PRESIDEN: RAKYAT TIMOR TIMUR HARUS DIBERI KESEMPATAN TETAPKAN HARI DEPANNYA SENDIRI [1]
Jakarta, Antara
Presiden Soeharto menegaskan, apapun yang telah dan akan diputuskan oleh PBB mengenai masalah Timor Timur, Indonesia tidak mungkin mengingkari kenyataan obyektif dan rasa keadilan, bahwa rakyat di daerah itu harus diberikan kesempatan untuk menetapkan hari depannya sendiri secara wajar.
Dalam pidato akhir tahun yang diucapkan melalui RRI dan TVRI Rabu malam, Kepala Negara menegaskan pula, bahwa Indonesia tidak dapat dan tidak mungkin berpangku tangan dalam menghadapi kemelut di wilayah Timor Timur, karena telah mengganggu dan dapat membahayakan keutuhan wilayah RI.
Presiden menyatakan, dengan telah terbentuknya Pemerintah Sementara Daerah Timor Timur, Indonesia mengharapkan agar dapat diwujudkan kesempatan yang adil dan jujur kepada rakyat di wilayah itu untuk menentukan masa depannya sendiri.
“Dalam rangka inilah Indonesia dengan tulus ingin memenuhi permintaan bantuan oleh Pemerintah Sementara itu, yang mungkin diberikan oleh Indonesia,” kata Presiden.
“Indonesia, demikian Presiden, juga menghargai bahwa masalah Timor Timur yang mau tidak mau menyangkut pula kepentingan bangsa dan negara Indonesia mendapatkan perhatian dunia dan dibicarakan di PBB”.
Sikap Dasar dan Langkah2 Indonesia
Dalam pidato yang ditujukan kepada seluruh bangsa Indonesia, Kepala Negara menjelaskan kembali sikap dasar dan langkah2 Indonesia mengenai masalah Timor Timur.
Sejak semula Indonesia mendukung langkah2 dekolonisasi pemerintah Portugal yang semula oleh Indonesia diakui berkuasa di wilayah itu. Sesuai dengan sikap dasar bangsa Indonesia seperti yang ditegaskan dalam pembukaan UUD 45, Indonesia mendukung proses dekolonisasi yang wajar, tertib dan damai diwilayah itu.
Melalui proses dekolonisasi yang demikian Indonesia akan mengakui dan menghormati pendapat rakyat di sana mengenai masa depan mereka sendiri. Melalui proses dekolonisasi yang demikian Indonesia pun akan menyambut dengan hangat keinginan rakyat di sana untuk berintegrasi dengan Indonesia.
Berkata Presiden, “untuk kesekian kalinya kita tegaskan kepada diri kita sendiri dan kepada dunia bahwa kita tidak mempunyai nafsu merayah wilayah orang lain.”
Namun, katanya menambahkan, apa yang tetjadi kemudian di Timor Timur jauh dari apa yang diinginkan rakyat di sana. Ada kelompok yang menindas dengan kekerasan kelompok2 lain yang berbeda pendapat. Akibatnya ialah puluhan ribu pengungsi yang membanjiri wilayah Indonesia.
Presiden menyatakan, didorong oleh tanggungjawab kemanusiaan Indonesia membantu pengungsi ini dengan tempat berteduh, pakaian, pemeliharaan kesehatan dan sebagianya. Indonesiapun masih bersabar diri ketika kekuatan bersenjata dari wilayah itu terang2an menembaki wilayah Indonesia, merembes dan melakukan perampokan2 yang membawa korban jiwa dan harta benda.
Sambil tetap bersabar dan berlapang dada, Indonesia berusaha berharap kepada yang berwenang di sana-ialah Portugal-untuk mengambil langkah2 yang nyata untuk melaksanakan dekolonisasi itu secara wajar.
Dalam hubungan ini, kata Presiden, Indonesia sudah menawarkan berbagai jasa2 baik kepada Portugal, seandainya Portugal memerlukannya. Keadaan memang bertambah parah semenjak sebagian rakyat yang merasa kuat memproklamirkan secara sepihak kemerdekaan dengan mengabaikan begitu saja pendapat dan hak sebagian besar rakyat dan golongan lainnya, sedangkan pemerintah Portugal nyata2 melepaskan tanggungjawab terhadap wilayah dan keadaan yang gawat itu.
Presiden menyatakan, kekuatan2 rakyat lainnya – yang mempunyai aspirasi untuk mengintegrasikan diri dengan Indonesia – ternyata tidak tinggal diam dan melaksanakan gerakan2 dan berhasil menguasai sebagian besar daerah Timor Timur termasuk ibukotanya Dili. (DTS)
Sumber: ANTARA (31/12/1975)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 698-699.