Presiden Soeharto Sahkan Penyatuan Timor-Timur[1]

SABTU, 17 Juli 1976  Pada jam 10.00 pagi ini, bertempat di Bina Graha, Presiden Soeharto menandatangani Undang-undang No. 7 Tahun 1976 tentang pengesahan Timor-Timur kedalam Republik Indonesia dan pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur. Dengan demikian sejak hari ini Timor-Timur secara resmi menjadi provinsi Indoensia yang ke-27 dan mengakhiri penjajahan Portugis selama 400 tahun.

Penandatanganan ini dilakukan dalam suatu upacara yang antara lain dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Amirmachmud, Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono, dan wakil-wakil rakyat Timor-Timur. Wakil-wakil rakyat Timor-Timur yang hadir itu adalah Ketua Eksekutif Pemerintah Sementara Timor-Timur, Arnaldo des Rois Araujo, beserta wakilnya, Lopez da Cruz, Kepala Perwakilan Rakyat Timor Timur, Maria Guilherme Gonzalvez, dan Penghubung Luar negeri Timor-Timur, Ir. Mario Carrascalao.

Pada kesmepatan itu pula Presiden mengangkat Arnaldo des Rois Araujo dan Lopez da Cruz masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Timor-Timur. Kepada mereka Kepala Negara menyerahkan duplikat bendera pusaka Sang Saka Merah Putih, dan duplikat naskah Proklamasi 17 Agustus 1945, dan naskah Undang-undang No. 17 Tahun 1976.  (AFR).