Presiden Soeharto Terima Peserta Kursus Lemhannas: GAGAL PEMBANGUNAN TIDAK BERAKAR PADA KEPRIBADIAN
Jakarta, Pelita
Presiden Soeharto menegaskan bahwa tekad bangsa Indonesia untuk membangun adalah berdasarkan kepribadian dan konsep-konsep sendiri sebagai pengamalan Pancasila.
Ini perlu disadari, sebab tidak jarang ada yang menilai jalan dan hasil pembangunan itu dengan konsep-konsep pembangunan lain, bukan dengan konsep-konsep Indonesia.
Penegasan Kepala Negara itu diberikan ketika menerima para peserta Kursus Reguler Angkatan ke-XX Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) di Bina Graha hari Kamis.
Oleh Presiden ditunjukkan, pengalaman pembangunan bangsa-bangsa di dunia membuktikan konsep pembangunan yang cocok untuk suatu bangsa, belum tentu cocok untuk bangsa lain.
Pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan konsep lain, yang tidak berakar pada kepribadian sendiri, malahan tidak jarang menimbulkan ketegangan sosial, yang cepat atau lambat berakhir dengan kegagalan.
Pelaksanaan dengan konsep sendiri itu yakni menurut kepribadian sendiri, menurut Presiden tidak berarti penolakan terhadap nilai-nilai dan pengalaman dari luar. Karena secara realistis disadari, dalam zaman saling hubungan antar bangsa yang sangat erat dewasa ini dan makin bertambah erat di zaman yang akan datang, tidak mungkin bangsa Indonesia mengasingkan diri dan bebas sama sekali terhadap pengaruh luar itu.
Tetapi dalam menghadapi pengaruh dari luar itu, sikap yang harus diambil menurut Presiden, adalah di satu pihak mengambil hal-hal yang positif dan cocok dengan kepribadian dan kebutuhan serta di lain pihak, harus waspada dan menolak pengaruhpengaruh yang tidak sesuai dengan kepribadian atau tidak cocok dengan kebutuhan.
“Karena itulah antara lain kita menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka, yang memberi kesempatan dan tanggungjawab kepada kita semua untuk bersama-sama memperkaya nilai-nilai luhur dalam Pancasila itu agar dapat terus segar dan berkembang dalam menjawab landasan zaman” kata Presiden.
Pembaharuan
Kelemahan dan kekurangan memang tidak pernah lepas dari hasil pekerjaan suatu bangsa di manapun di dunia ini dan dalam zaman apapun, kata Presiden. Lebih-lebih dalam pekerjaan besar membangun bangsa seperti dilakukan oleh bangsa Indonesia dewasa ini.
Sejarah pembangunan bangsa yang manapun, dari zaman dahulu hingga sekarang, selalu melahirkan akibat-akibat sampingan yang tidak menjadi tujuan pokok dari pembangunan itu sendiri.
Karena itu Presiden berpendapat bahwa melanjutkan, meningkatkan dan memperluas pembangunan juga harus terus menerus mengadakan pembaharuanpembaharuan, jika perlu mengadakan koreksi-koreksi. Dengan demikian dapat terus dipelihara arah pembangunan pada tujuan yang ingin dicapai.
Dengan sikap itu, menurut Presiden, semua yakin bahwa dengan terus melanjutkan pembangunan dan dengan menyempurnakan apa yang telah dicapai sampai sekarang, kelak pasti akan dapat ditegakkan Negara Kesatuan RI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang menjadi cita-cita kemerdekaan.
Dengan melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bersumber pada sejarah dan kepribadian sendiri, ketahanan nasional dapat diperkuat terus dan kegagalan pembangunan dapat dihindari. Dengan makin kuatnya ketahanan nasional, maka stabilitas nasional, yang makin dinamis dapat ditingkatkan, berbagai tuntutan yang memang perlu diperhatikan dapat terpenuhi.
Presiden menyebutkan adanya berbagai tuntutan, diantaranya tuntutan kebebasan dan tanggungjawab, tuntutan pertumbuhan dan keadilan, tuntutan persatuan dan keanekaragaman, tuntutan pengembang pribadi dan tanggungjawab sosial dan tuntutan-tuntutan lain yang tampaknya bertentangan, namun sebenamya dapat dikemukakan keserasiannya. Untuk itulah, kata Presiden dalam P4 ditekankan pentingnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan.
Seminar Lemhanas
Gubemur Lemhanas, Mayjen TNI Soebijakto dalam laporannya menyebutkan bahwa Kursus Reguler Angkatan (KRA) ke XX Lemhanas kali ini telah melaksanakan dua seminar, masing-masing bulan September lalu dan terakhir tanggal 23-30 Nopember baru lalu.
Seminar pertama dengan thema “Sistem Ekonomi Nasional Indonesia” menghasilkan rumusan asas, landasan dan batas kiri dan kanan sistem ekonomi nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara.
Hasil seminar bulan September itu dijadikan untuk Seminar KRA ke-XX bulan Nopember, yang kemudian lebih dijabarkan. Oleh Soebijakto dikatakan hasil seminar bulan Nopember itu tetap masih perlu disempurnakan dan sebagai sumbangsih pernikiran untuk pemerintah.
Lebih lanjut Soebijakto melaporkan bahwa untuk KRA ke-XXI tahun depan, direncanakan untuk menyelenggarakan seminar yang akan membahas konsep Demokrasi Pancasila. Dikatakannya, Pembahasan konsep Demokrasi Pancasila itu perlu, agar lebih mudah dimengerti, didalami dan dihayati, sebagai upaya menyiapkan kondisi nasional menjelang tinggal landas pembangunan nasional.
Dalam kesempatan itu, Soebijakto menyerahkan hasil kedua seminar 1987 itu kepada Presiden Soeharto. KRA ke-XX Lemhannas tahun ini diikuti oleh 60 orang, terdiri dari 28 orang pejabat ABRI dan 32 orang pejabat non ABRI.
Sumber: PELITA (04/12/1987)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 618-620