DPR – Laman 14 – HM Soeharto

9 Agustus 2018

KETUA MKGR: TANGGUNGJAWAB GOLKAR MAKIN BESAR

Berita Tahun 1993 No Comment 8 Views

KETUA MKGR: TANGGUNGJAWAB GOLKAR MAKIN BESAR Jakarta, Antara Golkar hendaknya lebih berhati-hati dalam mengambillangkah, karena dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sebagai mayoritas tunggal Golkar mempunyai tanggungjawab lebih besar, kata Ketua DPP

8 Agustus 2018

HINDARI BENCANA POLITIK DENGAN TATAK RAMA PENYELESAIAN KONFLIK

Berita Tahun 1993 No Comment 19 Views

HINDARI BENCANA POLITIK DENGAN TATAK RAMA PENYELESAIAN KONFLIK 0leh Askan Krisna Jakarta, Antara Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan di hadapan sidang paripurna DPR 16 Agustus menyatakan keyakinan bahwa bangsa Indonesia akan berhasil memasuki tahap

8 Agustus 2018

PEMBANGUNAN POLITIK DINILAI MEMPRIHATINKAN

Berita Tahun 1993 No Comment 18 Views

PEMBANGUNAN POLITIK DINILAI MEMPRIHATINKAN Jakarta, Antara Ketua DPRI MPR H. Wahono menegaskan, situasi politik yang belakangan ini cenderung memprihatinkan, perlu dicarikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. “Dewan menaruh perhatian sangat serius akan hal ini, dan

8 Agustus 2018

SUSUNLAH TATA CARA DAN TATA KRAMA UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK

Berita Tahun 1993 No Comment 25 Views

SUSUNLAH TATA CARA DAN TATA KRAMA UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK Jakarta, Kompas Dalam masyarakat yang semakin dinamis, sudah pasti ada persentuhan, bahkan konflik dan pertentangan. Hal ini alamiah dan tidak dapat dihindari. Yang perlu dilakukan

4 Agustus 2018

DPR SEDANG ALAMI KEBANGKITAN KEMBALI

Berita Tahun 1993 No Comment 11 Views

DPR SEDANG ALAMI KEBANGKITAN KEMBALI Jakarta, Antara Sejumlah komentar tajam yang dilontarkan anggota DPR beberapa hari terakhir dalam kasus ketidak hadiran Kapolri, konsultasi dengan Mahkamah Agung, peristiwa Sarinah Jaya, dan interupsi Tadjuddin, mencerminkan kebangkitan

3 Agustus 2018

KOMISI V MINTA PELAKSANAAN UU LLAJ DITUNDA LAGI

Berita Tahun 1993 No Comment 12 Views

KOMISI V MINTA PELAKSANAAN UU LLAJ DITUNDA LAGI Jakarta, Antara Beberapa anggota Komisi V DPR mengusulkan agar pelaksanaan UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ditunda lagi karena persiapan