Presiden Soeharto: PETANI BISA AJUKAN KEBERATAN
Palembang, Kompas
PRESIDEN SOEHARTO mengatakan, setiap petunjuk dari atasan bukan bermaksud menyengsarakan petani, tetapi untuk membimbing ke arah yang benar. Karena itu kalau ada hal-hal yang kurang benar, para petani bisa mengajukan keberatan dan saran, jangan cuma diam saja.
“Jangan kemudian berbicara sama orang-orang lain, atau ditinjau, bahwa rakyat Indonesia itu nrimo saja. Disuruh apa saja mau, sudah berartiya. Sudah berarti itu sangat takut dan sebagainya,” ujar Presiden pada temu wicara dengan kontak Tani dan Nelayan Andalan Nasional se-Sumsel di Desa Sidomakmur, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.
Sebelumnya, Kepala Negara didampingi Ny. Tien Soeharto, Mentan Wardoyo, Mendagri Rudini, Pangab Jenderal Try Soetrisno, dan Gubernur Sumsel H. Ramli Hasan Basri melakukan panen raya Supra Insus di desa yang sama serta meresmikan enam proyek pembangunan di Propinsi Sumatera Selatan,
+ Saudara melakukan Supra Insus itu takut atau tidak?
Tidaaak!
+ Bukan karena ditekan oleh Bapak Gubernur. Tidak toh?
Tidaaak!
Jawab spontan yang diberikan para petani andalan ini melegakan Kepala Negara. Menurut Presiden, kesadaran sendiri dalam pembangunan merupakan harapan semua pihak. “Karena itu partisipasi pada masyarakat dan rakyat harus tumbuh dari rakyat itu sendiri”, katanya.
Menyinggung masalah Kredit Usaha Tani (KUT), Presiden mengungkapkan bahwa untuk Musim Tanam (MT) 1990 tata cara kredit mengalami berbagai perubahan. Hal ini dimaksudkan untuk menangkal banyaknya permintaan KUT yang bukan diminta petani, melainkan oleh petugas-petugas tertentu dengan cara membonceng permintaan petani tadi.
Dengan sistim baru ini, permintaan KUT hanya dipenuhi setelah anggota kelompok tani mendapat rekomendasi dari kelompoknya, kemudian diajukan ke BRI (Bank Rakyat Indonesia) melalui KUD setempat. Prinsipnya, yang pinjam adalah petani kepada BRI. Dengan demikian, ujar Kepala Negara, kredit nantinya betul-betul tidak bisa ditambah.
“Sebab biasanya dari kelompok tani hanya untuk 50 orang, tetapi setelah sampai di BRI menjadi 100. Dan jumlah itulah yang kebanyakan jadi macet dalam pengembaliannya. Tapi mudah-mudahan dengan caracara yang telah diperbarui ini nanti tidak akan terjadi lagi,” sambung Presiden disambut tepuk riuh para petani.
Untuk kesempurnaan jalannya sistem KUT yang baru ini, dikatakan oleh Kepala Negara, bahwa semua kepala desa, camat, bupati, dan gubernur akan terus mengawasi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penerimaan, membeli sarana dan prasarana sampai penggunaannya serta pengembalian pada dasarnya untuk kepentingan petani sendiri. “Karena kalau nanti terjadi kemacetan, yang rugi bukan pemerintah tetapi petani sendiri. Sebab kalau sampai BRI kehabisan dana untuk memberi pinjamanya petani tidak bisa meminjam,” jelas Presiden.
Kepala Negara juga berharap agar kelak para petani tidak usah pinjam, tetapi menggunakan kemampuan sendiri. Dalam pengarahannya, Kepala Negara mengajak seluruh rakyat Indonesia bersyukur bahwa pembangunan telah mencapai hasil-hasil yang menggembirakan.
“Sebagai bangsa kita telah bekerja keras. Kita telah membuka peluang-peluang baru untuk maju. Kita telah menemukan momentummomentum baru untuk meningkatkan dan meluaskan pembangunan dimasa datang,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, secara simbolis Presiden Soeharto meresmikan enam proyek pembangunan yang tersebar di Sumsel. Masing-masing, pabrik minyak kelapa sawit Tasa Gardu Harapan (PTP X) di Betung, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) pabrik minyak kelapa sawit Betung Barat (PTP X) di Kabupaten Muba pabrik karet spesifikasi teknis di Tebenan (Muba) pabrik minyak kelapa sawit PT Perkebunan Milinanga Ogan di Kabupate Ogan Komering Ulu, dan Masjid Agung Belitang (OKU)
Sumber : ANTARA(25/02/1990)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XII (1990), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 541-543.