Tajuk Rencana:
PRESIDEN SOEHARTO MELURUSKAN PENCATATAN SEJARAH NASIONAL [1]
Jakarta, Suara Karya
NTULAH belum seluruhnya hilang kelelahan Presiden Soeharto sesudah KTT ASEAN, dalam mana beliau telah berperan besar sekali dalam memecahkan hambatan2 sehingga telah terpancang tonggak baru dalam sejarah Asia Tenggara. Namun tidak saja beliau telah sepenuhnya aktip kembali dalam kegiatan2 pemerintahan, tetapi bahkan juga telah menyempatkan diri melakukan rekonstruksi peristiwa 11 Maret 1966, demi kebenaran sejarah. Sungguh satu perbuatan yang patut kita pahami maknanya!
Kita adalah bangsa yang mencintai kebenaran dan keadilan. Dan inipula salah satu segi penting perjuangan tahun 1966 ketika kita melawan G-30-S/PKI, serta menyusun kembali kehidupan bangsa di atas landasan yang semestinya, Pancasila dan UUD’45. Namun yang kita cintai tidak hanya kebenaran sebagai lawan arti kebatilan dan penyelewengan. Kitajuga mencintai kebenaran obyektif. Kita mau melihat segala sesuatu sebagai mana adanya. Kebenaran obyektif ini menjadi lebih penting lagi artinya apabila ia menyangkut sejarah, tidak saja karena pencatatan sejarah adalah pencatatan ilmiah, tetapi juga karena generasi2 mendatang berhak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi padajaman nenek moyangnya.
Adalah karena memahami makna kebenaran obyektif itu, maka sepatutnya pula kita mengerti mengapa Presiden Soeharto telah meluangkan waktunya yang penuh kesibukan untuk menunjukkan secara pasti apa yang terjadi pada tanggal 11 Maret 1966. Antara lain kegembiraan yang meluap-luap akan kemenangan Orde Baru dengan jalannya yang lurus dan cakrawalanya yang segar, maka kisah-kisah sekitar Surat Perintah 11 Maret telah berkembang sampai melampaui kelugasan peristiwa sesungguhnya. Salah satu contohnya disebutkan oleh Menteri Sekretaris Negara Sudharmono dengan menyebutkan sebuah fragmen. Dalam fragmen itu tergambarkan seolah-olah Pak Harto, yang waktu itu memegang jabatan Menteri Panglima Angkatan Darat, menuntut kekuasaan lebih besar.
Memang semua yang mengalami pembebasan kita waktu itu dari cengkeraman PKI dan penyelewengan, dengan mudahnya akan mau menerima, bahkan mungkin memuji keberanian Pak Harto andai kata beliau memang menuntut kekuasaan lebih besar itu. Tetapi kita menerima dan memuji, sebab kita masih sempat mengalami buruknya keadaan sebelum 11 Maret 1966, dan kita mengenal kepribadian Soeharto yang jauh dari ambisi pribadi. Namun tidak saja dengan demikian kebenaran yang lugas tidak kita sampaikan kepada anak, cucu, tetapi juga bisa timbul kesan keliru pada mereka yang tidak sempat mengalami keadaan sebelum 11 Maret 1966 dan tidak mengenal kepribadian Soeharto.
Dengan rekonstruksi peristiwa lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966, kemungkinan kesalahan penulisan sejarah telah ditiadakan. Kesaksian Presiden Soeharto ini diperkuat pada rekonstruksi oleh kesaksian Pak Amirmachmud dan Pak M. Jusuf, dua diantara tiga perwira Tinggi yang menyampaikan laporan keadaan kepada Pak Harto yang sedang sakit, dan kemudian kepada Presiden Sukarno di Bogor.
Selain dihadiri pula oleh Pak Mashuri yang banyak tahu tentang kebenaran kelahiran Orde Baru, rekonstruksi juga dicatat oleh Kepala Pusat Sejarah ABRI. Brigjen Drs. Nugroho Notosusanto. Kehadiran yang berwenang dalam penulisan sejarah ini menggembirakan, karena dengan demikian pencatatan, terutama dalam buku induk sejarah nasional, akan terjamin secara pasti. Demikian, kita harus menyampaikan hormat kepada Presiden Soeharto, karena beliau telah menunaikan kewajibannya sebagai warga bangsa yang mencintai kebenaran.” (DTS)
Sumber: SUARA KARYA (19/03/1976)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 227-228.