Pidato Kenegaraan, Presiden Soeharto: Memperkokoh Kemerdekaan Dan Mempercepat Pembangunan Adalah Tujuan Kembar Dari Pembangunan

SELASA, 16 AGUSTUS 1978 Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-32, malam ini Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraannya di hadapan sidang paripuma DPR. Dikatakannya bahwa memperkokoh kemerdekaan dan mempercepat pembangunan adalah tujuan kembar dari pembangunan dan perjuangan bangsa Indonesia masa kini dan masa nanti. Sedang pembangunan itu harus mengarah pada tercapainya tujuan jangka panjang kemerdekaan yaitu kemajuan dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.
Presiden menekankan keharusan mengembangkan jalur-jalur demokrasi yang lain meskipun lembaga-lembaga perwakilan rakyat telah ditempatkan sebagai sarana demokrasi yang penting. Dalam hal ini sangat penting hubungan pers yang bebas dan bertanggungjawab. Mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat ia menunjuk pada suara-suara lantang yang akhir-akhir ini ditujukan kepada pemerintah sebagai bukti bahwa demokrasi tidak mati. Kepala Negara mengingatkan mereka bahwa suara itu justru ada karena kebebasan dan demokrasi tetap tumbuh di sini. Namun apabila suara-suara tersebut hanya merupakan tabir asap untuk tujuan-tujuan lain yang merusak, maka adalah tugas Pemerintah untuk meneliti dan menertibkannya.
Berbicara mengenai perkembangan ekonomi nasional, Kepala Negara mengatakan, penerimaan devisa dalam tahun ke-4 Repelita II akan naik hampir 10 kali lipat dibanding penerimaan tahun 1 Repelita I. Disamping itu kemajuan ekonomi nasional juga dapat dilihat dari makin besarnya anggaran belanja negara, khususnya anggaran pembangunan. Menyinggung pinjaman yang dilakukan Pertamina, Presiden mengatakan bahwa pinjaman tersebut adalah untuk proyek-proyek produktif, seperti proyek LNG, kilang minyak, eksplorasi minyak, sarana distribusi dan lain-lain. Tetapi diakuinya bahwa sebagian dari pinjaman-pinjaman itu tak sesuai dengan garis kebijaksanaan Pemerintah, dan bahkan ada yang tidak diketahui oleh Pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah cepat mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan keuangan negara, menyelamatkan Pertamina dari kebangkrutan dan menertiban secara keseluruhan manajemen serta administrasinya.
Menilai keadaan keamanan dan ketertiban pada umumnya, Presiden mengemukakan bahwa situasi tetap berada dalam keadaan yang dapat dikendalikan. Timbulnya gangguan keamanan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab di beberapa daerah, seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Irian Jaya itu tidak sampai mengganggu dan menggoyahkan stabilitas keamanan. Diingatkan oleh Presiden agar tetap waspada karena kita masih belum terbebas dari bahaya laten yang ada di masyarakat baik yang bersumber dari sisa-sisa G30/PKI maupun dari unsur-unsur golongan ekstrim lainnya.
Di bagian lain pidatonya, Kepala Negara mengatakan keberhasilan pembangunan ditentukan oleh kekuatan pelaksanaan UUD 1945. Tegaknya konstitusi dan tumbuhnya demokrasi merupakan sarana perjuangan Orde Baru. Didalamnya terkandung pula usaha untuk melaksanakan dan memantapkan mekanisme kepemimpinan nasional, yaitu mekanisme atau tata cara dasar mengenai bagaimana kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita bina dan atur pada puncak pengendalian bangsa dan negara berdasarkan UUD 1945. Presiden mengingatkan pula bahwa wawasan Indonesia mengenai demokrasi haruslah berpangkal dari kepribadian dan kebutuhan bangsa sendiri. Sarna halnya dengan pembangunan, maka tidak ada satu model demokrasipun yang dapat diterapkan begitu saja untuk semua bangsa, kata Kepala Negara.
Menyinggung soal politik luar negeri, Presiden mengatakan bahwa dengan keteguhan dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia menggunakan setiap kesempatan untuk terus melangkah maju dalam usaha menciptakan perdamaian dunia antara bangsa-bangsa, khususnya perdamaian dan ketertiban regional Asia Tenggara. Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia telah mencurahkan usaha keras untuk mendorong terciptanya landasan bagi terwujudnya “tata ekonomi dunia baru”. Melalui konferensi UNCTAD IV di Nairobi kita memainkan peranan penting dalam memupuk kesetiakawanan antara negara-negara yang sedang membangun dalam perjuangan mewujudkan tata ekonomi yang lebih adil.
Mengenai ASEAN Presiden Soeharto mengatakan bahwa organisasi regional itu juga telah mengalami perkembangan yang menggembirakan. Sejak lahir di Bangkok, ASEAN telah menjadi kenyataan yang mempunyai hak hidup dan menunjukkan kemampuannya. Presiden juga menggambarkan sebagai peristiwa yang bersejarah adanya pertemuan antara kepala-kepala pemerintahan ASEAN dan kepala-kepala pemerintahan Australia, Jepang dan Selandia Baru yang diadakan setelah KTT ASEAN di Kualalumpur. Demikian beberapa butir-butir penting dari permasalahan-permasalahan yang dikemukakan Presiden. (AFR).

____________________________________

Sumber: Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978”, hal 526-528. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin, diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta tahun 2003