Pimpinan MPRS: MPRS Berwewenang Meminta Pertanggungjawaban Presiden[1]

SABTU, 21 JANUARI 1967 Pimpinan MPRS mengatakan bahwa MPRS berwewenang sepenuhnya meminta pertanggunganjawab Presiden/Mandataris baik mengenai GBHN maupun semua hal yang berhubungan dengannya. Pernyataan ini dikeluarkan sehubungan dengan adanya lontaran yang dilancarkan oleh pihak Orde Lama bahwa MPRS hanya berwewenang untuk meminta pertanggunganjawab Presiden/Mandataris dalam hal GBHN saja dan tidak mengenai hal-hal yang lain. (DTS)

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 01 Oktober 1965 – 27 Maret 1968”, hal 146 . Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003