Hadiri Sidang DPA, Presiden Soeharto: DPA Orba Tidak Rangkap Jabatan
SENIN, 20 JANUARI 1969 Presiden Soeharto pagi ini menghadiri sidang pertama DPA tahun 1969 yang akan membahas masalah-masalah hukum. Dalam pidatonya Presiden Soeharto antara lain mengatakan bahwa dalam usaha mewujudkan stabilisasi politik, maka perhatian harus dipusatkan pada pengerahan tenaga dan kegiatan yang dapat memperkuat kehidupan konstitusional, tegaknya hukum dan pertumbuhan demokrasi yang sehat, penumpasan sisa-sisa G-30-S/PKI, dan pulihnya kembali keamanan dan ketertiban dalam arti luas. Khusus menyangkut stabilisasi politik diakatakan bahwa ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja. Disamping pemerintah, juga lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dan bahkan seluruh kekuatan sosiao-politik mempunyai peranan besar dan ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan stabilisasi politik itu. Dalam sambutan tersebut, Presiden juga mengemukakan tentang peranan yang harus dimainkan oleh DPA pada masa Orde Baru; hal ini bersangkutan pula dengan perbedaan-perbedaan yang ada pada DPA masa Orla dan Orba.
Dikatakan oleh Presiden Soeharto bahwa DPA Orla merupakan konstruksi demi penyelesaian revolusi, yang telah melahirkan revolusi sebagai hukum tertinggi dan ada pemimpin revolusi yang secara material memegang kekuasana mutlak, sementara kedudukan ketua DPA dipegang oleh Kepala Negara/Pemimpin Besar Revolusi sendiri. DPA pada masa Orba merupkan suatu dewan dimana keanggotannya tidak dirangkap dengan jabatan tertentu, terutama dengan jabatan pada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dengan demikian DPA Orba dapat melihat persoalan secara rasional dan memberikan nasehat yang obyektif kepada Presiden. (AFR)
_____________________
Dikutip dari buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973.