PRESIDEN TERIMA BAHAN PERTIMBANGAN DPA
Presiden Soeharto di Bina Graha Selasa siang menerima pimpinan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang menyampaikan bahan bahan pertimbangan hasil sidang dewan tersebut baru baru ini.
Ketua DPA M. Panggabean mengatakan, setelah berkonsultasi dengan Presiden dan walikotamadya bahwa semua kekuatan sosial politik dalam pemilu mendatang mempunyai kesempatan yang sama untuk menawarkan programnya kepada rakyat, dan kepada semua pemilih diberikan kesempatan untuk bebas memilih sesuai hati nuraninya.
Dengan demikian, kata Kepala Negara, pemilihan umum nanti benar-benar dapat menjadi pesta demokrasi yang menggairahkan dan menyegarkan.
Berbicara ketika membuka Rapat Kerja Gubernur, Bupati/Walikotamadya Seluruh Indonesia di Balai Sidang Senayan hari Senin kemarin, Presiden mengemukakan, pemilihan umum nanti merupakan tahap penting dalam, pengembangan demokrasi politik di tanah air karena pemilu nanti merupakan pemilu pertama sejak bangsa Indonesia menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
“Dalam rangka mengamalkan Pancasila sebagai satu-satunya asas itu, semua kekuatan sosial politik memiliki kemampuan dan keleluasaan yang sama untuk menawarkan program mereka yang terbaik kepada rakyat,” ujar Kepala Negara seraya menambahkan, dan kepada semua pemilih juga diberikan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk menjatuhkan pilihannya kepada peserta pemilihan umum menurut suara hati nurani mereka.
Kerangka landasan Menurut Presiden, pemilu mendatang dilaksanakan dalam Repelita IV. Ini berarti, pemilu nanti harus dapat memperkuat kerangka landasan bidang politik, “Agar bidang politik dapat tumbuh dan berkembang makin segar, agar menjadi kekuatan untuk pertumbuhan dan perkembangan demokrasi Pancasila di masa-masa mendatang.”
Raker yang akan berlangsung sampai tanggal 22 Januari tersebut, menurut Mendagri Soepardjo Rustam, diadakan pertama kali setelah lima tahun terakhir. Antara lain memang bertujuan untuk mendengarkan pengarahan Presiden sehubungan akan diselenggarakannya pemilu nanti, guna memantapkan persiapan penyelenggaraannya.
Selain dari para menteri, raker juga akan mendengarkan pula pengarahan dari Pangab/Pangkopkamtib dan Kepala Bakin. Sementara istri-istri para gubernur, bupati/walikotamadya akan mengadakan pertemuan sendiri. Mereka antara lain akan mendengarkan pengarahan Ny. Tien Soeharto dan Ny. Karlina Umar Wirahadikusumah.
Tugas kepala daerah Sebelumnya, pada awal pengarahannya kemarin, Presiden mengingatkan para gubernur, Bupati/walikota tentang pentingnya tugas mereka sebagai kepala daerah. Ditegaskan, kepala daerah adalah penguasa tunggal di daerah. Baik atau tidaknya suatu daerah, maju atau tidaknya daerah itu, yang paling bertanggung jawab adalah kepala daerah.
Dalam sistem yang demikian itu, kata Kepala Negara, kepala daerah adalah alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah sekaligus. Ini merupakan kelanjutan jalan yang ditempuh untuk mewujudkan otonomi daerah yang riel dan bertanggung jawab dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia.
Kedua kedudukan tersebut dapat dibedakan, namun tidak boleh dipisahkan alat pemerintah pusat dan pemerintah daerah penting untuk mewujudkan efisiensi nasional dan harus menjadi gerakan nasional pada waktu bangsa dan negara berada dalam tahun-tahun yang sulit dan berat dewasa ini.
Namun pada bagian lain Presiden juga mengatakan, penegasannya bahwa kepala daerah adalah penguasa tunggal di daerahnya, tidak berarti bahwa mengabaikan begitu saja pertimbangan aparat-aparat lain.
“Kepala daerah yang bijaksana harus menimbang masak-masak dan menyaring baik-baik pertimbangan-pertimbangan dari aparat-aparat lain yang ada di daerahnya. Malahan menimbang masak-masak dan menyaring baik-baik semua suara dan aspirasi yang tumbuh dari masyarakat di daerahnya.”
Semuanya ini, kata Presiden, dengan sendirinya harus dilandaskan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian setiap keputusan kepala daerah akan mempunyai dasar yang kuat dan mendapat dukungan yang luas.
Etika dan Moral
Menyinggung soal Pancasila sebagai satu-satunya asas, Presiden Soeharto mengemukakan, dengan penegasan itu, telah diselesaikan secara tuntas dan untuk selama-lamanya pertikaian-pe1tikaian ideologi yang dalam sejarah di masa lampau hampir meruntuhkan bangsa ini.
Dengan penegasan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas, kreativitas dan dinamika yang serasi dalam masyarakat dibangkitkan, bukannya muncul berbagai kekuatan yang berbenturan satu dengan lainnya.
Dengan kreativitas yang dinamis tadi, semua kekuatan, lapisan, golongan dan generasi bangsa dapat memberi sumbangan yang sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya dengan cara dan dalam bidang masing-masing pada akhirnya bermuara pada tujuan bersama, ialah pengalaman Pancasila dalam membangun masyarakat Pancasila.
Menurut Kepala Negara, banyak hal yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia di bidang politik dan ketatanegaraan. Sesuai dengan tekad nasional yang disepakati bersama tahun 1966, telah diadakan pembaharuan kehidupan politik dan pembangunan budaya politik.
Kita telah memiliki tiga kekuatan sosial politik yang terdiri dari satu Golongan Karya dua partai politik. Ketiganya kini sedang terus-menerus dalam proses konsolidasi. Juga sdang dalam proses pembinaan dan pengembangan budaya politik Pancasila.
”Praktek politik kita beri landasan ektika dan moral dan bukan semata-mata sebagai kekuatan yang saling berhadap-hadapan,” Semua kekuatan social politik kata Presiden, adalah tiang-tiang penyangga utama dari demokrasi Pancasila dalam perumahan besar bangsa dan negara Indonesia.
Bukan Hanya Karena Kesukaran
Sementara itu Mendagri Soepardjo Rustam dalam pengarahannya mengatakan, sikap prihatin yang dikembangkan dan digelorakan penghayatannya, bukan sematamata karena kesukaran-kesukaran, tadinya jalan mulus tiba-tiba menjadi terjal dan berat. Lebih dari itu, keprihatinan adalah nilai yang dihayati sepanjang hidup dan kehidupan.
Diakui, keprihatinan itu merupakan salah satu pemacu terjadinya gerakan kebangkitan nasional di dalam sejarah Indonesia modern. Keprihatinan itu memacu perjuangan untuk mencapai maupun mempertahankan kemerdekaan. Keprihatinan bersama menumbuhkan wawasan kebangsaan dan wawasan kemajuan serta rasa kesetiakawanan yang tinggi.
Dengan berbagai pertimbangan, Mendagri menginginkan keprihatinan dijadikan sebagai gerakan nilai. Artinya, bukan hanya keprihatinan yang dilakukan oleh individu-individu dan motivasi-motivasi yang sifatnya individual.
“Marilah kita lakukan gerakan menghayati secara bersama dan dalam kebersamaan secara nasional, dengan motivasi yang sifatnya juga nasional,” kata Mendagri.
Lebih Ianjut dinyatakan, gerakan keprihatinan nasional banyak hubungannya dengan gerakan memperkuat disiplin pembangunan serta gerakan mengembang-tumbuhkan wawasan kebersamaan, solidaritas, persatuan dan kesatuan.
Dalam rangka menghayati amanat keprihatinan secara mendasar, para pejabat pemerintah sebagai panutan masyarakat sudah barang tentu harus memberikan suri teladan dalam gerakan tersebut.
Dengan demikian, menurut Soepardjo Rustam, pembangunan nasional akan mengembangkan pula dimensi moral, etik dan spiritual.
Penjabaran Keprihatinan
Menghadapi situasi yang penuh tantangan tersebut, Mendagri memberi petunjuk penjabaran aparatur negara dalam tingkah laku dan sikap yang sesuai dengan gerakan keprihatinan.
Sebagai abdi negara dan masyarakat, harus berani mawas diri. Apakah secara optimum sudah memperhatikan imbangan antara manfaat, biaya dan pengorbanan untuk mencapai berbagai sasaran pelaksanaan tugas itu.
Pelaksanaan tiap aspek kegiatan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan harus dinilai sudut efisiensi dan efektivitasnya lebih tajam lagi dari yang sudah-sudah.
Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan program pembangunan secara hemat dan prasaja perlu ditegakkan. Sikap ini harus dapat dibudayakan, tidak hanya dalam hidup sehari-hari tapi juga dalam gaya kerja dan pelaksanaan tugas dalam situasi apapun.
Upacara-upacara penyambutan, jamuan-jamuan dan semua peluang yang terbuka bagi pemborosan harus dihindari.
“Jamuan rapat hidangan pertemuan dan acara menjamu tamu, saya rasakan di banyak daerah telah berubah menjadi kegiatan seremonial dan ritual yang berlebih-lebihan,” ujar Mendagri.
Diperlukan Keberanian
Dengan menyebutkan berbagai contoh dalam kehidupan yang berkaitan dengan pemborosan. Mendagri dengan nada serius mengajak semua aparat dilingkungannya meninggalkan hal itu. “Memang diperlukan keberanian,” ia menegaskan.
Di lain keterangannya Mendagri mengingatkan aparatnya agar mencegah bekelja tanpa rencana. Hal itu mungkin sederhana, tapi dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur upaya peningkatan produktivitas aparatur negara, katanya.
Lebih lanjut dikemukakan perlunya mengaktualisasikan semangat pola pikir dan pola kerja baru di seluruh jajaran pemerintahan di daerah. “Kita semua yang hadir disini memikul tanggung jawab melayani masyarakat, dan bukan sebaliknya,” ia mengingatkan.
Selanjutnya dalam pembangunan dikatakan, pengerahan potensi sumber daya bagi pembangunan tidak cukup didasarkan semata-mata pada sumber pembiayaan konvensional anggaran belanja negara dan sumber-sumber pendapatan daerah sendiri, tapi juga pembangkitan peran serta masyarakat. (RA)
…
Jakarta, Antara
Sumber : KOMPAS (20/01/1987)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 31-35.