Sampaikan RAPBN, Presiden Soeharto Singgung Dampak Malari

SENIN, 6  JANUARI 1975 Presiden Soeharto menyampaikan RAPBN 1975/1976 kepada DPR dalam sidang plenonya hari ini. Dalam pidato pengantarnya, Kepala Negara mengatakan bahwa dalam triwulan pertama tahun 1974, tingkat inflasi mencapai rata-rata 5,6% setiap bulan. Tingginya tingkat inflasi ini disebabkan oleh faktor-faktor baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Faktor domestik yang berpengaruh adalah goncangan politik yang ditimbulkan oleh Peristiwa Malari, yang memberikan dampak sangat besar terhadap bidang ekonomi. Hal itu justru terjadi pada saat ekonomi kita sedang dilanda oleh krisis ekonomi dunia. Krisis ekonomi dunia itu ditandai oleh tingkat inflasi yang tinggi yang dialami oleh hampir semua negara. Penyebab dari krisis ekonomi dunia itu adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun dan ketidakseimbangan neraca pembayaran.
Dikatakan oleh Presiden bahwa apabila Pemerintah tidak segera mengambil langkah-langkah yang tepat, tingkat inflasi dalam tahun pertama Pelita II diperkirakan akan mencapai sekitar 80% sampai 100%. Untuk mencegah hal itu, maka pada bulan April 1974 Pemerintah melancarkan serangkaian kebijaksanaan anti inflasi. Langkah yang diambil antara lain berupa penertiban di bidang perdagangan, fiskal, dan perkreditan. Tindakan ini menyebabkan turunnya laju inflasi menjadi sekitar 1,6% setiap bulannya.
Untuk mengendalikan laju inflasi, dalam tahun anggaran 1974/1975 pengeluaran rutin negara diawasi secara ketat dan terarah. Oleh sebab itu Pemerintah akan memberikan prioritas tinggi pada penyelesaian proyek-proyek vital seperti pabrik pupuk, semen, bahan bangunan perumahan rakyat, sarana pengangkutan dan komunikasi. Hasil nyata kebijaksanaan ini tampak dalam tingkat inflasi yang mulai terkendali sejak bulan April hingga Desember 1974. Yang sangat menarik, demikian kata Presiden, adalah bahwa pengendalian inflasi mencapai hasil yang memadai dalam keadaan dimana jumlah uang yang beredar terus meningkat. Hal ini merupakan petunjuk bahwa peredaran dan penggunaan uang terarah pada sasaran yang tepat, yang produktif dan bersifat membangun, sedangkan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah tetap besar.
Menjelaskan tentang APBN 1975/1976, Presiden mengatakan bahwa pengeluaran rutin akan berjumlah sekitar Rp 1,5 trilyun, yang berarti meningkat sebesar 52% dibandingkan dengan perkiraan ABPN 1974/1975. Diantara jenis-jenis pengeluaran rutin, belanja pegawai merupakan jenis pengeluaran yang terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan usaha Pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan pegawai dan pensiunan. (AFR)