TAJUK TAMU: MENGAPA MESTI KE PUSAT ?

Jakarta, Suara Pembaruan

SATU hal lagi pesan Presiden Soeharto kepada para bupati dan wali kota se-Indonesia yang kiranya sangat penting untuk menjadi bahan pemikiran kita bersama untuk menjadi bahan pemikiran kita bersama. Yaitu permintaan agar para bupati dan walikota mendi dik rakyat agar mengerti mekanisme dalam menyalurkan pendapat dan keinginannya. Memberikan penjelasan secara gamblang sehingga tiap keputusan yang diambil pemerintah diterima sebagai keputusan yang bijaksana dan adil serta untuk kepentingan dan kemajuan bersama.

Pesan tersebut mengingatkan kita kepada semakin banyaknya masyarakat yang melakukan pengaduan ke Jakarta. Yang terakhir, ketika ratusan petani dari Aceh, disusul kemudian ratusan petani lainnya dari daerah sekitar Waduk Kedungombo, kawasan Sragen datang ke Depdagri untuk mengadukan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan masalah tanah, antara lain berkaitan dengan ganti rugi.

Meningkatnya pengaduan tersebut betul-betul merupakan salah satu persoalan baru dalam kehidupan sosial politik, yang pada umumnya mempunyai latar belakang tidak lepas dari proses pembangunan, Kenyataan itu bisa mengandung beberapa arti. Masyarakat yang sudah semakin tertindih telah semakin tinggi pula kesadaran mereka akan hak­ hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Yang menjadi persoalan adalah apabila ada latar belakang lain. Misalnya karena masyarakat belum tahu mekanisme penyaluran pendapat. Satu hal yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan masyarakat yang sangat heterogen. Yang harus menjadi pemikiran lagi adalah apabila tiap kali mereka terpaksa menyampaikan pengaduan ke tingkat pusat, karena tidak menemukan penyalurannya di daerah.

Disinilah pesan Presiden kepada para bupati dan wali kota mempunyai arti penting. (SA)

Sumber : SUARA PEMBARUAN (23/06/1990)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XII (1990), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 135-136.