Survei Setara Institute: Presiden Soeharto Paling Mampu Sejahterakan Rakyat

Proyek stigmatisasi buruk dalam bentuk propaganda negatif secara gencar kepada Presiden Soeharto selama era reformasi ternyata tidak berumur panjang. Hasil Survei Indo Barometer yang dirilis pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 yang lalu mengungkapkan bahwa Presiden Soeharto merupakan Presiden RI yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia. Presiden Soeharto juga dinilai sebagai Presiden yang paling berhasil memimpin Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa propaganda yang mendeskreditkan Pak Harto sebagai sosok pemimpin korup, otoriter dan pelanggar HAM sebagaimana ditudingkan lawan-lawan politiknya tidak berpijak pada kenyataan sesungguhnya dan hanya diletakkan pada argumentasi yang rapuh.

Akibatnya, segala tudingan buruk yang dipropagandakan secara gencar melalui media selama lebih dari 10 tahun, tetap tidak bisa menggoyahkan keyakinan hati masyarakat, bahwa Presiden Soeharto merupakan figur pemimpin paling berhasil, baik dalam pemberantasan korupsi, penciptaan stabilitas dan pengelolaan pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan umum, perlindungan terhadap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, pencerdasan kehidupan bangsa serta kontribusinya dalam mewujudkan ketertiban dunia sebagaimana amanat UUD 1945.

Dibalik gemuruh sejumlah elit politik yang mendeskreditkan dan mempropagandakan keburukannya, masyarakat justru meyakini bahwa tudingan terhadap Pak Harto sebagai pemimpin korup, otoriter dan pelanggar HAM hanyalah ilusi atau fatamorgana sebagai cara kalangan politisi tertentu untuk melindungi ketidakmampuan dirinya dalam mengelola Indonesia secara lebih baik. Selama lebih dari 10 tahun reformasi, masyarakat justru menyaksikan dengan mata kepala telanjang jika korupsi semakin tidak terkendali, stabilitas tidak terkelola, dan penjajahan ekonomi oleh kepemilikan asing semakin dominan. Dalam logika sederhana dapat segera disimpulkan bahwa kepemimpinan Pak Harto justru lebih efektif dalam mengendalikan korupsi, mampu menciptakan stabilitas, kebijakannya sangat pro rakyat dan mampu menyusun road map untuk terwujudnya kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa melalui agenda tinggal landas.

Analisa lebih jauh, mengungkapkan bahwa propaganda negatif terhadap diri pribadi Pak Harto sebenarnya merupakan rute paling pendek untuk menggagalkan agenda tinggal landas (kemandirian dan kedaulatan ekonomi Indonesia yang ditargetkan terealisasi dalam dua kali PJP/Pembangunan Jangka Panjang). Pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia telah tumbuh menjadi negara industri baru, mulai berpijak pada industri strategisnya sendiri (termasuk industri alat utama sistem persenjataan/ alutsista: IPTN, Pindad & PT. PAL), memliki pengaruh internasional yang kuat dan mulai mengendalikan selat Malaka sebagai jalur suplai sepertiga energi dunia melalui proyek otorita Batam.

Sementara itu eskalasi perpolitikan internasional sedang berubah yang ditandai dengan runtuhnya blok Komunis sehingga Amerika mempersiapkan arena pertengkaran baru yang dijustifikasi oleh tesisnya Hutington dengan menempatkan Dunia Islam sebagai lawan. Indonesia merupakan kandidat kuat wakil dunia Islam, karena faktor penduduk yang besar (keempat di dunia), kaya SDA, kualitas SDM dan visi kebangsaan yang moderat sehingga bisa berkomunikasi dua arah baik kedalam dunia Islam maupun Barat. Pengendalian terhadap Indonesia yang pengaruhnya kuat di negara-negara berkembang (melalui Asean, gerakan Non Blok dan OKI) merupakan salah satu kunci kemenangan barat terhadap dunia Islam. Maka bisa kita saksikan setelah Indonesia tidak stabil, Iraq dan Afganistan begitu mudah ditembus tanpa ada dukungan solidaritas negara-negara berkembang. Kini revolusi Arab juga sedang berlangsung dimana barat sebagai sutradara dominan.

Tudingan KKN terhadap keluarganya sebenarnya juga merupakan konsekuensi sikap tegas Pak Harto untuk membawa Indonesia terlepas dari ketergantungan terhadap teknologi dan produk otomotif dari Jepang. Selama lebih dari 20 tahun, Indonesia menjadi pasar industri otomotif Jepang dan Pak Harto bermaksud mengakhiri ketergantungan itu. Mengingat Jepang tidak memiliki etikad baik dalam hal alih teknologi, Presiden Soeharto memilih industri otomotif Korea sebagai strategic partner dalam membangun industri mobil nasional (Mobnas).

Keputusan ini memicu kemarahan principal otomotif Jepang dan tudingan KKN kepada keluarga Pak Harto merupakan cara efektif menarik dukungan publik Indonesia, agar melalui isu itu bisa digerakkan menggagalkan “upaya pemutusan ketergantungan teknologi dan pasokan kendaraan bermotor dari industri otomotif Jepang”. Akibatnya, pada era reformasi ini Indonesia tetap menjadi ladang pemasaran industri otomotif Jepang dimana permintaan kendaraan bermotor tumbuh hingga 15% pertahun.

Kelompok-kelompok kepentingan yang tidak membiarkan Indonesia tumbuh sebagai bangsa mandiri itu bertemu isu, walaupun berbeda tujuan, dengan kelompok-kelompok pengusung rehabilitasi politik eks kader dan simpatisan PKI untuk secara bersama-sama mendeskreditkan Presiden Soeharto. Pergerakan eks kader dan simpatisan PKI dapat dipantau dari upaya kerasnya melakukan dekonstruksi produk hukum yang selama ini menempatkan PKI sebagai partai terlarang. Upaya itu juga diperhebat dengan dekonstruksi sistem edukasi idiologi Pancasila (P4 dan eksistensi pendidikan Pancasila dalam sistem Pendidikan Nasional) yang ditudingnya sebagai alat indoktrinasi rezim orde baru. Sebagai konsensus nasional, Pancasila merupakan idiologi bangsa dan penyelenggaraan edukasi idiologi bangsa merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya pembentukan karakter bangsa. Maka tidak bisa dipungkiri jika dekonstruksi sistem edukasi idiologi bangsa itu —termasuk hanya menempatkan Pendidikan Pancasila sebagai bagian pendidikan kewargaan dalam sistem Pendidikan Nasional— merupakan upaya sistematis merobohkan eksistensi negara Pancasila.

Keberadaan mereka (agenda kelompok kepentingan internasional untuk pengendalian potensi maupun sumberdaya strategis Indonesia dan eks kader maupun simpatisan PKI) mendompleng gerakan reformasi sehingga terlepas dari pencermatan kritis publik Indonesia. Masyarakat pada umumnya menilai gerakan reformasi dilakukan pelaku tunggal yaitu kalangan reformis, tanpa memverifikasi adanya penumpang-penumpang gelap yang hendak merobohkan eksistensi negara Pancasila. Untuk melindungi agendanya, mereka menjadikan stigmatisasi negatif kepada mantan Presiden Soeharto sebagai kamuflase dengan terus melekatinya dengan propaganda negatif.

Munculnya simpati dan kerinduan publik terhadap Pak Harto sebenarnya tidak bermula dari analisa-analisa njelimet sebagaimana dikemukakan diatas. Publik merasakan kemerosotan kualitas penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara paska kepemimpinan Pak Harto, sehingga janji kelompok-kelompok yang mengaku reformis untuk membawa situasi kearah lebih baik ternyata merupakan kebohongan. Masyarakat membandingkan kualitas kepemimpinan Pak Harto dengan era setelahnya dan akhirnya menyimpulkan tidak ada yang salah dari kebijakan Presiden kedua itu. Isu-isu negatif yang selalu ditudingkan kepadanya tidak lebih dari politik propaganda untuk melindungi ketidakmampuanya mengelola negara. Rakyat menjadi kecewa karena dengan kamuflase itu, Indonesia terjerembab kedalam era penjajahan ekonomi dan hukum dibawah kendali kekuatan-kekuatan asing.

***