Tantangan di Balik Prestasi

BERBAGAI KENDALA EKSTERN DAN INTERN PERLU DIBENAHI

 

 

Jakarta, Kompas

Dengan Tingkat Fertilitas (TF) sekitar 3,1 Indonesia dianggap telah berprestasi oleh Badan Kependudukan PBB dalam menurunkan tingkat kelahiran.

Pemerintah Indonesia sendiri mencanangkan sasaran TF sampai 1,9. Namun tetap sulit dibayangkan kapan angka “ideal” tersebut dapat dicapai mengingat laju pertumbuhan di Indonesia diperkirakan mencapai 2,15 persen setiap tahunnya TF menunjukkan jumlah rata-rata anak yang dihasilkan wanita dalam hidupnya.

Dengan perhitungan tadi, pada tahun 2000 di Indonesia akan bertambah sekitar 15 juta wanita yang berada pada usia subur. Jumlah ini tidak bisa dihentikan, karena mereka saat ini baru saja dilahirkan .Selain itu, masih banyak faktor yang terkait dalam proses ini, antara lain tingkat sosial ekonomi kebudayaan serta agama.

Meskipun demikian, menurut Wakil Ketua Biro Pusat Statistik, Soetjipto Wirosardjono MSc, tingkat penurunan fertilitas di Indonesia telah menunjukkan kemajuan pesat, mengingat tahun 1985 masih 4,3. Padahal kondisi sosial ekonomi Indonesia relative belum tinggi.

“Kalau dibandingkan dengan Malaysia yang tingkat pendidikan maupun ekonomi penduduknya relative lebih baik, ternyata tingkat fertilitas di sana lebih tinggi, “kata Soetjipto.

Mandeknya program KB di Malaysia, menurut Soetjipto karena terhalang tantangan sosial yang muncul di masyarakat. Saat ini PM Malaysia, Mahathir Mohamad justru mengubah program KB menjadi keluarga besar.

Sebagai perbandingan yang seimbang mungkin Thailand bisa dijadikan contoh kesuksesan. Dalam kurun waktu 27 tahun, tingkat fertilitas penduduknya turun drastis dari 6,4 menjadi 2,4. Kesuksesan Thailand terutama karena keyakinan penduduknya bahwa keluarga kecil lebih berpeluang dalam meningkatkan taraf hidup.

lnternalisasi keyakinan tersebut didukung oleh latar belakang agama maupun kebudayaannya yang beranggapan bahwa setiap individu bebas namun bertanggung jawab dalam menentukan kehidupannya. Dalam hal ini kedudukan wanita Thailand sejajar dengan pria termasuk dalam menentukan jumlah dan pola pengasuhan anak.

 

Ekstern dan Intern

Di Indonesia, upaya menurunkan tingkat kelahiran memang belum semulus di Thailand. Menurut Kepala BKKBN Wilayah Jakarta Utara, Drs. Gautama Zulkamaen Agoes MPA, kendala yang dihadapi saat ini bersifat ekstern dan intern.

Di satu pihak masyarakat belum sepenuhnya terbuka menerima program KB, terutama dari kalangan bawah. ”Tingkat pendidikan maupun kondisi ekonomi yang rendah, menyebabkan mereka tidak pernah memikirkan masa depan. Jangankan untuk masa depan, untuk hari ini pun mereka harus berjuang keras agar tetap bisa survive,” kata Gautama.

Selain itu, faktor agama juga cukup berperan terutama pada golongan etnis tertentu. Sampai saat ini, kata Gautama masih ada anggapan diantara mereka bahwa memakai alat kontrasepsi itu hukumnya haram.

Menurut Data Kependudukan Dunia, angka kelahiran pada negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, umumnya tetap tinggi. Hanya tiga negara yang memiliki TF di bawah empat, yaitu : Albania, Indonesia dan Turki.

Pada akseptor KB pun masalah bukannya tidak ada. Sebagian besar dari akseptor KB di Indonesia cenderung memakai pil atau suntikan dibandingkan dengan IUD,” padahal kedua alat kontrasepsi tersebut perlu kontinuitas dan pengawasan yang ketat. Dan hal itu sulit diterapkan pada masyarakat kelas bawah karena tempat tinggalnya sering berpindah-pindah, “Ujar Gautama.

Selain itu, berhubung sebagian besar penduduk golongan menengah ke bawah dilayani oleh puskesmas dengan gratis otomatis subsidi pemerintah Iebih besar mengingat “dosis” pemakaian kedua jenis alat kontrasepsi tersebut lebih ban yak dibandingkan dengan pemakaian IUD.

Menurut Gautama, sebetulnya pada kelompok menengah bawah ada yang sudah mampu membayar sendiri pelayanan KB-nya. Namun selama ini kelompok tersebut terbiasa gratis, sehingga sampai sekarang enggan membiayai dirinya.

”Subsidi pemerintah bagi kelompok ini, seharusnya diberikan bagi golongan sosial ekonomi di bawah mereka. Singkatnya, kelompok ini memakan space kelompok yang lebih miskin, “katanya. Di lain pihak, kendala intern pun tidak kurang menghambatnya, terutama yang menyangkut para petugas lapangannya .”Sekarang ini diperlukan petugas yang tidak sekadar bisa menerangkan KB tapi juga mampu melakukan pendekatan komprehensif dalam mengkoordinir pelaksanaan KB,”tambah Gautama.

Namun pada kenyataannya banyak PLKB yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Mereka adalah PLKB “inventaris”, yang berperan dalam merekrut akseptor pada masa awal penggalakan program KB.

Usianya kini rata-rata sudah tua dan kebanyakan hanya lulusan SD. Kurang terampilnya petugas lapangan masih ditambah dengan sedikitnya tenaga media yang tersedia. Di wilayah Jakarta Utara yang memiliki sekitar 200.000 pasangan usia subur (PUS) misalnya hanya terdapat 72 PLKB. Sehingga seorang PLKB harus memantau sekitar 3.000 pasangan usia subur (PUS).

Rasanya cukup beralasan kalau dengan kekuatan seperti itu petugas tidak dapat memberi pelayanan yang secukupnya kepada masyarakat. Sehingga muncul keluhan di sana-sini. Mulai dari pelayanan yang tidak memuaskan sampai kecerobohan petugas.

 

Sumber Daya

Upaya penurunan tingkat kelahiran juga berkaitan dengan makin menipisnya sumber daya alam di dunia, termasuk di Indonesia khususnya. Kekhawatiran ini muncul mengingat jumlah penduduk Indonesia sampai tahun 2005 diperkirakan mencapai 231 juta orang.

Namun, kata Soetjipto, ia optimis sumber daya di Indonesia masih memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. “Sejarah kemanusiaan dan peradaban membuktikan bahwa intervensi teknologi serta temuan peradaban mengubah semua standar perhitungan sumber daya alam menjadi ketinggalan zaman,” kata Soetjipto.

Ia menunjuk Jepang sebagai salah satu negara yang berhasil memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya yang tersedia melalui terapan teknologi canggih. “Jepang mampu mendaur ulang air yang telah digunakan dengan efisiensi di atas 80 persen,” katanya.

Dengan demikian, tambahnya, konsep perhitungan daya dukung di Indonesia juga harus disesuaikan dengan tahapan teknologi yang sedang berkembang. “Kalau sekarang standar lahan setiap petani di Indonesia misalnya tujuh hektar, maka dengan teknologi baru seperti green house di Jepang,jumlah lahannya bisa dipersempit.”

 

Pengertian  Pria

Meskipun Indonesia berprestasi dalam menurunkan tingkat kelahiran melalui program KB, namun terobosan baru untuk memasyarakatkan program tersebut tetap harus dicari. Apalagi tujuan program KB saat initelah bergeser, bukan lagi menggaet akseptor sebanyak mungkin, tetapi berupaya menanamkan norma KB mandiri.

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) misalnya, sebagai mitra BKKBN selalu berusaha mencari trase-trase baru untuk menembus lapisan masyarakat. “Kita selalu memulai program dengan melihat kebutuhan apa yang mendesak di masyarakat. Lalu melakukan pendekatan dengan memenuhi kebutuhan tersebut. Pada saat kepercayaan itu telah terjalin, barulah kita memasukkan misi secara perlahan-lahan,” ucap Dra. Sri Lestari Yuwono, Kepala Biro Pelayanan dan Pengendalian Program PKBI.

Teknologi pembuatan kontrasepsi pun terus berjalan. Kendala pemakaian kontrasepsi yang mungkin dianggap bertentangan dengan ajaran agama, masih terus dicarikan jalan keluamya. “Saat ini sudah ditemukan tablet UR52, yang cukup diminum sekali setelah kopulasi,” kata Soetjipto yang sejak lamajuga aktif di PKBI Pusat.

 

Namun seperti juga sejarah perkembangan alat kontrasepsi, pertimbangan etika masih membayangi pemasaran alat ini. “Masih dipertimbangkan kemungkinan alat ini akan disalah gunakan,” katanya. Meskipun secara pribadi ia menganggap bahwa penyalahgunaan tidak ditentukan oleh jenis kontrasepsinya, melainkan oleh pribadi yang bersangkutan. Yang justru dianggap akan menjadi hambatan, menurut Soetjipto, adalah faktor ekonomi. Dengan dipasarkannya alat tersebut maka pabrik IUD, pil, bahkan kondom pun kemungkinan bisa tutup.

Hal lain yang masih menghambat adalah peran serta akseptor pria di Indonesia yang masih tergolong rendah . Keengganan kaum pria untuk menggunakan kondom, menurut sebuah survai yang dilakukan tahun 1983, lebih dikarenakan terbatasnya pengetah uan mengenai alat kontrasepsi.

Mungkin yang menjadi tantangan di sini adalah bagaimana mendorong kaum pria agar bisa berperan aktif dalam memasyarakatkan KB.Meskipun, menurut Soetjipto, partisipasi kaum pria memang tidak selalu dinilai dari apakah ia menj adi akseptor KB atau tidak. “Bentuk pengertian terh adap istri pun , sudah merupak an partisipasi,” katanya. (myr). (SA)

 

 

Sumber : KOMPAS (5/06/1989)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 829-833.