Wawasan Nusantara (Bagian 4)

(Unsur Ke-4 Wawasan Nusantara: Kesejarahan Kronik dan Konflik Politik serta Rotasi Kekuasaan Nusantara)[1]

Oleh:

Abdul Rohman

Merupakan cara pandang terhadap pengalaman kesejarahan kronik (tarik ulur faksi-faksi pemegang kekuasaan masa lalu), konflik politik dan rotasi (jatuh bangunnya) kekuasaan yang ada di wilayah nusantara sebagai realitas yang harus diarifi dan dikelola sedemikian rupa, sehingga kemungkinan terulangnya kegagalan pembangunan peradaban dapat diantisipasi. Penekanan terhadap cara pandang tersebut dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, adanya pandangan bahwa substansi kesejarahan akan mengalami perulangan dari waktu kewaktu. Kearifan terhadap pengalaman kesejarahan masa lalu akan membimbing kepekaan dalam mengantisipasi terulangnya sejarah buruk yang pernah terjadi. Kedua, dibalik gemerlapnya praktek-praktek politik moderen di Indonesia, masih banyak kelompok-kelompok dalam masyarakat —mulai grassroot hingga elit nasional— yang visi politiknya sedikit banyak diwarnai oleh kesadaran kesejarahan kronik dan konflik politik pada era-era sebelumnya.

Masyarakat Jawa Barat dipengaruhi kesadaran kesejarahan kronik Pasundan yang melibatkan dialektika konflik dan kompetisi kekuasaan dalam poros Bogor-Serang-Bandung serta Cirebon sebagai zona demarkasi dengan imperium Majapahit. Masyarakat Jawa Tengah dipengaruhi kesadaran kesejarahan kronik Demak-Pajang-Mataram (baru)-Mangir[2]. Pajang sendiri melahirkan kronik Joko Tingkir-Aryo Penangsang, sedangkan Mataram melahirkan kronik antara Jogya dan Solo serta pecahan-pecahannya (Yogya: Hamengkubuanan dan Pakualaman, Solo: Pakubuanan dan Mangkunegaran). Masyarakat Jawa Timur memiliki kesejarahan kronik dan kompetisi kekuasaan lebih kompleks karena tidak hanya melibatkan kronik Majapahit (Poros pendukung Istana – Lumajangan (Nambi) – Tuban (Ronggolawe) – Banyuwangian (Menak Jinggo), akan tetapi juga terdapat poros Kediri (Joyoboyoan), Malang (Singosaren), Madura, Pandalungan dan juga Mataraman. Kawasan-kawasan Nusantara yang lain juga memiliki sejarah kronik dan dialektika kompetisi kekuasaan seperti Bali-NTB-NTT, Sulawesi (Makasar-Bugis-Mandar), Maluku (Ternate-Tidore-Jailolo-Ambon), Sumatera (Aceh-Medan-Palembang-Pagar Alam-Minang) dan Kalimantan (Kutai-Berau) maupun kronik-kronik lain yang ada di wilayah nusantara.

Adanya pengaruh kronik dan kompetisi eksistensi kekuasaan pada masa lalu terhadap dinamika politik hari ini tercermin dari sejumlah tokoh nasional yang merasa perlu menjustifikasi eksistensi politiknya dengan ketokohan masa lalu. Sebagai contoh adalah pendefinisian Gus Dur sebagai keturunan Joko Tingkir Kerajaan Pajang dan SBY sebagai keturunan Prabu Buono Keling Majapahit oleh para pendukungnya. Kronik dan sejarah kompetisi eksistensi kekuasaan pada masa lalu itu memberi kontribusi terbentuknya klik-klik di kalangan politisi maupun birokrasi, mulai level pusat hingga daerah. Pada tingkat masyarakat, warga Bandung Jawa Barat pada saat ini masih menjadikan perang bubat[3] sebagai referensi penolakannya terhadap identitas berbau Majapahit, misalnya penolakan Gajah Mada sebagai nama jalan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kronik dan kompetisi kekuasaan pada masa lalu masih menjadi referensi sejumlah masyarakat dalam menentukan sikap politiknya.

Telaah terhadap kronik dan kompetisi kekuasaan pada masa lalu akan mengantarkan kepada pemahaman, betapa kompleks anatomi konflik yang bergemuruh dalam masyarakat nusantara. Studi sejarah Indonesia lebih banyak menekankan pencatatan peristiwa dan belum banyak menggali motif-motif politik dibalik peristiwa sejarah jatuh bangunnya kekuasaan politik. Para ilmuwan politik juga lebih banyak dipengaruhi oleh teori-teori dan pemikiran barat, sehingga pencorakannya terhadap dinamika politik nasional lebih banyak berpijak pada cara pandang budaya politik negara-negara barat. Akibatnya para ilmuwan politik seringkali gagal menjelaskan terjadinya kejutan-kejutan politik seperti kemunculan Presiden Soeharto yang kemudian membalik hegemoni PKI hanya dalam waktu singkat, tampilnya Gus Dur (dengan segala kekurangan fisiknya) sebagai Presiden dan kekalahan incumbent Megawati Soekarno Putri oleh Susilo Bambang Yudhoyono[4].

Tarikan kronik masa lalu terhadap dinamika politik nasional apabila tidak dikelola dengan baik akan berujung pada bentuk-bentuk sikap politik yang didasarkan pada pertimbangan emosional sehingga tidak mampu melihat kepentingan nasional secara menyeluruh. Pengelolaannya tidak hanya memerlukan pemahaman secara lengkap terhadap kesejarahan anatomi konflik politik pada masa lalu, akan tetapi juga dituntut mampu memetakan benang merah dengan realitas hari ini —pada aspek substansi konflik dan pelakunya— sehingga dapat segera memetakan dan mengantisipasi kemungkinan perulangan kronik yang tidak produktif bagi kepentingan bangsa.

Pencermatan secara makro terhadap aspek kesejarahan konflik politik dan tarik ulur kekuasaan nusantara dapat membimbing kearifan kita untuk dapat melihat dengan jelas faktor-faktor penyebab runtuhnya peradaban nusantara. Pemaahaman atas kronik ini, dapat kita tarik kesimpulan umum bahwa faktor terbesar penyebab tumbangnya suprastruktur peradaban nusantara bukan diakibatkan oleh intervensi asing yang secara vis a vis berhadapan dengan kekuatan-kekuatan penyangga nusantara[5]. Tumbangnya peradaban nusantara lebih banyak disebabkan pengeroposan dari dalam karena konflik internal sehingga membuka ruang pintu masuk bagi intervensi asing secara fisik[6].

Presiden Soeharto —melalui transformasi kesejarahan yang diperoleh dari para leluhur-nya— tampaknya memahami betul anatomi konflik politik berbasis kronik masa lalu itu dan dengan sigap mengelolanya agar tidak terbuka ruang bagi terulangnya kembali kegagalan pembangunan sebagaimana pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Ketegasannya dalam hal stabilitas tidak lain merupakan salah satu pengejawantahan pemahamannya terhadap kompleksitas anatomi konflik politik masyarakat nusantara, yang kemudian diaplikasikan dengan menutup ruang bagi munculnya gejala-gejala konflik yang tidak produktif dan diprediksi dapat mengakibatkan pengeroposan peradaban bangsa dari dalam.

Kepiawaian Presiden Soeharto tidak hanya dalam pengelolaan kronik politik internal masyarakat nusantara. Selain menggunakan kacamata geopolitik modern, tampaknya ia juga menggunakan pemetaan kronik politik pada masa lalu sebagai strategi konsolidasi bekas wilayah Majapahit di luar NKRI untuk dapat sejalan dengan orientasi kebijakan pembangunan Indonesia. Ia mencermati sejarah konflik politik yang terjadi di Singapura (puak Melayu-Cina), Malaysia (puak Melayu-Cina-India), Thailand-Burma-Kamboja, Philipina, Taiwan-Cina, dan Banglades-Pakistan-India. Melalui pemetaan itu ia mengelola agar rejim berkuasa memiliki kesejalanan, atau tidak menghambat arah kebijakan maupun orientasi pembangunan Indonesia.

Pemahaman Presiden Soeharto terhadap kesejarahan kronik dan kompetisi kekuasaan di nusantara tidak dapat digambarkan layaknya ilmuwan yang dibuktikan dengan adanya karya akademik atau sebuah pemikiran yang terkonstruksi secara sistematis. Pemahaman itu didapatkan melalui transformasi para leluhurnya dalam bentuk wejangan[7], strategi atau pola-pola dalam menghadapi faksi-faksi politik atau kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kaitan kesejarahan dengan kelompok-kelompok atau faksi politik pada masa lalu. Suatu pembuktian kompetensinya dalam pengelolaan konflik kawasan nusantara adalah pengakuan terhadap Presiden Soeharto yang dinilai tidak hanya mampu mewujudkan stabilitas dalam negeri, akan tetapi juga disegani dan mampu memobilisasi negara-negara sekitarnya —khususnya ASEAN— untuk berada dalam kesejalinan orientasi dengan arah dan kebijakan pembangunan Indonesia.

***