PRESIDEN SOEHARTO:
PERLU DIKEMBANGKAN KEPEMIMPINAN SOSIAL YANG DEMOKRATIS DAN BERWIBAWA [1]
Jakarta, Antara
Presiden Soeharto menekankan perlunya dikembangkan kepemimpinan sosial yang demokratis dan berwibawa, mulai dari tingkat kepemimpinan nasional sampai tingkat kepemimpinan pemerintahan dan masyarakat yang paling rendah.
Kepala Negara menekankan hal tsb, ketika memberikan keterangan pemerintah tentang RAPBN 1974/1975 dimuka sidang DPR hari Senin. Dikatakan bahwa pola kepemimpinan itu hams tegak berdiri diatas kewibawaan dan tumbuh dari pengertian dan dukungan rakyat, sedangkan pengertian dan dukungan itu akan tumbuh apabila ada komunikasi dua arah yang sehat, diantara pemimpin dan yang dipimpin rakyat.
“Komunikasi dua arah ini sungguh diperlukan, baik sebagai pimpinan pemerintahan maupun sebagai pemimpin organisasi masyarakat”, kata presiden. Dikatakan, bahwa perlunya komunikasi dua arah mengingat rakyat perlu tahu dan mengerti ke arah mana mereka dibimbing.
Dengan memahami arah tsb, rakyat memurnikan partisipasinya yang penuh dalam melaksanakan program2 yang telah digariskan.
“Apabila rakyat tahu bahwa mereka merasa bahwa langkah2 yang diambil adalah untuk kepentingan mereka juga, apabila mereka yakin bahwa rakyat dipimpin ke arah kehidupan yang lebih baik, pasti mereka akan menerima kebijaksanaan yang digariskan dan melaksanakan dengan penuh2 kesadaran dan kegairahan.”
Menurut Presiden, banyak cara atau bentuk komunikasi sosial yang dapat dilakukan seperti dialog secara langsung, seminar dan diskusi, pelaksanaan kebebasan mimbar di universitas dll yang dilakukan secara bebas, jujur, terbuka, tertib dan bertanggungjawab.
“Ini merupakan cara2 yang sehat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila”, demikian kepala Negara.
Pers dan Media Massa
Presiden mengemukakan, bahwa cara atau alat komunikasi yang adalah pers dari mass media yang lain, yang harus dibina atau menjadikan dirinya sebagai media komunikasi yang jujur, efektif dan bertanggungjawab.
Disatu pihak ia dengan tulisan2 berita2nya harus dapat memberikan penjelasan dan penerangan yang jelas dan jujur, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat tambahan pengetahuan yang benar dan sehat dan jangan sebaliknya mengarahkan masyarakat kepada anggapan pers yang keliru dan menggelisahkan karena berita2 yang serampangan dan kurang bertanggungjawab.
Dipihak lain pers harus dapat melakukan fungsi sebagai penyalur suara masyarakat yang memang mengandung kepentingan rakyat banyak yang sekaligus merupakan alat kontrol dari masyarakat terhadap pemerintah khususnya dan lembaga2 negara dan masyarakat pada umumnya.
“Apabila pers dan mass media nasional ditambah dengan alat2 penerangan pemerintah yang ada dapat melaksanakan fungsinya sebagai peranannya baik bagi pelaksanaan pembangunan maupun bagi pengembang pelaksanaan Demokrasi Pancasila”, demikian Presiden.
Pemilu
Menyinggung konsolidasi partai2 politik dan Golkar, Presiden menyatakan, bahwa dengan adanya dua partai politik dan Golkar yang terkonsolidasikan yang dapat bekerjasama secara kreatif dan saling isi mengisi serta ABRI sebagai stalisator dan dinamisator, maka Demokrasi Pancasila akan dapat berjalan dengan lebih efektif sebagai sarana untuk berhasilnya pembangunan bangsa.
Dengan semakin terkonsolidasinya kedua partai politik dan Golkar itu, maka Pemilihan Umum yad. -yang hanya terdiri dari tiga “tanda gambar” – diharapkan akan dapat berjalan lebih baik dan mantap, sehingga rakyat dapat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya dalam memilih wakil2 dan pemimpin2nya, yang dianggapnya dapat membawakan suaranya dan memperjoangkan kepentingannya. Demikian Presiden Soeharto. (DTS)
SUMBER : ANTARA (07/01/1974)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 396-397.