PRESIDEN SOEHARTO YANG DIPERLUKAN ADALAH LAPORAN YANG BENAR ^[1]

 

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto hari Rabu mengatakan, bahwa dalam melaksanakan pembangunan yang segi2nya makin rumit diperlukan laporan2 yang mengandung kebenaran, bukan penilaian yang hanya untuk menyenangkan selera atasan.

“Dalam menjawab tantangan pembangunan, kita harus berani melihat kenyataan seperti apa adanya, sekalipun kenyataan itu mungkin sangat keras dan pahit”, katanya menambahkan.

Presiden Soeharto mengemukakan hal tsb. ketika melantik Dr. Ali Wardana sebagai Menteri Keuangan, Jenderal TNI Soemitro sebagai Panglima Kopkamtib/Wakil Panglima Angkatan Bersenjata, Mayor Jenderal TNI Ali Said SR. Sebagai Jaksa Agung dan Drs. Rachmat Saleh sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Menteri Ali Wardana yang pada pelantikan Menteri2 Kabinet Pembangunan beberapa waktu yl. berada di Washington untuk memimpin pertemuan Menteri2 Keuangan “kelompok 20” dalam kesempatan itu memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra Adi pradana kelas II.

Jenderal Soemitro menggantikan Jenderal Maraden Panggabean yang telah diangkat sebagai Menteri Rankam/Pangab, Mayjen Ali Said menggantikan Soegih Arto dan Drs. Rachmat Saleh yang sebelumnya adalah Direktur Bank Indonesia menggantikan Drs. Radius Prawiro.

Susunan Program Kerja yang Tepat

Presiden Soeharto mengatakan meskipun perkembangan di lapangan ekonomi, politik dan pembangunan selama masa kerja Kabinet pembangunan I menunjukkan garis yang menaik, tapi tidak semua cara kerja kita dalam keadaan yang sempurna.

“Karena itu saya minta secara khusus kepada para menteri dan semua pejabat2 tinggi negara agar lebih menaruh perhatian dan pelaksanaannya yang lebih di KIS-kan dalam rangka kesatuan yang bulat dari pada kebijaksanaan dan langkah yang tunggal dari pemerintah”, demikian diketengahkannya.

Tantangan2

Tantangan2 dalam tahun2 yad, demikian presiden adalah bagaimana kita berusaha memperbaiki kesejahteraan seluruh rakyat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, memberi suasana segar kepada demokrasi setelah lembaga2 perwakilan rakyat terbentuk melalui Pemilu dan setelah Parpol2 menyederhanakan diri.

Presiden juga menyebutkan sebagai tantangan2 untuk bagaimana menumbuhkan perasaan tenteram di hati kita bersama sejalan dengan makin mantapnya keamanan, mengembangkan kebebasan yang kreatif dengan rasa tanggungjawab nasional yang besar. “Pemberian isi kepada kerangka dasar itulah masalah besar yang perlu kita pikirkan dan kerjakan bersama”, katanya menegaskan.

Konstitusi dan Demokrasi

Dalam pembangunan bangsa yang berdasarkan Pancasila, menurut kepala negara, keamanan dan ketertiban menyangkut segi2 yang sangat luas.

Ia bukan hanya berarti tidak adanya gangguan kekuatan bersenjata yang dapat menjadi sumber rusaknya kedaulatan bangsa dan keamanan nasional, akan tetapi juga berarti terhindarnya bangsa dari ancaman bahaya lain yang sama besarnya.

Dalam hal ini oleh Presiden menyebutkan, bahaya dari ideologi asing yang mengancam Pancasila, subversi, mental, tingkah laku dan kebudayaan yang tidak sejalan dengan Pancasila.

Penggarapan masalah2 keamanan dan ketertiban ini, dengan sendirinya tidak harus bertentangan dengan azas dan sendi negara kita junjung tinggi, ialah konsitusi, demokrasi dan negara hukum, kata Presiden selanjutnya.

Kita tidak ingin menegakkan konstitusi dengan melemahkan sendi2 konstitusi itu sendiri. Kita tidak akan dapat menguatkan demokrasi dengan meniadakan azas demokrasi itu sendiri dan kita tidak akan mungkin menegakkan hukum dengan merusak sendi2 hukum, demikian presiden.

Peranan Kopkamtib dan Kejagung

Dalam hubungan ini, kata Presiden, Kopkamtib dan Kejaksaan Agung memegang peranan yang cukup penting.

Mereka disatu pihak harus dapat menyingkirkan hambatan2 pembangunan dan usaha2 konsolidasi kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila. Sedang dilain pihak setiap tindakannya harus dapat menimbulkan rasa percaya dan tenteram dimasyarakat, demikian Presiden Soeharto.

Upacara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Sultan Harnengkubuwono IX, pimpinan lembaga2 tertinggi negara dan para menteri kabinet pembangunan. (DTS)

Sumber: ANTARA (04/04/1973)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 98-99.