Presiden Soeharto Membuka KTT GNB Ke-10 di Jakarta [1]
SELASA, 1 SEPTEMBER 1992 Bertempat di Jakarta Convention Centre, pukul 09.00 pagi ini Presiden Soeharto secara resmi membuka sidang KTT Gerakan Non-Blok ke-10. KTT ini dihadiri oleh wakil-wakil 108 negara, diantaranya terdapat 60 kepala Negara/pemerintahan yang memimpin delegasi negaranya. Sebelum pembukaan persidangan, acara didahului dengan perkenalan dengan para ketua delegasi, masing-masing beserta isteri.
Tepat pada pukul 09.00, Presiden Soeharto membuka sidang. Duduk di meja pimpinan, Presiden Soeharto didampingi oleh Sekretaris Jenderal PBB, Boutros-Boutros Ghali, Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Sekretaris Jenderal KTT Non-Blok X Nana Sutresna, dan Ketua Panitia Nasional KTT Non-Blok X Moerdiono. Pidato pembukaan Presiden Soeharto disusul oleh pidato empat wakil regional, yaitu dari Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin, serta sambutan dari Sekretaris Jenderal PBB.
Dalam pidatonya, selaku Ketua Gerakan Non-Blok, Presiden antara lain mengatakan bahwa masalah yang sangat utama adalah pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil oleh KTT Gerakan Non-Blok, baik yang menyangkut kerjasama Selatan-Selatan maupun Utara-Selatan. Dalam hal kerjasama Selatan-Selatan diperlukan adanya suatu mekanisme pendukung yang efektif sehingga persiapan-persiapan pelaksanaan serta tindak lanjut berbagai kesepakatan kerjasama Selatan-Selatan benar-benar terlaksana dan bukan hanya tinggal diatas kertas belaka.
Untuk memperlancar kerjasama Selatan-Selatan, Presiden mengusulkan bahwa apabila sejumlah negara berkembang sepakat untuk melaksanakan suatu bentuk kerjasama Selatan-Selatan, maka mereka dapat segera melaksanakannya tanpa menunggu kesepakatan negara-negara lain sepanjang kerjasama tersebut tidak merugikan negara-negara yang lain.
Pelaksanaan keputusan-keputusan KTT Gerakan Non-Blok yang menyangkut masalah Utara-Selatan dilakukan dalam bentuk perundingan yang diharapkan dapat mencapai kesepakatan serta komitmen yang jelas mengenai pelaksanaan kesepakatan itu. Akan tetapi perundingan itu hanya dapat terjadi bilamana kedua pihak memandangnya perlu dan memberikan prioritas yang tinggi. Hal ini memerlukan upaya pada pihak negara-negara berkembang untuk meyakinkan negara-negara industri bahwa masalah-masalah yang memerlukan perundingan tersebut bukan sekadar untuk kepentingan negara-negara berkembang melainkan mempunyai implikasi yang luas bagi negara-negara industri. Dengan lain perkataan perlu ditumbuhkan adanya suatu konsensus baru mengenai mendesaknya masalah pembangunan negara-negara berkembang.
Di bagian lain pidatonya, Presiden Soeharto mengatakan bahwa PBB adalah satu-satunya forum dimana negara-negara Non-Blok menduduki posisi unik untuk dapat mempengaruhi masalah-masalah global dan arah perkembangan internasional. Maka suatu PBB yang yang efektif sangatlah penting bagi Gerakan. Kita percaya, dalam era baru ini, PBB akan tetap menjadi satu-satunya perangkat bagi pemerintahan global dan pusat dari suatu tatanan internasional baru. Karena itu kita harus lebih aktif memberi sumbangan-sumbangan terhadap revitalisasi, restrukturisasi dan demokratisasi fungsi-fungsinya.
Akhirnya dikatakan oleh Kepala Negara bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan Gerakan kita dalam keadaan dunia yang sudah sangat berubah, kita juga perlu menyusun kembali secara realistis urutan-urutan kegiatan kita. Jelas kiranya bahwa selama dunia masih tetap tidak aman, tidak adil dan terus bergolak seperti sekarang ini, maka terwujudnya perdamaian yang adil dan langgeng, keamanan bersama, perlucutan senjata dan penyelesaian sengketa secara damai di berbagai kawasan dunia akan tetap menjadi titik pusat upaya-upaya kita. Jelas pula bahwa polarisasi Utara-Selatan yang sampai kini belum terselesaikan secara tuntas, mengharuskan Gerakan kita untuk menempatkan masalah pembangunan dan kerjasama ekonomi internasional yang lebih adil pada peringkat teratas dalam daftar urutan kegiatan kita. Yang tidak kalah penting, dan yang terutama, adalah peningkatan kerjasama Selatan-Selatan.
Presiden Soeharto hari ini meresmikan Monumen Persahabatan Negara Non-Blok di Taman Mini Indonesia Indah. Setelah itu bersama-sama dengan para ketua delegasi KTT Gerakan Non-Blok menanam pohon persahabatan.
Kemudian Presiden Soeharto dan para ketua delegasi berfoto bersama-sama. (DTS)
[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 21 Maret 1988 – 11 Maret 1993”, hal 573-574. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: Nazaruddin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003