Tegas, Konsisten, Tetapi Luwes (Bagian 2, Habis) [1]
Sjarif Thajeb [2]
Pada tanggal 12 Maret 1966 selaku Pengemban Surat Perintah 11 Maret 1966, Pak Harto membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai partai terlarang. Termasuk didalamnya semua organisasi massa yang berafiliasi kepada PKI, seperti BTI, Gerwani, Pemuda Rakyat, IPPI, SOBSI, Baperki, Perbepsi, dan HSI. CGMI dan Perhimi, yang sudah saya tindak sebelumnya; tentu saja ikut dibubarkan.
DPR-GR pun tidak luput dari pembersihan; struktur pimpinannya juga mesti diperbarui. Oleh karena itu, untuk sementara diangkat caretaker pimpinan DPR-GR, yang terdiri dari H Achmad Sjaichu (NU), Laksda. (L) Mursalin Daeng Mamangung (Sekber Golkar), dan saya sendiri. Kemudian pada tanggal 17 Mei 1966, DPR-GR melangsungkan pemilihan pimpinan. Menurut kesepakatan, yang merupakan hasil lobby dan dukungan dari Pak Isnaeni (PNI), Achrnad Sjaichu (NU), dan Achmad Sukarmadidjaja (IPKI), saya rnerupakan calon tunggal untuk menduduki jabatan Ketua DPR-GR.
Sewaktu menunggu pembukaan sidang, tiba-tiba datang dua orang perwira tinggi AD. Mereka menernui saya sarnbil memberitahukan bahwa sesuai dengan “pesan” Pak Harto dan Pak Nas, jabatan Ketua DPR-GR supaya diserahkan kepada calon lain. Ini berarti saya harus rnenarik diri dari pencalonan. “Pesan” ini tanpa ragu-ragu saya teruskan kepada Pak Isnaeni dan teman-teman sambil mendesakkan alternatif tunggal supaya Pak Sjaichu menjadi ketua. Akhirnya terbentuklah susunan pimpinan DPR-GR hari itu juga. Ketuanya Pak Sjaichu, dan para wakil ketua ialah Pak Isnaeni, Drs. Ben Mang Reng Say (Katolik), Laksda. Mursalin D Mamangung (Sekber Golkar), dan saya sendiri. Ketika itu saya berpangkat brigjen. dan mewakili Sekber Golkar, tetapi dalam arti keluarga besar, yang didalamnya termasuk ABRI.
Sebagai seorang prajurit saya berkewajiban melaporkan ke atasan, dalam hal ini Pak Harto. Sernentara ketika itu Kabinet Dwikora sudah disempurnakan (28 Maret 1966-25 Juli 1966), dan Pak Harto diangkat menjadi Waperdam V yang membidangi Hankam merangkap Menpangad. Begitu menerima kedatangan saya, secara spontan Pak Harto dengan wajah riang mengucapkan selamat atas terpilihnya saya sebagai “ketua” DPR-GR. Tentu saja saya terperanjat dan kemudian saya menjelaskan proses yang sebenarnya terjadi. Giliran Pak Harto menjadi kaget. Perubahan wajah pun nampak, dari riang menjadi kecewa. Namun demikian kepemimpinannya yang luwes diperlihatkan, yakni dengan memberikan nasihat agar supaya bersikap berhati-hati dan tidak mudah mempercayai setiap pesan meski disampaikan oleh perwira tinggi sekalipun.
Tanggal 3 J uli 1971 bangsa kita berpesta demokrasi untuk menyelenggarakan pemilihan umum pertama sejak Orde Baru. Tugas saya sebagai Wakil Ketua DPR-GR pun segera berakhir. Atas usul. Prof. Widjojo Nitisastro, Pak Harto yang sudah menjadi Presiden kedua, menugasi saya membentuk lembaga atau badan yang menangani keluarga berencana. Dengan pandangan yang menjangkau jauh ke depan, Pak Harto mengkonstatasikan timbulnya bahaya yang menghambat pembangunan nasional apabila pertambahan penduduk tidak terkendali. Tugas ini belum sempat rampung, karena Pak Harto menugaskan saya menjadi duta besar di AS menggantikan Saudara Sudjatmoko.
Tanpa diduga pada tanggal 6 Januari 1974, saya dipanggil pulang ke tanah air. Ternyata saya diberi tugas menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggantikan Prof: Sunawar Sukawati, Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat yang merangkap Menteri P dan K ad interim setelah meninggalnya Menteri P danK Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro bulan November 1973. Pada saat itu suhu politik di Jakarta terasa agak panas. Para mahasiswa sudah bersiap untuk “bergerak”. Baru pada tanggal22 Januari 1974 atau seminggu setelah timbul peristiwa Malari, saya resmi dilantik dan memangku jabatan tersebut.
Langkah awal mengemban tugas baru dalam situasi yang vulnerable itu ialah memasuki UI dan Trisakti serta membenahinya sehubungan dengan peristiwa Malari. Tidak ada rasa “kikuk”. dalam melakukan pembenahan. Hal ini bukan oleh karena saya merasa at home mengingat telah “terlatih”-nya saya dalam mengatasi masalah kemahasiswaan semasa menjabat sebagai Menteri PTIP, melainkan lebih disebabkan oleh sikap Pak Harto yang memberikan kepercayaan penuh kepada saya, sebagai pembantunya, dalam mengambil keputusan.
Peristiwa Malari akhirnya usai, namun langkah pembinaan sebagai tindak lanjut perhi diadakan. Sebab membiarkan ABRI terus-menerus mengawasi kehidupan kampus, sudah barang tentu bukanlah keinginan kita, dan bukan pula keinginan pihak ABRI sendiri. Lagi pula sebagai mantan Rektor UI, saya memang akrab dengan civitas akademika sehingga dapat secara cepat menangkap aspirasi dan kemauan mereka, terutama para mahasiswanya.
Oleh sebab itu pada tanggal 3 Februari 1974 terbitlah kebijaksanaan Menteri P danK, yang dituangkan dalam SK No. 028 tahun 1974. Inti sarinya adalah bahwa Dewan Mahasiswa dan pers mahasiswa sebagai media tukarmenukar informasi tetap dibiarkan eksis. Didalam lingkungan kampus para mahasiswa boleh mengeluarkan “uneg-uneg” melalui seminar atau diskusi, sedangkan penggunaan kebebasan mimbar dalam bentuk yang kreatif, konstruktif, dan bertanggungjawab tetap terjamin.
Maksud yang terkandung dalam SK tersebut adalah agar aspirasi mahasiswa tetap tersalurkan. Sebab, jika dibiarkan tersumbat dikhawatirkan justru akan mempersulit pengendaliannya seandainya suatu saat meledak. Tetapi di luar kampus. segala perilaku dan tindakan mahasiswa menjadi tanggungjawab pribadi masing-masing. Dengan begitu rektor pun tidak usah memperoleh tambahan pekerjaan.
Kebijaksanaan tersebut saya dasarkan pada pertimbangan menyeluruh. Antara lain keterikatan kita pada Sapta Krida Kabinet Pembangunan II. Tiga dari tujuh kridanya berturut-turut mencerminkan pendekatan stabilitas sebagai kondisi dinamis. Krida pertama, berkenaan dengan pemeliharaan dan peningkatan stabilitas politik; krida kedua, menekankan stabilitas ekonomi; dan krida ketiga, menyangkut pemeliharaan dan peningkatan keamanan serta ketertiban. Keesokan harinya setelah keluar SK No. 028, maka tanggal 4 Februari 1974 Presiden juga. menerbitkan Keppres No. 4 tahun 1974, yang isinya mengenai pembentukan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan Nasional.
Beberapa mahasiswa aktivis Malari tetap dikenai tindakan dan diproses menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun pelayanan akademis terhadap mereka tidak dihapuskan. Dalam arti bahwa mereka tetap diberikan kesempatan menyelesaikan studinya, bahkan ada diantaranya yang kemudian melanjutkan studi di Iuar negeri pada jenjang yang Iebih tinggi. Sebagai pembantu Presiden, saya jelas melaporkan berbagai kebijakan tersebut di atas agar Pak Harto senantiasa well-informed.
Dalam hubungan kerja, saya Iihat Pak Harto cukup tegas, konsisten tetapi luwes jika menghadapi para pembantunya. Beliau memang membuka diri terhadap pemikiran pembantu-pembantunya. Namun apabila terdapat pemikiran yang dirasakan kurang “pas”, tidak segan-segan diberinya petunjuk-petunjuk dengan gaya kebapakan, tanpa maksud menghambat apalagi mematikan inisiatif yang konstruktif dari pembantunya. Misalnya ketika saya mengusulkan gagasan untuk mendirikan PTN di Surakarta, untuk menggantisipasi meluapnya lulusan SMA yang memasuki perguruan tinggi. Selain UGM yang berada di Yogyakarta, di Jawa Tengah hanya ada dua universitas negeri, yaitu Undip di Semarang dan Unsud di Purwokerto. Daya tampung ketiga PTN tersebut sangat terbatas.
Tatkala gagasan ini saya konsultasikan, Pak Harto sangat terkesan. Dengan serta-merta beliau memberikan arahan supaya segera menghubungi kalangan PTS seternpat agar mereka bersedia bergabung dan dilebur dalam satu wadah PTN. Diisyaratkan juga oleh beliau bahwa banyak teman-teman beliau di kota itu yang mengelola pendidikan tinggi.
Saya sempat tertegun ketika bertemu dengan para tokoh pendidikan di Solo, yang ternyata sudah mengetahui lebih dahulu maksud kedatangan saya. Tak pelak lagi, pasti kejadian ini berkat kontak-kontak yang ditempuh oleh Pak Harto dengan maksud sekadar meratakan jalan belaka!. Adalah kebahagiaan tersendiri yang tak ternilai besarnya bagi saya jikalau kemudian saya berkesempatan menyaksikan peresmian Universitas Sebelas Maret yang dilakukan oleh Pak Harto.
Contoh lain terjadi pada tahun 1975 ketika saya rnenyampaikan gagasan merevisi kurikulum pendidikan dasar dan menengah, guna di sesuaikan dengan kecepatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika saya sampaikan gagasan ini, beliau pun memberikan petunjuk secara panjang-lebar agar diadakan kajian yang teliti dan rnengusahakan supaya tidak menambah beban masyarakat dan pemerintah. Tetapi ini tidak berarti bahwa beliau memperlemah gagasan pembantunya, bahkan sebaliknya mendorong untuk “jalan terus”!
Penilaian ini mungkin subyektif. Tetapi begitulah, Pak Harto banyak memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjalankan tugas kenegaraan. Bahkan dalam kedudukan saya sebagai Menteri P dan K, saya pernah diserahi tugas menjabat acting Menlu-bukannya Menlu ad interim. Dalam kedudukan ini saya menyertai kunjungan muhibah beliau ke negara-negara Timur Tengah: Saudi Arabia, Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, Syria, Mesir dan Yordania.
Sidang MPR hasil pernilihan umum 1977 mengangkat kembali Pak Harto menjadi Presiden untuk masa bakti 1978-1983. Segera setelah itu terbentuklah Kabinet Pernbangunan III, dan saya pun mengakhiri tugas sebagai Menteri P dan K. Kepada saya, Pak Harto menawarkan pilihan tugas di luar negeri atau di dalam negeri?. Pilihan terakhir inilah yang saya terima, kemudian saya diangkat sebagai anggota DPA untuk dua periode masa jabatan, berturut turut 1978-1983 dan 1983-1988.
Perhatian Presiden terhadap pembantunya tidak terbatas pada hubungan formal atau kedinasan saja,·tetapi juga menyentuh hubungan kekeluargaan, pribadi dengan pribadi. Atensi terhadap hubungan demikian terasa benar hangatnya. Hampir seluruh keluarga saya memperoleh kepercayaan untuk diserahi tugas menjadi duta besar. Hadi Thajeb misalnya, diangkat menjadi duta besar di Swiss. Mochtar Thajeb menduduki pos luar negeri sebagai duta besar untuk Tunisia dan Ethiopia, sedangkan kakak saya Ismail Thajeb berkali-kali menjabat Direktur Jenderal HELN Deplu, kemudian ditunjuk menjadi duta besar untuk Mexico, dan terakhir diangkat menjadi duta besar untuk PBB di Jenewa.
Kenangan pribadi yang membahagiakan keluarga terjadi ketika pernikahan ketiga puteri saya. Semua orang sadar bahwa kesibukan seorang Presiden dalam tugas-tugas kenegaraan memang amat luar biasa, dan bobot intensitasnyapun melebihi kesibukan awam. Walaupun demikian untuk ketiga peristiwa sakral ini, Pak Harto menyempatkan hadir memberikan restu, bahkan bertindak sebagai saksi pertama. Saksi kedua dalam ketiga pernikahan itu berturut-turut adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Pak Adam Malik, dan Pak Umar Wirahadikusumah, ketika itu masing-masing menjabat Wakil Presiden.
Ada peristiwa lain yang merupakan kenangan indah dan tak mungkin terlupakan. Ini terjadi pada tahun 1975, baru sekitar satu tahun saya menjabat Menteri P dan K. Tatkala melakukan kunjungan kerja di Lombok, saya mendapat serangan jantung. Beruntung tersedia pesawat kecil yang bisa membawa saya ke Bali, dan untuk selanjutnya memperoleh perawatan di rumah sakit setempat. Demi mendengar saya dirawat di Bali, Pak Harto langsung menugaskan Dr. Soekaman (almarhum), spesialis jantung yang juga merupakan dokter pribadi Presiden, guna menjemput saya dengan pesawat khusus Hercules. Ini disebabkan rumah sakit di Bali belum memiliki dokter spesialis jantung. Isteri saya diikutsertakan dalam penjemputan itu. Selanjutnya, ketika saya dirawat di rumah sakit St. Carolus, Jakarta, Pak Harto telah menyisihkan kesibukan tugasnya untuk menjenguk. Tidak lupa beliau mengingatkan pentingnya menggarap suatu pekerjaan besar lewat tahapan demi tahapan. “Betapa pun menyala-nyalanya semangat kita, masalah pendidikan sebagai pekerjaan besar tidak mungkin diselesaikan dalam satu hari ! “, pesan beliau.
Pesan itu sederhana, namun penuh makna dan sekaligus menunjukkan besarnya atensi beliau kepada orang yang sedang memerlukan. Tentu saja kesejukan perhatian demikian merupakan obat tersendiri yang mempercepat penyembuhan. Selain itu tak lupa Pak Harto berpesan bahwa agar sesudah sembuh saya harus mengambil cuti istirahat yang cukup lama, tiga bulan. Tetapi bukannya disebabkan oleh kian membaiknya dan fit-nya kesehatan semata, kalau saya hanya menggunakan waktu satu bulan saja untuk cuti, melainkan juga ada desakan moral dalam diri saya untuk membalas simpati yang terpancar pada atensi Pak Harto.
Hubungan kami berdua, Pak Harto dengan saya, memang terjalin baik. Kesediaan beliau menerima saya dalam waktu yang relatif cepat-tidak harus menunggu berlama-lama-apabila saya mengajukan permohonan audiensi sungguh menyenangkan hati.
Pak Harto adalah seorang militer, yang dalam meniti kariernya senantiasa menjadi komandan atau panglima. Ini merupakan kenyataan. Namun begitu kepemimpinannya memperlihatkan sikap tenggang rasa. Sebagai seorang komandan atau panglima, beliau dikenal bertindak tegas dan konsisten, tetapi budaya Jawa banyak membentuk pribadinya yang tenang, low profile, dan luwes.
Menutup tulisan ini saya ingin memaparkan kisah lain sebagai penguat kesan di atas. Sebagai Menteri P dan K, saya banyak memperoleh desakan dari sementara perguruan tinggi agar menganugerahkan gelar Doctor Honouris Causa kepada Pak Harto. Dasar pertimbangannya cukup kuat: keberhasilan dalam pembangunan dengan kepemimpinannya yang menyentuh berbagai disiplin ilmu sosial, seperti filsafat, hukum, sosial politik, dan ekonomi. Tetapi mengutarakan peng-“gelar”-an tersebut, apalagi mendesak-desakkannya akan sia-sia belaka. Sebab, beliau memang benar-benar berkeberatan. Demi tidak mengecewakan para pengusul, maka jawaban yang kita peroleh adalah “waktunya belum tepat !”
***