UJIAN DAN TANTANGAN BERAT
Pidato akhir tahun Presiden Soeharto, sampai hari ini masih menjadi bahan pembicaraan orang. Banyak orang menilai bahwa pidato Presiden itu mengandung nada pesimisme, meskipun didalamnya terdapat suara memperingatkan.
Didalam pidatonya itu Presiden Soeharto memperingatkan bahwa tahun 1984 sebagai tahun pertama Repelita IV bukan merupakan tahun yang disinari bulan purnama, tahun 1984 adalah tahun yang penuh ujian berat dan tantangan besar.
Didalam bagian lain pidatonya Presiden menyatakan bahwa meskipun penuh ujian, akan dihadapi dengan tabah dan penuh percaya pada diri, karena dalam tahun 1983 Indonesia telah berhasil keluar dengan selamat dari gemblengan.
Selaku Kepala Negara, Presiden Soeharto tentunya mengetahui secara menyeluruh dan sebenarnya situasi dan kondisi politik ekonomi dan sosial budaya bangsa dan negara menghadapi tahun 1984 ini.
Oleh karena itu pernyataan Presiden Soeharto perlu kita pergunakan sebagai pegangan didalam menghadapi masa-masa mendatang.
Kita perlu mendukung keterbukaan didalam menghadapi situasi dan kondisi yang kurang menyenangkan itu. Presiden Soeharto tidak menutup-nutupi keadaan yang memang kurang menyenangkan.
Rakyat lebih baik mengetahui keadaan yang sebenarnya sehingga bisa diajak untuk bersama-sama pemerintah menghadapi dan mengatasinya.
Memang kita patut mensyukuri perjalanan tahun 1983. Tugas bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan, tidak hanya dilakukan di bidang ekonomi, tetapi juga dibidang politik.
Sebab tanpa kestabilan politik, mustahil pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan lancar, pemilihan umum dapat terselenggara dengan baik. Dan yang lebih penting lagi bahwa MPR telah dapat meletakkan landasan ideologi bagi kehidupan politik dan kemasyarakatan kita dengan asas tunggal Pancasila bagi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan.
Meskipun undang-undang tentang keormasan belum terbentuk, namun kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan telah sadar dan penuh keyakinan melaksanakan keputusan para wakilnya didalam MPR.
Terlaksananya asas tunggal Pancasila akan memberikan iklim politik yang mantap dibidang ideologi. Hal ini akan memberikan pengaruh yang sangat positif terhadap pembangunan ekonomi.
Dengan landasan kestabilan politik nasional itu, tindakan-tindakan tegas pemerintah untuk melakukan devaluasi, kenaikan harga BBM, dan penundaan proyek-proyek besar ternyata tidak mengakibatkan kegoncangan, bahkan menyelamatkan perjalanan tahun 1983.
Proyek-proyek besar dapat dirampungkan menurut jadwalnya seperti pabrik semen, pabrik kertas, pembangkit tenaga listrik, dan beberapa perluasan industri dapat dilaksanakan oleh para pengusaha swasta. Bahkan nilai penanaman modal baik dalam negeri maupun asing merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya.
Ketua BKPM mengatakan bahwa tahun 1983 merupakan rekor, melebihi perkiraan sebelumnya. Produksi pangan juga mengalami kestabilan meskipun menghadapi musim kering yang panjang.
Apa yang sudah dapat dicapai dalam tahun 1983 hendaknya dapat dipergunakan modal untuk menghadapi tahun 1984. Tahun ini memang sangat berat, karena beban pembiayaan makin besar, mengingat permulaan Pelita IV tingkat pembangunan mulai menanjak.
Sementara itu untuk memelihara hasilhasil pembangunan yang telah ada, diperlukan pula pembiayaan yang sangat besar pula. Disamping itu kita sudah harus mulai membayar baik bunga maupun angsuran hutang luar negeri.
Sumber pembiayaan pembangunan pada dasarnya hanya ada dua, dari dalam negeri dan dari luar negeri. Dari dalam negeri berarti dari kantong rakyat Dan kantong rakyat hanya bisa disisihkan isinya apabila mereka mendapat kesempatan untuk mendapatkan dan meningkatkan penghasilan. Peningkatan penghasilan hanya bisa dicapai apabila terdapat kegiatan ekonomi didalam rangka pembangunan. Partisipasi rakyat di dalam kegiatan pembangunan akan memungkinkan partisipasinya didalam iuran pembangunan pula.
Mengingat perekonomian dunia masih dilanda resesi, yang mengakibatkan ekspor komoditi utama kita minyak bumi menurun dan ekspor non migas belum mencapai yang kita inginkan, harapan yang nyata adalah kantong rakyat sendiri. Itulah sebabnya pada awal tahun 1984 ini mulai diberlakukan undang-undang perpajakan nasional.
Bantuan luar negeri dan penanaman modal asing masih kita perlukan untuk melaksanakan peningkatan/pembangunan. Pinjaman luar negeri dalam rangka IGGI sebentar Jagi akan diumumkan, begitu juga dari lembaga-lembaga keuangan Internasional seperti, Bank Dunia dan lain-lain.
Penanaman modal asing akan digerakkan untuk menangani industri-industri hulu. Dan para pengusaha swasta nasional digerakkan untuk menanam modal di bidang agro bisnis perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan.
Untuk itu diperlukan kepercayaan atau kredibilitas. Akhir-akhir ini negara-negara industri sudah sangat menurun kepercayaannya kepada negara-negara sedang berkembang, gara-gara hutang beberapa negara berkembang seperti Meksiko, Australia dan lain-lain makin menumpuk dan sulit diperhitungkan mengenai pembayarannya kembali.
Bahkan mereka memerlukan lagi pinjaman milyaran dollar untuk memperbaiki ekonominya. Biasanya yang dipergunakan sebagai ukuran adalah perbandingan antara nilai angsuran hutang dengan nilai ekspor atau debt ratio.
Debt ratio Indonesia belum pernah diumumkan secara resmi oleh Pemerintah. Ada yang mengatakan masih dibawah 21 % sebagai batas tertinggi untuk mengukur sehat tidaknya perekonomian suatu negara. Tetapi ada pula yang menyebutkan angka 26 %. Meksiko dan Brasilia bergerak di-angka 36% sebagai perbandingan.
Betapapun tingkat debt ratio Indonesia, nyatanya pinjaman dari luar negeri masih bisa mengalir dan penanaman modal juga meningkat. Oleh karena itu ukuran ekonomi saja tidak bisa dijadikan pegangan. Kestabilan politik rupanya yang dapat dijadikan ukuran kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia.
Di dalam keadaan ekonomi kita yang masih sangat rawan seperti sekarang ini, kestabilan politik perlu secara terus menerus dijaga. Gangguan politik sedikit saja, akan bisa menggoyahkan sendi-sendi perekonomian kita secara menyeluruh.
Disamping itu apabila pemberantasan korupsi tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan akan mengurangi kepercayaan baik dari dalam negeri, apalagi dari luar negeri. (RA)
…
Jakarta, Merdeka
Sumber : MERDEKA (04/01/1984)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 513-515.