UU – HM Soeharto

19 Oktober 2018

PEMERINTAH HARAPKAN JUMLAH PMA DAN PMDN 1994 MEMBAIK

Berita Tahun 1994 No Comment 3 Views

PEMERINTAH HARAPKAN JUMLAH PMA DAN PMDN 1994 MEMBAIK Jakarta, Antara Pemerintah mengharapkan jumlah investasi para pengusaha baik yang menggunakan fasilitas PMA maupun PMDN selama 1994 lebih baik dibanding tahun sebelumnya, karena angka investasi

5 Oktober 2018

SUDHARMONO: PROSES KETER BUKAAN TIDAK AKAN MELAMBAT

Berita Tahun 1994 No Comment 4 Views

SUDHARMONO: PROSES KETER BUKAAN TIDAK AKAN MELAMBAT Jakarta, Antara Mantan Wapres Sudharmono, membantah kemunan melambatnya proses keterbukaan politik di Indonesia berkaitan dengan pernyataan Presiden Soeharto tentang peluang anarkisme di balik demokratisasi. “Tidak mungkin

3 Oktober 2018

PRESIDEN TEGASKAN SETIAP ORANG MEMILIKI KEBEBASAN UNTUK BERSERIKAT

Berita Tahun 1994 No Comment 6 Views

PRESIDEN TEGASKAN SETIAP ORANG MEMILIKI KEBEBASAN UNTUK BERSERIKAT Jakarta, Bisnis Indonesia Presiden Soeharto menegaskan setiap orang memiliki kebebasan untuk berserikat, mendirikan organisasi kemasyarakatan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, termasuk pendirian Ikatan Cendekiawan Kebangsaan

14 September 2018

PANGAB: SILAHKAN BERPENDAPAT TENTANG RAZIA LALU LINTAS

Berita Tahun 1993 No Comment 0 Views

PANGAB: SILAHKAN BERPENDAPAT TENTANG RAZIA LALU LINTAS Jakarta, Antara Pangab Jenderal TNI Feisal Tandjung mengatakan, boleh saja seseorang mengeluarkan pendapatnya tentang perlu tidaknya razia lalu lintas dilaksanakan menyusul diberlakukannya UU No.14 tahun 1992.

14 September 2018

PRODUK HUKUM ORDE LAMA YANG TIDAK COCOK JUGA PERLU DIGANTI

Berita Tahun 1993 No Comment 2 Views

PRODUK HUKUM ORDE LAMA YANG TIDAK COCOK JUGA PERLU DIGANTI Jakarta, Antara Pembentukan hukum nasional sebaiknya tidak hanya dengan cara mengganti berbagai produk hukum kolonial saja tetapi juga berbagai produk hukurn zaman Orde

30 Mei 2013

1973-05-17 Presiden Soeharto: Gubernur Tidak Boleh Bertindak Memperturutkan Selera

Nasional No Comment 7 Views

Presiden Soeharto: Gubernur Tidak Boleh Bertindak Memperturutkan Selera KAMIS, 17 Mei 1973, Presiden Soeharto menegaskan bahwa peranan gubernur sebagai penguasa tunggal di daerah tidak dapat diartikan bahwa mereka dapat bertindak menurut selera mereka