Presiden Soeharto: Demokrasi Harus Mengenal Disiplin Dan Tanggungjawab

(Menerima Duta Besar Australia, Pimpinan Angkatan Bersenjata Muangthai dan Wisuda IIP)[1]

SABTU, 8 MARET  1975,  Duta Besar Australia, Richard A Woolcont, hari ini menyerahnkan surat kepecayaannya kepada Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Ketika menyerahkan surat kepercayaan itu ia mengatakan bahwa negerinya menghargai peranan penting yang telah dimainkan Indonesia dalam memupuk kerjasama dan keamanan regional. Menurutnya, Presiden Soeharto sendiri telah banyak berbuat untuk mengkonsolidasikan dan mengembangkan hubungan erat yang ada sekarang antara Australia dan Indonesia.

Dalam pidato balasannya, disamping menguraikan tentang pembangunan  ekonomi  yang kini sedang berlangsung di Indonesia. Presiden Soeharto mengatakan bahwa persahabatan, kerjasama, saling pengertian dan saling mempercayai antara negara-negara yang bertetangga di wilayah ini merupakan kebutuhan utama bagi kita masing-masing dan bersama-sama. Usaha stabilisasi di kawasan ini merupakan  perjuangan kita bersama dan pengaruhnya yang positif akan melampaui batas-batas wilayah ini. Hal ini kan meratakan jalan menuju terwujudnya perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia. Demikian Presiden Soeharto.

Pagi ini, usai menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Woolcont, Presiden Soeharto menerima pimpinan Angkatan Bersenjata Muangthai yang dipimpin oleh Jenderal Kris Sivara di Istana Merdeka. Kepada pimpinan Angkatan Bersenjata Muangthai itu. Kepala Negara mengatakan bahwa kerjasama antara negara-negara ASEAN perlu ditingkatkan dalam segala bidang. Akan tetapi saat ini Indonesia dan Muangthai belum mampu mengadakan pertukaran peralatan, sehingga yang bisa dilakukan barulah dalam bentuk saling mempelajari pengalaman masing-masing. Oleh sebab itu dianjurkannya agar diadakan latihan bersama antara angkatan bersenjata kedua negara, disamping meningkatkan kunjungan antara pejabat kedua negara.

Semangat demokrasi harus memancar dalam pelaksanaan pembangunan, karena pembangunan bangsa ini pada hakikatnya adalah pembangunan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Demikian dikatakan oleh Kepala Negara dalam sambutan tertulisnya upacara wisuda 131 sarjana lulusan Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta hari ini pula. Namun, dalam sambutan yang dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri Amirmachmud itu diingatkannya bahwa demokrasi harus mengenal disiplin dan tanggungjawab, karena tanpa kedua hal itu maka demokrasi hanyalah berarti kekacauan. Dan kekacauan itu sama sekali tidak memungkinkan pembangunan yang teratur, padahal tanpa pembangunan yang teratur, maka cita-cita bangsa tidak akan pernah terwujud.

Dalam hubungan ini Presiden mempertanyakan bagaimana melaksanakan pembangunan demokrasi itu. Ia mengemukakan bahwa melaksanakan pembangunan demokrasi itu haruslah dengan mengembangkan pengabdian, keahlian dan keterampilan berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945.  (AFR)