Thd. Gagasan Presiden: PARTAI2 / GOLKAR TERIMA BAIK ^[1]

 

Djakarta, ABADI

Golongan Karya dan sembilan partai politik menjatakan menerima gagasan Presiden Soeharto mengenai penyederhanan fraksi di DPR, masalah MPR dan penyederhaan partai2.

Pernjataan tersebut dikemukakan oleh Pimpinan Golkar dan Parpol dalam pertemuan konsultasi dengan Presiden Soeharto, Djumat malam di Istana Merdeka sebagai kelandjutan dari pertemuan jang diadakan hari Rabu di tempat jang sama.

Sekretaris Kabinet Sudarmono SH, hari Sabtu menjampaikan keterangan pemerintah kepada pers berisikan kesimpulan2 dari kedua pertemuan tersebut.

Mengenai DPR

Para Parpol/Golkar pada umumnja dapat menerima gagasan presiden bahwa dalam rangka penjederhanaan dan melandjutkan pengambilan keputusan berdasarkan Demokrasi Pantjasila, di DPR nanti hanja akan ada 4 fraksi jang terdiri dari partai2 (1 fraksi jang terdiri dari partai NU; Parmusi; PSII dan Perti; jang biasa disebut kelompok Spirituil-Materiil atau Persatuan Pembangunan, dan 1 Fraksi jang terdiri dari partai2, PNI, Parkindo dan Katholik jang biasa disebut kelompok Materii/­Spirituil atau Demokrasi atau demokrasi pembangunan.)

Dalam hubungan ini pada umumnja semua partai dan djuga presiden sendiri berpendapat, bahwa soal nama tidak mendjadi masalah jang prinsipil.

Ketua DPR Dipegang oleh Wakil Partai

Mengenai masalah Pimpinan DPR pada umumnja semua parpol pada umumnja sependapat dan menerima gagasan presiden, bahwa Pimpinan DPR jang terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua para wakil ketua tersebut akan terdiri dari dan sekaligus mewakili ke-4 fraksi tersebut diatas jalah, ABRI, Golkar, Fraksi Demokrasi Pembangunan, dan Fraksi Persatuan Pembangunan, dan 1 fraksi jang terdiri dari partai2, PNI, Parkindo dan Katholik jang biasa disebut kelompok Materiil-Spirituil atau Demokrasi Pembangunan dan Fraksi “Persatuan Pembangunan”.

Sedangkan Ketua DPR, Presiden menjatakan, meskipun apabila dipegang oleh Wakil Golkar adalah wadjar karena Golkar mempunjai suara jang sangat besar, tetapi Kepala Negara berpendapat tidak mutlak untuk dipegang oleh Wakil Golkar, dan akan berusaha mendorong/mengarahkan agar Ketua DPR nanti dipegang oleh wakil partai. Pendapat presiden ini sangat disetudjui dan disambut oleh Parpol2.

MPRS Sudah Tidak Berfungsi Lagi

Pada umumnya djuga dapat menerima gagasan Presiden bahwa setelah terbentuknja DPR nanti, pemerintah dgn berkonsultasi dgn partai? Golkar mempunyai bentuk suatu badan katakanlah Badan Persiapan Sidang Pelantikan MPR hasil Pemilu jang bertugas menjiapkan sidang pelantikan MPR hasil Pemilu jang menurut Tap MPRS harus bersidang 6 bulan sebelum Sidang Umum MPRS hasil Pemilu bulan Maret 1973 (kira2 sidang pelantikan akan djatuh pada bulan Oktober 1972).

Pimpinan MPR

Pada umumnja para pimpinan partai djuga sependapat, bahwa pimpinan tahun 1976 jang akan datang, peserta Pemilu hanja akan keluar dengan tiga tanda gambar sadja, jaitu; tanda gambar Golkar; kelompok “Demokrasi Pembangunan” dan kelompok “Persatuan Pembangunan”.

Dalam hubungan ini Presiden menegaskan bahwa dia tidak ingin melaksanakan penjederhanaan partai2 itu dgn Paksaan tindakan dari atas.

Presiden hanja mengingatkan, bahwa penjederhanaan kepartaian dan keormasan itu adalah tugas jang dibebankan oleh rakjat melalui MPRS jg harus diatur melalui Undang2 maka mendjadi kewadjiban DPR dan Pemerintah-lah utk menjiapkan dan melaksanakan ketentuan tsb.

Alangkah baiknja apabila masjarakat dalam hal ini Parpol2 sendiri menjadari dan berusaha kearah itu.

Demikianlah pokok2 hasil dan kesimpulan pertemuan konsultasi antara Bapak Presiden dengan Golkar jang berlangsung dua kali itu, menurut Sekretaris Kabinet Sudharmono SH. (DTS)

Sumber: ABADI (11/10/1971)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 895-896.