lain yang sepaham dan se-ide daripada dengan masyarakat sebangsa dan setanah air.”Dia akan selalu mendasarkan pendapat­ pendapatnya dengan mengacu pada sistem nilai negara lain yang tampak seperti lebih baik, tetapi sesungguhnya belum tentu cocok untuk diterapkan di negara berbeda ,” ujar Edi Sudradjat.

Sedang Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung di Sampit, Kotawaringin (Kalteng) menyatakan, usaha mengatasi kerniskinan juga sangat tergantung dari sikap, tekad dan semangat dari mereka untuk berjuang menolong dirinya.

Sementara itu di Jakarta, upacara HKSN dipimpin Menko KesraAzwar Anas di Keluraban Karang Anyar, Jakarta Pusat dan antara lain dibadiri Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soedirdja dan Wali Kotamadya Jakarta Pusat Abdul Kahfi. Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja menyebut, saat ini data anak asuh di DKI Jakarta 32.109 orang, sehingga masih ada 9.035 orang lagi yang perlu mendapat bantuan. Karena itu diimbau kepada warga Ibu Kota yang ekonominya tergolong mampu, supaya dapat membantu menjadi orangtua asub.

Di Semarang Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanaban Nasional (BPN) Sony Harsono mencanangkan dimulainya rebabilitasi daerab kurnub dalam rangka HKSN. Kegiatan dilakukan di Kecamatan Tugu, Semarang.

Gerobak Sampah 

Pencanangan HKSN di Irian Jaya, yang dipusatkan di Desa Tahima Soroma Pulau Kayu, Kecamatan Jayapura Selatan berlangsung semarak dihadiri mantan Mensos Nani Sudharsono. Hadir pula Gubernur Irian Jaya, Pangdam VIII/Trikora Mayjen TNI Tarub, Bupati/KDH Tk II Jayapura Yan Pieter Karatin.

Nani menyatakan, Ny.Tien Soeharto secara simbolis memberikan bantuan 4.000 buah gerobak sampah kepada sembilan kotamadya. Antara lain Kotamadya Pontianak, Balikpapan, Mataram, Palu, Kupang, Dili, Ambon dan Jayapura sendiri. “Dengan demikian masing-masing kota mendapat 500 gerobak, “jelasnya. Pemberian gerobak sampah itu, jelasnya, merupakan salah satu upaya untuk mengbindarkan masyarakat dari penampilan kumuh.

Dari Palu dilaporkan, anggota Dewan Pertimbangan Agung, Ny. A Sulasikin Murpratomo melakukan pencanangan dimulainya kegiatan rebabilitasi sosial daerab kumuh (RSDK) di Desa Lero, Kecamatan Sindue,  20 km utara Palu, yang dirangkaikan dengan peringatan HKSNTingkat I Sulawesi Tengah, Senin (20/12) di lapangan sepak bola Lero.

Kegiatan RSDK untuk Kabupaten Donggala meliputi dua desa yakni, Desa Bale Kecamatan Tawaeli, dan Desa Lero Kecamatan Sindue. Program RSDK itu berupa, rebabilitasi rumab sebanyak 137 buah, jalan lingkungan 2.600 meter, pembuatan MCK sebanyak 6 unit, penyediaan sarana air bersih 5 unit, pembuatan pos jaga 5unit dan pembuatan saluran air sepanjang 2.000 meter.(mul/tt/kk/hel/nic/ast/fr/rie)

Sumber: KOMPAS (21/12/1993)

________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 844-847.