KETERANGAN PEMERINTAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1989/1990

 

Pengantar:

Dalam memasuki Repelita V yang tinggal beberapa bulan lagi,

Presiden Soeharto pada tanggal 7 Januari 1989 telah memberikan

keterangan Pemerintah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara tahun 1989/1990 di depan Sidang Dewan Perwakilan

Rakyat.

Mengingat pentingnya isi keterangan Pemerintah ini untuk diketahui

semua pihak, maka di bawah ini kami muat secara lengkap.

Selamat mengikuti.

Redaksi

 

 

Jakarta, Angkatan Bersenjata

PADA kesempatan pertemuan kita yang pertama dalam tahun 1989 sekarang ini, marilah kita panjatkan doa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tahun 1988 telah dapat kita lampaui dengan selamat. Dalam suasana pergantian tahun sekarang ini saya ingin menyampaikan Selamat Tahun Baru kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan serta hadirin semua yang saya hormati. Semoga dalam tahun baru yang akan kita masuki ini Tuhan Yang Maha Kuasa tetap memberikan rakhmat-Nya untuk kebaikan, keselamatan, kesentosaan dan kesejahteraan kita semua dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Pada hari-hari yang masih diselimuti suasana perayaan Natal, saya ingin pula menyampaikan Selamat Natal kepada Saudara-saudara para Anggota Dewan serta hadirin yang beragama Kristen. Semoga pesan-pesan Natal menjadi pembimbing dan sumber inspirasi serta motivasi bagi Saudara-saudara sekalian dalam memperbesar pengabdian kepada bangsa dan negara kita.

Sebagai warga dunia kita juga mensyukuri tahun yang baru saja lewati karena berbagai kemelut dunia tidak sampai menyeret umat manusia pada keadaan yang lebih buruk. Bahkan mulai terlihat titik-titik terang peredaan ketegangan untuk menuju suasana damai.

Di tahun lalu dalam suasana kehangatan kekeluargaan, kita bersama ialah berhasil menyelenggarakan Sidang Umum MPR dengan lancar, sukses dan selamat. Hal ini merupakan wujud dari kukuhnya semangat persatuan dan tebalnya tekad mengembangkan tradisi konstitusional kita. Keputusan Majelis sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat telah menyalurkan aspirasi dan dinamika

masyarakat kita, secara terpadu dan terarah dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila, GBHN 1988 yang penuh kesegaran serta wawasan luas, mendasar dan mendalam itu merupakan dokumen konstitusional yang sangat penting untuk penyusunan dan pelaksanaan Repelita V pada umumnya dan APBN tahun anggaran 1989/1990 pada khususnya.

Dengan diliputi rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan rasa tanggungjawab sebesar-besarnya, maka pada hari ini, sesuai dengan kewajiban konstitusional Presiden Republik Indonesia, dan tradisi yang selalu kita pegang teguh sejak era Orde Baru, saya akan menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1989/1990 sebagai piranti anggaran dalam melaksanakan tahun pertama Repelita V.

Sebelum saya mulai menguraikannya untuk pertimbangan Dewan yang terhormat, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal pokok mengenai Repelita V.

Ketika menyampaikan Pidato Kenegaraan pada tanggal 15 Agustus tahun yang

lalu, saya telah memberikan penjelasan dalam garis-garis besar mengenai Repelita V. Sekarang izinkan saya menyampaikan penjelasan yang lebih lanjut mengenai Repelita V itu.

 

Tahap Penting dan Menentukan

DALAM perjalanan perjuangan bangsa kita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Repelita V mengandung makna tersendiri. Repelita V merupakan tahap penutup perampungan tugas dan perjuangan bangsa secara berkesinambungan dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama.

Sekaligus merupakan ancang-ancang persiapan memasuki proses tinggal landas, yang akan kita mulai sejak Repelitanya sebagai tahap awal Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua. Karena itu, Repelita V bukan sekedar kelanjutan dan peningkatan segala hasil pembangunan yang telah kita capai selama dua dasawarsa, melainkan juga merupakan tahap penting dan menentukan dalam menutup perjalanan pembangunan nasional di segala bidang, sambil menjembatani awal babak baru tinggal landas. Repelita V adalah babak kritis, yang akan menentukan berhasil tidaknya kita melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Sesuai dengan GBHN 1988 hasil-hasil Repelita V harus berupa pemantapan landasan pembangunan yang kerangkanya telah kita letakkan sampai akhir Repelita IV. Landasan pembangunan itu meliputi bidang-bidang ideologi, politik. ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan keamanan, yang masing-masing tidak berdiri sendiri melainkan saling memperkuat dalam memantapkan stabilitas nasional dan ketahanan nasional. Untuk itu kita akan melanjutkan meningkatkan, memperdalam dan memperluas pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang diamanatkan oleh GBHN 1988. Karena itu landasan pembangunan yang mantap tadi bukan sekedar untuk memungkinkan berlangsungnya tinggal landas. Akan tetapi, sekaligus harus makin dapat mengembangkan dan memantapkan ciri-ciri suatu negara dan masyarakat Pancasila yang maju, adil, makmur dan lestari.

Pemerintah telah selesai menyusun Rancangan Repelita V yang hari ini juga saya sampaikan kepada Dewan yang terhormat. Rancangan Repelita V itu disusun secara realistis, dengan melihat secara jernih perspektif perjalanan sejarah bangsa kita dan dengan menimba semua pelajaran berharga dari pengalaman pembangunan selama ini.

Keseluruhannya itu tetap kita tempatkan dalam perspektif pandang j auh ke depan, sebagai pencerminan harapan, semangat juang dan wawasan sejarah kita bersama dalam menuju cita-cita dan arah pembangunan jangka panjang.

Dalam perspektif perjalanan sejarah bangsa, jalan yang telah kita tempuh bersama memang panjang, berat dan penuh pengorbanan. Tidak sedikit rintangan dan hambatan yang telah kita hadapi. Menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang masih ada, kita sebagai bangsa berbesar hati karena dalam keseluruhannya telah dapat mencapai keberhasilan pembangunan di segala bidang.

Keberhasilan ini menjadi lebih bermakna lagi bila diingat bahwa kemerosotan kehidupan bangsa di segala bidang pernah mencapai titik terendah pada awal lahirnya Orde Baru, Orde Pembangunan. Tidak banyak bangsa yang berhasil keluar dari kemelut besar seperti yang pernah kita hadapi.

Kita bersyukur karena menjelang memasuki Repelita V pembangunan yang kita laksanakan selama dua dasawarsa telah mencapai berbagai sasaran tiap tahap Repelita. Beberapa diantaranya malahan melampaui sasaran semula disamping ada pula yang belum tercapai sepenuhnya. Pancasila sebagai satu-satunya asas dan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila dalam alam kehidupan Demokrasi

Pancasila telah menjadi bagian integral dan mantap dalam tatanan kehidupan politik dan kehidupan konstitusional kita.

Peletakan kerangka landasan ini sangat dalam maknanya dan jauh jangkauannya untuk kebaikan kehidupan kita semua serta bagi kesinambungan, kemantapan dan kekukuhan perkembangan bangsa. Kita telah berhasil memadukan semua lapisan, golongan, kekuatan dan generasi bangsa dengan dasar, ideologi dan cita-cita bangsa dan Negara. Kita telah menyederhanakan kehidupan dan struktur politik kita telah memperkaya tradisi konstitusional berkat meningkatnya kesadaran Negara. Sistem politik yang kita bangun telah memantapkan stabilitas nasional yang penuh dinamika dalam kurun waktu yang panjang. Ini merupakan hasil besar pembangunan politik selama ini.

 

ABRI Laksanakan Dwifungsi Sebaik-baiknya

Kita juga telah berhasil meletakkan kerangka landasan bidang pertahanan dan keamanan yang kita kembangkan dalam rangka ketahanan nasional. ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator pengembangan kehidupan demokrasi pada khususnya dan kehidupan bangsa pada umumnya, telah melaksanakan dwifungsi dengan sebaik-baiknya. Keamanan yang kita tegakkan tetap memberi peluang bagi dinamika dan kreativitas rakyat.

Selanjutnya kita juga menyadari bahwa pergolakan sosial mudah pecah sebagai akibat pertentangan-pertentangan di dalam kehidupan kemasyarakatan, kebudayaan dan keagamaan. Kerangka landasan bidang sosial budaya yang telah kita bangun, telah mengantar dengan selamat bermacam perubahan, pergeseran dan pembaharuan yang kita perlukan guna mendukung kemajuan bangsa. Kita terhindar dari kegagalan dalam melangsungkan modernisasi yang diperlukan dalam pembangunan, seperti yang dialami oleh sejumlah negara yang sedang dalam tahap awal pembangunannya.

Bangsa kita tidak tercabut dari nilai budayanya sendiri, malahan berhasil memperkaya nilai-nilai itu dengan keperluan masyarakat modem, seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 45. Keanekaragaman kehidupan sosial dan budaya terus mekar, tanpa membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Juga mampu menangkap kekosongan etik, moral dan spiritual yang merupakan kerawanan proses modernisasi.

Kemajuan pembangunan telah membawa perubahan-perubahan cepat dalam masyarakat. Tata nilai berubah, masalah baru timbul, dan berbagai kepentingan bermunculan yang tidak selamanya sejalan dan bahkan dapat saling bertentangan. Negara dan masyarakat yang makin maju mutlak memerlukan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hubungan ini kita juga telah meletakkan

kerangka landasan bidang hukum melalui pembaharuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan kemajuan pembangunan, penegakan hukum dan pembinaan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Berbarengan dengan peletakan kerangka landasan bidang-bidang ideology, politik, pertahanan keamanan, social budaya dan hukum tadi, kita juga bekerja keras untuk meletakan kerangka landasan bidang ekonomi. Kerangka landasan ini mutlak kita perlu dalam rangka mencapai sasaran utama pembangunan jangka panjang, juga merpakan konsekuensi logis dari penetapan bidang ekonomi sebagai titik berat pembangunan jangka panjang.

Sebagai bagian perekonomian dunia, perkembangan ekonomi kita dipengaruhi perkembangan ekonomi dunia. Upaya kita untuk meletakkan kerangka landasan bidang ekonomi tidak selalu berjalan mulus seperti yang kita kehendaki. Kita dihadapkan pada tantangan dan hambatan yang timbul dari situasi perekonomian dunia yang penuh dengan ketidak pastian, kerawanan dan kecenderungan-kecenderungan yang kurang menguntungkan pembangunan kita.

Sukses awal Repelita-Repelita sebelumnya telah dihadapkan pada tantangan dan ujian berat sejak kita memasuki Repelita IV Perkembangan dan kecenderungan ekonomi dunia makin membangkitkan semangat kita untuk menggali sumber-sumber baru penerimaan negara dan sumber-sumber baru devisa di luar minyak bumi. Upaya tadi disertai langkah-langkah penghematan, penyesuaian dan pembaharuan di berbagai bidang. Melalui berbagai perubahan struktural, kita telah meletakkan kerangka landasan bidang ekonomi yang makin tangguh dalam meredam goncangan-goncangan ekonomi yang datang dari luar dan berhasil tetap mendorong pembangunan nasional.

Menjelang akhir Repelita IV ini struktur ekonomi kita makin berimbang pada tingkat yang lebih tinggi. Peranan minyak bumi dalam penerimaan negara dan ekspor telah makin berkurang. Peranan swasta dan koperasi dalam kegiatan ekonomi telah bertambah besar. Dunia usaha khususnya dan masyarakat umumnya telah menyesuaikan diri untuk memasuki era pasca minyak dan tahap pemantapan kerangka landasan bidang ekonomi.

Demikianlah perkembangan dan kemajuan yang dapat kita capai menjelang akhir Repelita IV sekarang, yang merupakan kondisi awal bangsa kita memasuki Repelita V.

Seperti saya kemukakan tadi, lima tahun mendatang merupakan kurun waktu yang penting dan menentukan dalam sejarah perkembangan, pertumbuhan dan pembangunan bangsa kita.

Sebagai tahap persiapan akhir menjelang dimulainya proses tinggal landas, maka Repelita V mengemban tugas yang cukup berat. Berbagai langkah pemantapan, konsolidasi, reorientasi dan pembenahan yang bersifat mendasar di berbagai bidang terutama di bidang ekonomi-perlu kita rampungkan dalam 5 tahun ini. Sementara itu kita menyadari, bahwa situasi ekonomi dunia dan situasi moneter dunia tidak begitu menunjang pembangunan kita. Prospeknya tidak secerah yang kita inginkan. Perkembangannya sulit diterka. Semuanya itu membuat perencanaan dan pelaksanaan Repelita V lebih berat dari pada Repelita-Replita sebelumnya.

Sesuai petunjuk GBHN 1988, ada dua tujuan kembar Repelita V yang harus kita capai, yaitu : Pertama : meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil; Kedua : meletakan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikut.

Prioritasnya diletakkan pada pembangunan ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian dan sektor industri. Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya. Pembangunan sektor industri diarahkan pada industri yang menghasilkan barang untuk ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri.

Semuanya tadi kita bangun dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian, baik dari segi peranannya dalam produksi nasional maupun dari segi penyerapan tenaga kerja.

Seperti yang saya kemukakan tadi, tugas utama dalam Repelita V adalah menyiapkan lebih lanjut bangsa Indonesia untuk mulai memasuki awal dari tinggal landas. Bersamaan dengan itu, kita harus memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi yang mendesak, khususnya masalah kesempatan kerja.

Pemantapan landasan mencakup upaya memantapkan sendi-sendi utama pembangunan di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, keagamaan dan pertahanan keamanan untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan dalam Repelita mendatang.

Untuk itu berbagai sarana dan prasarana perlu ditingkatkan, sumber-sumber manusia yang diperlukan dipersiapkan, unsur-unsur kelembagaan yang mendukung makin difungsikan dan dikembangkan.

Semuanya itu menghendaki kegiatan-kegiatan pembangunan yang makin luas. Dengan masih terbatasnya dana yang dapat kita kerahkan dalam 5 tahun mendatang, hal itu mengharuskan kita menggunakan dana yang ada seefektif mungkin dan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat yang makin luas dalam kegiatan pembangunan.

Tadi saya katakan bahwa GBHN 1988 mengamanatkan, agar dalam Repelila V ditingkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Semuanya itu akan terwujud apabila makin banyak lapisan masyarakat yang melakukan kegiatan yang produklif. Ini berarti harus diciptakan lapangan kerja yang produktif dan kegiatan usaha.

Masalah penyediaan lapangan kerja dewasa ini, dan lebih-lebih dalam 5 tahun mendatang, merupakan salah satu masalah nasional yang mendesak dan harus kita tangani secara mendasar.

Angkatan kerja Indonesia selama 5 tahun mendatang diperkirakan meningkat dari 74,5 juta orang menjadi 86,4 juta orang, atau peningkatan sebesar 11,9 juta pencari kerja baru. Betjuta-juta pencari kerja baru ini untuk sebagian adalah anak-anak muda, terdidik dan berapa di daerah-daerah perkotaan.

Masalah ini sangat jelas memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh, karena dapat mempunyai dampak yang luas di bidang sosial ekonomi, sosial politik dan keamanan. Sebab itu dalam Repelita V masalah kesempatan kerja mendapat perhatian khusus.

Dimensi masalah kesempatan kerja besar dan berat. Namun dengan, kebijaksanaan yang terpadu dan penanganan yang sungguh-sungguh masalah ini secara bertahap akan dapat diatasi.

 

Langkah Sangat Penting

Pada tahap pertama masalah ini perlu ditangani pada tingkat sumber awalnya, yaitu dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Di bidang ini program keluarga berencana diharapkan dapat menurunkan lebih lanjut laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Berkat pelaksanaan program keluarga berencana yang kita lakukan terus menerus, maka laju pertumbuhan penduduk Indonesia telah menurun dari 2,3% pada tahun terakhir Repelita ll menjadi 2,2 % pada tahun terakhir Repelita III, dan kemudian menurun lagi menjadi 2,1 %dalam tahun terakhir Repelita IV Pada tahun terakhir Repelita V laju pertumbuhan penduduk diharapkan menurun lebih lanjut menjadi 1,8%, sehingga laju pertumbuhan penduduk rata-rata selama 5 tahun yang akan datang adalah 1,9% per tahun.

Penurunan laju pertumbuhan penduduk merupakan langkah yang sangat penting untuk memecahkan masalah kependudukan dan tenaga kerja.

Namun langkah itu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas manusia dan kualitas hidup yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pengembangan sumberdaya manusia, yang harus kita persiapkan dari sekarang, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam era tinggal landas nanti. Langkah-langkah ke arah ini harus kita mulai sejak dini. Untuk itu, tingkat kematian bayi dan anak balita harus diturunkan. Jika pada akhir Repelita IV diantara 1.000 kelahiran hidup ada 58 bayi yang meninggal, maka pada akhir Repelita V nanti kematian itu kita kurangi sehingga diantara 1.000 kelahiran hidup ada 50 bayi yang meninggal. Dalam waktu 5 tahun mendatang, tingkat kematian anak balita juga turun dari 10 menjadi sekitar 6 anak balita yang meninggal diantara 1.000 orang anak balita. Usia rata-rata orang Indonesia diharapkan meningkat dari 63 tahun menjadi 65 tahun.

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa maka mutu pendidikan dan latihan ketrampilan akan ditingkatkan. Dalam 5 tahun mendatang akan makin banyak anak-anak dan remaja-remaja kita yang tertampung pada sekolah menengah tingkat pertama, sekolah menengah tingkat atas dan pendidikan tinggi.

Langkah-langkah tadi perlu dibarengi dengan langkah yang sifatnya sangat mendasar ditinjau dari segi peningkatan penyerapan tenaga kerja, yaitu memacu kegiatan ekonorni secara keseluruhan.

Untuk menanggulangi masalah kesempatan kerja dan sekaligus memantapkan landasan untuk tinggal landas, dalam Repelita V kita harus mampu mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai disertai dengan pemerataan yang makin meluas dan stabilitas yang mantap. Seperti yang saya kemukakan dalam Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus tahun yang lalu, dalam Repelita V ini kita mengambil sasaran laju pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 5 % pertahun. Laju pertumbuhan ekonomi ini saling mendukung dengan laju pertumbuhan di berbagai sektor.

Sektor pertanian diperkirakan tumbuh sebesar rata-rata 3,6% per tahun, dengan laju kenaikan produksi beras rata-rata 3,2 % pertahun dalam rangka memantapkan swasembada pangan. Sektor industri diperkirakan tumbuh dengan 8,5% pertahun, dengan sub sektor industri nonmigas diharapkan tumbuh dengan rata-rata sekitar 10% pertahun. Pertumbuhan industri nonmigas diharapkan tumbuh dengan rata-rata sekitar 10 % per tahun. Pertumbuhan industri nonmigas ini penting untuk mendukung tiga hal yaitu (1) perubahan kearah struktur ekonomi yang lebih seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri, (2) peningkatan ekspor nonmigas dan (3) penciptaan lapangan kerja barn dalam jurnlah yang memadai.

Dalam 5 tahun mendatang, peranan sektor industri dalam produksi nasional diperkirakan meningkat dari 14,4 % menjadi 16,9 % dan peranan sektor pertanian turun dari 23,2 % menjadi 21,6 %. Proses ke arah keseimbangan antara sektor pertanian dan sektor industri itu juga diikuti oleh proses menuju keseimbangan antara sektor migas dan sektor nonmigas .Apabila dalam tahun 1988 peranan sektor migas dalam produksi nasional adalah 19,8 %, maka dalam tahun 1993 menurun menjadi 16,3 %. Dengan laju pertumbuhan di berbagai sektor tadi, dibarengi dengan langkah­langkah kebijaksanaan khusus seperti program padat karya dan transmigrasi, diharapkan dapat diserap sebagian besar dari tambahan angkatan kerja yang akan ada.

Dalam suatu keterbatasan dana, penting sekali upaya-upaya untuk menciptakan lapangan-lapangan kerja baru dengan biaya yang rendah.

Jawabannya terletak pada pengembangan usaha kecil, usaha tradisional, usaha informal dan koperasi. Sebagian dari penyediaan lapangan kerja seperti yang saya uraikan tadi, justru diciptakan oleh usaha-usaha ini, usaha-usaha ini memiliki kemandirian dan daya hidup yang tinggi, sangat padat karya dan mampu menyediakan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh golongan berpenghasilan rendah dengan biaya yang murah dan terjangkau.

Karena peranannya yang sangat penting dalam perekonomian nasional khususnya dalam hal penyediaan lapangan kerja dan kekuatan penyangga terhadap pukulan­pukulan ekonomi dari luar, maka perlu diciptakan iklim yang mendukung prakarsa mereka.

Pembinaan oleh aparatur negara terhadap usaha-usaha ini terutama usaha informal dan usaha tradisional, harus dilakukan dengan sangat bijaksana dan hati-hati agar supaya jangan sampai justru mematikan mereka. Sebaliknya justru harus membangkitkan prakarsa , swadaya dan perkembangan mereka .

Pembangunan ekonomi sekaligus kita arahkan agar makin menampilkan wujud Demokrasi Ekonomi dan Wawasan Nusantara. Dalam rnenyongsong peningkatan pembangunan ekonomi yang makin luas dan berat tetapi penuh harapan, kita harus terns memperluas kesempatan dan tanggungjawab bersama. Kemampuan dan peranan dunia usaha nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi harus terus dikernbangkan dengan semangat kebangsaan, kebersamaan dan kekeluargaan.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat akan tetap didorong agar menjadi kekuatan ekonomi nasional dan lembaga ekonomi rakyat yang mandiri serta dapat tumbuh dan berkembang dengan akar kuat di masyarakat.

 

Harus Padukan Daya Upaya Utama

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan perubahan-perubahan struktural tadi jelas diperlukan biaya yang cukup besar. Bagaimanapun membajanya tekad kita untuk meningkatkan pernbangunan, namun kita tetap harus bersikap realistis. Bayang­bayang harus tetap sepanjang badan!. Dari sekarang kita harus tetap sadar bahwa selama 5 tahun mendatang penerimaan negara dan dana-dana yang dapat kita kerahkan tetap terbatas.

Karena itu kita harus memadukan dua upaya utama secara serentak. Yang pertama adalah mengembangkan sebesar-besarnya sumber-sumber dana pernbangunan, terutama yang berasal dari dalam negeri. Yang kedua adalah meningkatkan setinggi mungkin efisiensi penggunaan dana investasi yang tersedia, baik yang dilakukan oleh negara maupun yang dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat luas. Juga harus dicegah keborosan dan kemubaziran. Inilah sebabnya mengapa beberapa tahun yang lalu saya mengajak bangsa ini untuk menjadikan efisiensi dan produkti vitas sebagai gerakan nasional.

Pemupukan sumber dana untuk membiayai pembangunan akan kita pusatkan pada 3 sasaran pokok yang erat kaitannya satu dengan yang lain. Ketiga sasaran pokok itu adalah : pertama, peningkatan ekspor non-migas sebagai salah satu sumber penting tabungan rnasyarakat dalam bentuk devisa; kedua, peningkatan penerimaan dalam negeri pemerintah, khususnya penerimaan dari pajak; dan ketiga, peningkatan investasi oleh dunia usaha. Ketiga sasaran ini jelas hanya bisa dicapai jika persatuan dan kesatuan nasional kita daya gunakan untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

Mengenai peningkatan ekspor nonmigas, maka pada akhir Repelita V nanti penerimaan devisa dari ekspor non-migas kita usahakan mencapai lebih dari dua kali lipat dari penerimaan ekspor non-migas pada akhir Pelita IV.Ini berarti kenaikan rata­rata lebih dari 15% setiap tahun. Peningkatan ekspor ini terutama berasal dari peningkatan ekspor hasil-hasil industri.

Dengan peningkatan ekspor kita berusaha mempertahankan neraca pembayaran dalam keadaan yang aman dan makin mantap. Cadangan devisa akan dapat dipertahankan pada tingkat yang aman, yaitu sekitar 6 bulan impor selama Repelita V. Dengan peningkatan ekspor non-migas dan dengan melanjutkan kebijaksanaan pinjaman luar negeri yang melalui pemanfaatan pinjaman yang bersyarat lunak dan diperuntukkan hanya untuk proyek-proyek yang memperoleh prioritas tinggi dalam Repelita V maka Debt Service Ratio (DSR) akan diusahakan turun dari sekitar 35% saat ini menjadi di bawah 25% pada tahun terakhir Repelita V.

Sementara itu, penerimaan dalam negeri nonmigas perlu dinaikkan 3 kali lipat selama 5 tahun atau peningkatan rata-rata sebesar 23,5 % per tahun. Peningkatan penerimaan dalam negeri ini berasal dari pajak penghasilan ,pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea masuk, cukai, serta penerimaan bukan pajak.

Jika pada tahun terakhir Repelita IV penerimaan nonmigas merupakan hampir 60% dari seluruh penerimaan dalam negeri,maka pada tahun terakhir Repelita V akan menjadi sekitar 76%. Sebaliknya dalam kurun waktu yang sama, penerimaan dalam negeri dari migas menurun dari sekitar 40% menjadi 24% dari seluruh penerimaan dalam negeri. Perkembangan ini merupakan perubahan yang mendasar dalam struktur penerimaan negara menuju ke arah yang lebih mantap.

Dalam pada itu,perhitungan menunjukkan bahwa untuk 2 tahun pertama Repelita V, Tabungan Pemerintah masih akan sangat terbatas . Namun untuk tahun-tahun selanjutnya jumlah tersebut dapat meningkat dengan cepat, sehingga kebutuhan pembiayaan rupiah bagi pembangunan makin dapat terpenuhi. Apabila pada tahun 1988/1989 Tabungan Pemerintah membiayai kira-kira 19% dari kebutuhan dana pembangunan, maka pada tahun 1993/1994 Tabungan Pemerintah dapatmembiayai kurang lebih 60% dari seluruh kebutuhan dana pembangunan.

Peningkatan peranan Tabungan Pemerintah sebagai sumber dana pembangunan ini, merupakan arah dan dalam pembiayaan pembangunan, karena peningkatan peranan tadi terutama disebabkan oleh peningkatan yang pesat dari sumber penerimaan negara di luar migas.

 

Penggunaan Dana Diarahkan

Dengan terbatasnya dana pemerintah maka investasi oleh dunia usaha dan masyarakat pada umumnya harus berperan lebih penting lagi.Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 5% per tahun diperlukan investasi sekitar Rp 239 trilyun selama 5 tahun yang akan datang.

Dari jumlah ini sekitar Rp 107 trilyun atau 45% berasal dari anggaran pembangunan negara, sedang hampir Rp 432 trilyun atau 55% diharapkan berasal dari dunia usaha dan masyarakat sendiri.

Mencapai sasaran investasi swasta sebesar itu memang merupakan tugas yang cukup berat dan menentukan. Yang tidak kalah penting adalah peningkatan efisiensi penggunaan dana tersebut. Inti permasalahan di sini lebih luas, yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara menyeluruh di segala bidang.

Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara mendasar, mutlak diadakan penyegaran dan penyempurnaan yang terus menerus dari kelembagaan yang ada, termasuk dilanjutkannya deregulasi dan debirokratisasi. Bersamaan dengan itu, mutlak pula peningkatan kualitas manusia sebagai sumberdaya insani, karena manusia merupakan kekuatan utama pembangunan dan sekaligus tujuan pembangunan.

Karena terbatasnya dana yang dapat dihimpun, maka tidak bisa lain, penggunaan dana negara, terutama diarahkan pada bidang-bidang yang mendorong dan menggairahkan serta partisipasi masyarakat di segala bidang pembangunan. Peranan pemerintah adalah sebagai pemberi arah, pendukung dan penunjang berkembangnya potensi pembangunan masyarakat dan bukan sebagai pelaksana utama pembangunan.

Dukungan tersebut dilaksanakan antara lain melalui penciptaan iklim yang menggairahkan partisipasi dan swadaya masyarakat umumnya, dunia usaha khususnya. Penciptaan iklim tersebut diwujudkan melalui langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi serta melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang memang tidak dapat disediakan sendiri oleh masyarakat.

ltulah yang diamanatkan oleh bagian penutup dari GBHN 1988, yang mengingatkan kita semua bahwa berhasilnya pembangunan nasional tergantung pada partisipasi seluruh rakyat.

Dengan sumberdaya manusia yang trampil, kreatif dan bermotivasi tinggi, masalah keterbatasan dana seharusnya tidak lagi merupakan kendala laju pembangunan. Karena itu, dalam Repelita V, pengembangan sumberdaya manusia akan memperoleh perhatian khusus. Upaya ini akan dilaksanakan secara terpadu dan mencakup berbagai bidang , baik aspek jasmaniah maupun aspek ketrampilan dan moral. Upaya-upaya ini mencakup kegiatan yang sangat luas seperti kesehatan, perbaikan gizi, pendidikan dan latihan, sosial budaya dan agama. Program-program di bidang ini akan ditingkatkan keserasian dan keterpaduannya untuk mencapai sasaran bersama, yaitu peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta pendayagunaannya melalui penciptaan lapangan kerja yang produktif dan merata. Hal ini merupakan salah satu kebijaksanaan pokok dalam Repelita V

Kerangka kebijaksanaan pembangunan seperti yang saya bentangkan tadi, merupakan upaya untuk memadukan pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan pemerataan pembangunan, khususnya melalui penciptaan lapangan kerja produktif yang makin meluas dan merata.

Keseluruhannya merupakan pelaksanaan yang makin meningkat, meluas dan mendalam dari Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.

Karena itu, pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan tersebut akan didukung oleh program-program yang secara langsung menunjang tercapainya pemerataan pembangunan di berbagai bidang, seperti penyediaan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan kesempatan berusaha. Program-program pemerataan yang telah dilaksanakan dalam Repelita IV akan dilanjutkan dan disempurnakan pelaksanaannya.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan tadi akan dilaksanakan sejalan dan serasi dengan pembangunan di berbagai bidang lain.

 

Pembangunan Hukum

PEMBANGUNAN hukum diarahkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan sehingga hukum benar-benar menjadi pengayom masyarakat,memberi rasa aman, lingkungan dan suasana yang mendorong kegairahan, kreativitas dan tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas nasional. Pertahanan keamanan negara dibangun di atas landasan semangat dan kemampuan perlawanan rakyat semesta dan diwujudkan dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta untuk mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah nasional dan kemerdekaan negara yang berdasarkan Pancasila. Pembangunan pertahanan keamanan yang demikian tadi adalah mutlak. Sebab, pembelaan negara dan kedaulatannya adalah kehormatan tertinggi kita sebagai bangsa yang juga merupakan hak, kewajiban dan kehormatan setiap warga negara. Tidak mungkin dan tidak boleh kita meminta bantuan orang lain.

Pengalaman bangsa-bangsa lain menunjukkan, bahwa kemajuan besar yang mereka capai terutama berkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, dalam pemantapan landasan pembangunan menuju tahap tinggal landas kita pun harus meningkatkan pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan dan penguasaannya kita arahkan untuk memajukan kecerdasan kemampuan bangsa serta kesejahteraan seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya.

Peningkatan kualitas kehidupan memerlukan landasan moral, etik dan spiritual; yang akan kita timba tidak habis-habisnya dari agama yang kita peluk masing-masing. Dalam rangka itu, kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin kita kembangkan. Dengan demikian, bukan saja terwujud kehidupan rohaniah yang luhur, tetapi juga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama di antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan antara semua umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

Demikian pula, kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila diarahkan agar memberi wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap kehidupan bangsa, sehingga pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan beradab bukan sekedar pembangunan ekonorni yang dapat bersifat amat materialistis.

Dalam pada itu, menyadari pentingnya peranan wanita dalam kehidupan bangsa, maka kedudukannya dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan, akan terus ditingkatkan serta diarahkan, sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dan memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai wanita. Kita menempatkan kaum wanita sebagai ibu yang akan membentuk watak generasi muda anak-anak bangsa, dan sebagai pejuang pembangunan yang ikut berkiprah dalam berbagai bidang.

Demikian pula, generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional, akan ditingkatkan pembinaan dan pengembangannya serta diarahkan sebagai kader penerus perjuangan bangsa dan manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila.

Selanjutnya, semua upaya pembangunan akan senantiasa dilaksanakan dalam kerangka tercapainya pembangunan secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup akan diarahkan agar segala usaha pendayagunaannya tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuannya. Dengan demikian, di samping memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sumberdaya alam tetap memberi manfaat bagi generasi mendatang.

 

Arab Penggunaan Anggaran

PERKENANKAN saya sekarang, Saudara Ketua yang terhormat, memberi gambaran singkat mengenai arah penggunaan anggaran pembangunan selama Repelita V mengenai beberapa bidang utama. Selama 5 tahun mendatang, pengeluaran pembangunan di subsektor pertanian direncanakan berjumlah sekitar Rp 11 trilyun. Jumlah ini digunakan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, petemakan, perikanan dan perkebunan. Sub sektor pengairan direncanakan memperoleh biaya sekitar Rp 6 trilyun, yang akan digunakan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan pengairan, pembangunan jaringan irigasi baru, pengembangan daerah rawa dan pengendalian banjir. Subsektor energi disediakan biaya sekitar Rp 10 trilyun, yang akan digunakan untuk pengembangan pusat tenaga listrik,jaringan transmisi, gardu induk serta jaringan induk menengah, gardu distribusi dan jaringan transmisi tegangan rendah, listrik pedesaan.

Bagi sub sektor prasarana jalan, biaya yang direncanakan adalah sebesar hampir Rp 12 trilyun. Jumlah ini digunakan untuk peningkatan ribuan kilometer jalan, untuk biaya operasi dan pemeliharaan jalan, pembangunan jalan baru, pembangunan jembatan baru dan sebagainya.

Subsektor transmi grasi di sediakan dana lebih dari Rp 2,6 trilyun, yang akan digunakan untuk pemindahan dan penempatan  tran smigrasi umum , transmigrasi swakarsa dan pembinaan transmigrasi.

Dalam pada itu, subsektor pembangunan daerah, desa dan kota diperkirakan akan menyerap Rp 10,7 trilyun, yang akan dipergunakan untuk membiayai Inpres Dati I, Inpres Dati II, Inpres Desa serta program penataan ruang daerah dan penataan agraria. Sebagian besar dana Inpres ini digunakan untuk operasi dan pemeliharaan jalan propinsi,jalan kabupaten serta jaringan irigasi.

Untuk subsektor pendidikan urn urn dan generasi muda, tersedia biaya sebesar Rp 15,7 tJilyun, yang akan digunakan untuk pembangunan gedung SD dan penambahan ruang SD, rehabilitasi gedung SD, pembangunan gedung SMP, pembangunan gedung SMA, pembangunan SMTA Kejuruan, Perguruan Tinggi, penambahan ruang kelas serta biaya operasi dan pemeliharaan SD, SMP, SMA dan SMTA Kejuruan dan Perguruan Tinggi, penyediaan buku pelajaran, buku-buku bacaan penataran guru dan peralatan pendidikan. Selanjutnya subsektor kesehatan disediakan dana sebesar Rp 2,7 trilyun, yang akan digunakan antara lain untuk peningkatan sarana kesehatan, seperti pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi, imunisasi, peningkatan jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan sebagainya.

Sub sektor perumahan rakyat dan permukiman disediakan dana hampir Rp 6,6 trilyun, yang akan digunakan untuk mendukung sasaran pembangunan rumah sederhana, penyediaan rumah sewa, pemugaran perumahan desa, perbaikan dan peremajaan kota, peningkatan kapasitas air bersih dan sebagainya.

Demikianlah garis-garis besar secara menyeluruh mengenai apa yang kita pikirkan dan apa yang ingin kita kerjakan dalam Repelita V yang akan datang. Secara lengkap, rancangan Repelita V yang ialah disiapkan oleh pemerintah itu, saya sampaikan kepada Dewan yang terhormat hari ini. Seperti pesan GBHN 1988, saya akan mendengarkan dan memperhatikan sungguh-sungguh saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyempumakan Repelita V itu.

Pada bagian-bagian terdahulu dari pidato ini, saya telah mengemukakan pula kekuatan-kekuatan yang telah berhasil kita himpun dan kelemahan-kelemahan yang masih hams kita perbaiki, sebagai hasil perjuangan pembangunan kita bersama selama 4 Repelita. Saya juga telah mengajak kita semua melihat peluang yang terbuka di hadapan kita dan rintangan-rintangan yang akan menghadang.

Dengan kata lain, seperti tahun-tahun sebelum ini, saya ajak seluruh bangsa Indonesia untuk melanjutkan pembangunan dengan sikap realistis yang berpengharapan.

Sikap realistis yang berpengharapan itulah yang menjadi pedoman utama pemerintah dalam menyusun Rancangan APBN 1989/1990, yang merupakan pelaksanaan tahun pertama Repelita V.

Hadapi Berbagai Rintangan dalam melaksanakan tahun pertama Repelita V, kita perkirakan bahwa kita masih akan menghadapi berbagai rintangan.

Untuk menghadapi rintangan-rintangan itu, kita memang telah menyiapkan diri. Langkah-langkah penyesuaian sudah dilakukan jauh hari sebelumnya dan hasilnya mulai tampak. Basis struktur ekonomi kita makin luas dan makin dalam, dengan topangan kekuatan dasar perekonomian kita sendiri dalam kesatuan ekonomi nasional. Itulah sebabnya, mengapa kita memiliki ketangguhan dalam meredam goncangan-goncangan ekonomi dari luar.Namun jika nanti masih ada pukulan ekonomi dunia, maka akibatnya masih akan terasa berat dan dapat memberikan dampak berarti. Lagi-lagi, sikap kita janganlah menyerah pasrah, tetapi menghadapinya sebagai tantangan.

Kita telah menganekaragamkan sumber-sumber penerimaan negara dan devisa dalam era pasca minyak. Hasilnya cukup membesarkan hati. Namun, peranan migas masih tetap penting, baik terhadap penerimaan negara maupun penerimaan devisa. Bagi kita, tingkat harga minyak bumi yang wajar dan stabil tetap kita perlukan dalam perkembangan perekonomian.

Bersama-sama anggota OPEC Iainnya, kita telah berusaha sekuat tenaga agar tercapai tingkat harga minyak bumi yang wajar dan stabil. Baru-baru ini kita merasa lega, karena OPEC telah mencapai kesepakatan mengenai tingkat harga dan produksi. Walaupun demikian, dalam merancang APBN 1989/1990, dengan sikap  kewaspadaan yang tinggi, pemerintah menggunakan perhitungan harga minyak bumi rata-rata sebesar 14 dolar Amerika Serikat setiap bareI.Ini sama sekali tidak berarti bahwa kita memelopori harga minyak yang lebih rendah dari sasaran OPEC. Justru sebaliknya, kita berkepentingan agar harga minyak itu tinggi dan stabil. Jika nanti temyata harga minyak lebih tinggi dari yang kita perkirakan sekarang, tentu akan kita gunakan sebaik-baiknya bagi kelancaran pembangunan.

Di samping harga minyak bumi, menurunnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap sejumlah mata uang kuat di dunia juga memberikan dampak negatif. Susunan hutang luar negeri kita untuk bagian yang cukup besar adalah dalam mata uang asing yang menguat terhadap dolar Arnerika itu. Karenanya, melemahnya nilai dolar telah meningkatkan beban pembayaran cicilan hutang beserta bunga, baik dari segi anggaran belanja negara maupun neraca pembayaran.

Perkiraan mengenai perkembangan harga minyak bumi dan nilai tukar dolar, mengharuskan kita untuk siap menanggulangi secara bersungguh-sungguh dua masalah berat yang masih akan kita hadapi selama tahun pertama Repelita V, yaitu masalah penerimaan negara dan masalah neraca pembayaran.

Gambaran yang ada menunjukkan bahwa kita akan dapat menanggulanginya, sebagaimana tercermin dalam rancangan APBN dan perkiraan neraca pembayaran untuk tahun 1989/ 1990 serta dasar-dasar perhitungannya. Gambaran itu memberi pertanda bahwa stabilitas moneter dan neraca pembayaran dapat kita pelihara, dan nilai tukar rupiah akan kita kelola secara realistis dalam rangka sistem mengambang terkendali.

Jerih payah kita semua selama ini untuk meningkatkan penerimaan negara di luar migas telah membawa hasil yang menggembirakan, Penerimaan negara dari sektor nonmigas telah melampaui sektor migas : Perkembangan yang juga membesarkan hati terjadi pada ekspor nonmigas.

Demikian pula, usaha kita selama ini untuk mengganti sumber-sumber baru penerimaan devisa telah membawa hasil.Dengan melanjutkan dan terus memperbaiki langkah-langkah itu, kita percaya bahwa dalam tahun anggaran yang akan datang, keadaan neraca pembayaran akan tetap dapat kita kendalikan dengan mantap.

Dengan bekerja keras dan berusaha sungguh-sungguh, ekspor nonmigas dan penerimaan devisa dari pariwisata berhasil kita tingkatkan dengan mengesankan. Dan masih dapat kita tingkatkan lagi di masa datang.

 

Prihatin

KITA memang prihatin atas lambannya gerak pertumbuhan ekonomi dunia. Akan tetapi dengan pasaran dunia yang sekarangpun. Sebenarnya masih banyak yang dapat kita garap untuk melipat gandakan ekspor. Kita sangat merisaukan gejala proteksionisme. Namun, hal ini janganlah mengalihkan perhatian kita sendiri dmi upaya untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada guna meningkatkan nilai ekspor. Kita perlu, misalnya, memanfaatkan sebesar-besarnya fasilitas GSP, karena kita masih cukup ketinggalan dibandingkan dengan beberap  negara berkembang lain. Pengalaman akhir-akhir ini membuktikan bahwa beberapa negara berkembang, termasuk kita sendiri, dapat mencapai laju pertumbuhan nilai ekspor yang tinggi walaupun dihadapkan pada situasi dunia yang kurang menguntungkan.

Singkatnya, dalam menghadapi tantangan dan rintangan dari luar yang mungkin bermunculan, kita tidak boleh menyerah kalah sebelum berjuang. Kita harus terus giat berusaha untuk meningkatkan daya saing pada setiap mata rantai ekspor, dari produksi , pengemasan, angkutan dan bongkar muat sampai pada pengapalan dan pemasaran ke negara tujuan. Kita harus mengenal, menerobos, dan merebut pasar ekspor. Aparatur pemerintahan, baik di dalam negeri maupun di perwakilan­perwakilan kita di luar·negeri, harus mengembangkan prakarsa dan kegesitan, agar kemampuan kita dikenal dunia. Dunia usaha perlu lebih memperhatikan kebutuhan dan liku-liku pasaran dunia, dan agar gairah ekspor terus meningkat.

Sementara itu, secara keseluruhan, perkembangan ekonorni kita dalam tahun terakhir Repelita IV menunjukkan tanda-tanda membaik. Tahun 1988, kita lewati dengan perasaan lega, karena mengandung tanda-tanda kebangkitan ekonomi Indonesia. Perkembangan positif ini, Insya Allah, akan dapat kita pertahankan.

Peningkatan produksi dapat berlangsung dengan laju inflasi yang tetap terkendali. Kita memiliki cadangan devisa yang memadai untuk memenuhi 6 bulan kebutuhan impor,jurnlah yang cukup aman untuk mengatasi hal-hal tak terduga. Dalam pada itu, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terus meningkat. Secara keseluruhan ,peningkatan produksi dan investasi berlangsung dalam keadaan ekonorni yang relatif stabil.

Semua perkembangan yang membesarkan hati tadi, antara lain adalah berkat kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah di berbagai bidang dan akan tetap terus dilanjutkan. Tujuan adalah untuk lebih mendorong kegiatan ekonomi, untuk menciptakan iklim yang sehat dan dinamis yang dapat lebih mendorong dan memperlancar kegiatan usaha masyarakat.

Singkatnya, memasuki tahun pertama Repelita V nanti ,kondisi ekonomi nasional kita cukup mapan, meskipun masih ada unsur-unsur ketidakpastian.

 

Pokok-pokok Rancangan APBN

DENGAN latar belakang tadi, sekarang perkenankan saya untuk menjelaskan pokok-pokok Rancangan APBN 1989/1990.

Dengan mengerahkan segala daya upaya dan memperkirakan secara wajar semua dana yang dapat digali dari dalam maupun luar negeri, pemerintah mengajukan kepada Dewan yang terhormat penerimaan negara sebesar Rp 36,5 trilyun lebih dalam Rancangan APBN 1989/1990. Ini berarti kenaikan sekitar 26% dari APBN 1988/ 1989. Sesuai dengan prinsip anggaran berimbang yang tetap kita anut, maka pengeluaran Negara juga sama besarnya .

Sama halnya dengan tahun-tahun sebelum ini, penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan luar negeri.

Penerimaan dalam negeri akan mencapai Rp 25 trilyun lebih atau naik hampir 16%.Sedangkan penerimaan pembangunan, diperkirakan lebih dari Rp 11trilyun atau bertambah sekitar 58%.Penerimaan dalam negeri tadi merupakan sekitar 70% dari penerimaan negara, sedangkan penerimaan pembangunan merupakan 30% dari penenmaan negara.

Seperti juga tahun-tahun sebelum ini, pengeluaran negara terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran rutin direncanakan sebesar Rp 23 trilyun lebih atau meningkat sekitar 17%.Dengan meningkatnya penerimaan dalam negeri, maka Tabungan Pemerintah akan mencapai Rp 1,8 trilyun.

Pengeluaran pembangunan akan mencapai sekitar Rp 13 trilyun atau naik sekitar 47%. Pengeluaran rutin merupakan kurang lebih 64% dari pengeluaran negara, sedangkan pengeluaran pembangunan meliputi 36% dari pengeluaran negara.

Selanjutnya saya akan memberi penjelasan mengenai garis-garis besar penerimaan negara, yang terdiri atas penerimaan migas dan penerimaan nonmigas.

Penerimaan migas diperkirakan sebesar hampir Rp 8 trilyun atau turun hampir 11% dari APBN yang sekarang. Sedangkan penerimaan nonmigas akan mencapai Rp 17 trilyun lebih, yang berarti ada kenaikan 34%. Penerimaan nonmigas tadi akan merupakan hampir 69% dari seluruh penerimaan dalam negeri. Gambaran tadi menunjukkan perkembangan yang membesarkan hati;sebab penurunan penerimaan migas sebesar Rp 1 trilyun diimbangi oleh peningkatan penerimaan nonmigas sebesar Rp 4 trilyun.

Angka-angka tadi, di satu pihak, menunjukkan pengaruh harga minyak bumi dipasaran dunia terhadap penerimaan negara. Sedangkan di lain pihak,memberikan pertanda keberhasilan kita dalam memperluas sumber-sumber penerimaan dalam negeri di luar sektor migas.

Mengenai penerimaan negara dari sektor nonrnigas, maka sejalan dengan bertambah baiknya kesadaran membayar pajak dan intensifikasi pemungutannya serta peningkatan kegiatan ekonomi, penerimaan pajak penghasilan diperkirakan akan naik 31%, sehingga mencapai hampir Rp 5 trilyun. Demikian pula, dengan makin dikuasainya cara-cara pembayaran pajak pertambahan nilai, maka penerimaan ini akan meningkat sekitar 22%, sehingga mencapai hampir Rp 6 trilyun. Sumber penerimaan lain yang relative besar adalah cukai, yang mencapai Rp 1,5 trilyun atau meningkat sekitar 12%, bea masuk sebesar Rp 1,4 trilyun atau meningkat 33% dan penerimaan bukan pajak yang terutama bersumber dari penerimaan dari badan-badan usaha milik negara betjumlah Rp 2 trilyun atau naik 62%.Selanjutnya pajak bumi dan bangunan diperkirakan mencapai Rp 638 rnilyar atau naik dengan 98 % pajak ekspor Rp 160rnilyar atau meningkat 10%; pajak-pajak lain Rp 424 milyar yang bertambah dengan 56%; dan laba bersih minyak sebesar Rp 393 milyar.

Kenaikan-kenaikan itu cukup besar. Akan tetapi telah diperhitungkan secara realistis. Angka-angka tadi mengungkapkan tekad kita yang sungguh-sungguh untuk memperkuat struktur penerimaan negara. Andalan yang makin besar kita letakkan pada penerimaan non-migas umumya dan pajak khususnya. Ini merupakan langkah yang penting untuk mewujudkan landasan pembangunan yang mantap dalam Repelita V nanti, sebagai ancang-ancang memasuki proses tinggal landas.

 

Perjuangan Habis-habisan

PEMBANGUNAN memang menjanjikan harapan untuk hidup lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera bagi kita semua. Tekad kita untuk hidup lebih baik harus didukung oleh kesediaan kita memikul tanggungjawab. Di antara tanggungjawab sebagai warga negara yang melekat pada diri kita masing-masing, adalah kewajiban membayar pajak. Kita bergembira bahwa kesadaran membayar pajak telah meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah mereka yang membayar pajak juga bertambah besar.

Namun penerimaan pajak kita masih kecil. Dalam tahun terakhir Repelita IV, penerimaan pajak kita baru sekitar 9% dari produksi domestik bruto. Angka tadi masih lebih rendah jika dibanding dengan negara-negara tetangga kita di lingkungan ASEAN yang mencapai antara 13-16%. Pada tahun terakhir Repelita V nanti, penerimaan pajak akan kita tingkatkan menjadi 15% dari produk domestik bruto.

Karena itulah, demi kemajuan dan kesejahteraan kita bersama, marilah kita tingkatkan penerimaan pajak itu sebagai petjuangan habis-habisan!

Keberhasilan kita dalam meningkatkan penerimaan pajak itu merupakan salah satu petunjuk mengenai kesadaran kita bernegara, yang terus-menerus kita pupuk selama ini.

Yang perlu dilakukan adalah memperluas wajib pajak, ialah mereka yang memang seharusnya membayar pajak. Sedangkan mereka yang menunjukkan kesadaran membayar pajak perlu mendapat suasana berusaha yang menenteramkan.

Kita senantiasa waspada, agar upaya memperbesar penerimaan negara tidak mengendorkan semangat masyarakat dalam meningkatkan kegiatan ekonominya. Pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara harus dilakukan secara adil dan wajar, sehingga timbul rasa kesetiakawanan dan kerjaan memikul beban bersama sesuai dengan tanggungjawab warga dalam negara merdeka.

Demikian gambaran umum mengenai penerimaan dalam negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerimaan pembangunan, yang berasal dari bantuan luar negeri.

Penerimaan pembangunan ini terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek. Dalam tahun anggaran 1989/1990 nanti direncanakan bantuan program akan lebih dari Rp 1,7 trilyun, sedangkan bantuan proyek lebih dari Rp 9,5 trilyun.

Sebagian dari penerimaan pembangunan itu berupa bantuan dalam bentuk devisa yang dapat segera digunakan untuk keperluan impor dan yang menghasilkan dana rupiah, yang penggunaannya khusus untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Dengan demikian kita memperoleh dua manfaat. Yang pertama adalah bertambahnya jumlah devisa kita; yang dapat menambah kuatnya neraca pembayaran. Yang kedua adalah tersedianya dana-dana rupiah yang lebih besar, sehingga pembangunan dapat terus berjalan.

Pada kesempatan ini, sekali lagi, saya ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kita kepada negara-negara dan badan-badan intemasional yang telah memberi bantuan yang sifatnya dernikian tadi. Seperti telah saya kemukakan pada berbagai kesempatan, bantuan dari luar yang terus kita terima tidak datang begitu saja. Bantuan ini diberikan karena dunia luar melihat kita mengelola dengan baik pinjaman luar negeri, terutama untuk membangun proyek-proyek yang dapat mendorong pertumbuhan ekonorni dan pemerataan, sehingga tarafl1idup dan kesejahteraan rakyat meningkat.

Seterusnya, Saudara Ketua yang terhormat, izinkan saya memberikan penjelasan mengenai pengeluaran negara yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Seperti halnya tahun anggaran sekarang, dalam keadaan keuangan negara yang sangat terbatas, pengeluaran rutin dibatasi dengan mempertajam prioritas dan memperketat langkah penghematan. Prioritas diletakkan pada kegiatan yang mutlak diperlukan guna kelancaran roda pemerintahan dan pemberian pelayanan yang sebaik­baiknya kepada masyarakat.

Belanja pegawai akan mendekati Rp 6 trilyun atau naik sekitar 24% dari anggaran yang sekarang, belanja barang sebesar Rp 1,4 trilyun atau bertambah 10% dari subsidi daerah otonomi hampir Rp 3,6 trilyun atau meningkat 24%.

Seperti telah saya sampaikan ketika mengantarkan Rancangan APBN pada tanggal 7 Januari 1986, sejak tahun 1986 dan untuk tahun-tahun berikutnya pengeluaran rutin yang besar perlu kita gunakan untuk membayar bunga dan cicilan hutang luar negeri. Hal ini disebabkan karena memang sudah jatuh temponya untuk membayar kembali sebagian besar hutang luar negeri kita; dan juga bagian yang besar pinjaman luar negeri berasal dari negara-negara yang mata uangnya terus menguat. Untuk tahun anggaran 1989/1990 kenaikannya mencapai hampir 15%, sehingga pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri akan melebihi Rp 12 trilyun.

 

Kenaikan Gaji

BELANJA pegawai meliputi tunjangan beras, gaji, upah, pensiun, biaya makan dan lauk pauk dan lain-lain belanja pegawai di dalam dan luar negeri. Bagian terbesar digunakan untuk gaji, upah dan pensiun. Demikian pula sumbangan untuk daerah otonom, sebagian terbesar digunakan untuk gaji, upah dan pensiun pegawai daerah.

Karena kemampuan keuangan negara yang terbatas, gaji pegawai dan anggota ABRI sudah beberapa tahun tidak dinaikkan, walaupun pemerintah menyadari bahwa harga-harga kebutuhan hidup telah naik sebagaimana tercermin dalam laju inflasi. Tanpa kenaikan gaji serta dalam keadaan ekonomi yang sulit dan keterbatasan kemampuan pemerintah, dengan penuh kesadaran pegawai negeri tetap tabah.Bahkan tetap berusaha meningkatkan disiplin dan prestasi kerja. Tidak dapat disangkal, berkat pengabdian pegawai negeri itu pula, maka kita tetap dapat meraih kemajuan, walaupun kita menghadapi ujian dan tantangan berat. Untuk itu, dari mimbar ini, saya ingin menyampaikan penghargaan saya yang tinggi dan terimakasih saya yang sangat dalam kepada semua pegawai negeri sipil dan anggota ABRI.

Dewasa ini pun, kemampuan keuangan negara masih terbatas. Namun, pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk selalu memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri sipil dan anggotaABRI beserta keluarganya. Kesejahteraan pegawai negeri yang lebih, akan membuat mereka lebih memusatkan perhatiannya kepada pelaksanaan tugas, yang akan merupakan unsur penting bagi terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa.

Dalam rangka itu, pemerintah bermaksud menaikkan gaji pegawai negeri sipil dan anggota ABRI, termasuk pegawai daerah. Kenaikan gaji itu sebesar 10% dari yang diterima untuk bulan Desember 1988. Kenaikannya mulai berlaku sejak tanggal 1 April1989 yang akan datang.

Setahun yang lalu, pada waktu menyampaikan Rancangan APBN 1988/1989, kepada Dewan yang terhormat, telah saya nyatakan bahwa: “Pemerintah akan mengusahakan dengan sungguh-sungguh perbaikan atau tambahan gaji dan kesejahteraan pegawai negeri pada umumnya apabila peluang untuk benar-benar terbuka sepanjang pelaksanaan tahun anggaran 1988/1989 yang akan datang.” Kini dapat saya sampaikan, dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pemurah, bahwa berkat usaha keras untuk meningkatkan penerimaan negara, maka mulai 1 Januari 1989, gaji pegawai negeri sipil dan anggota ABRI telah mulai dapat dinaikkan dengan 10% dari yang diterima sebelum ini.

Sebagai penghormatan kepada mereka yang telah pensiun dan para purnawirawan ABRI serta jandanya, maka mereka pun akan mendapatkan kenaikan penerimaan yang sama.

Dengan kenaikan gaji itu, kita semua berharap, agar meningkat pula pengabdian dan ketekunan kerja setiap pegawai negeri serta prestasi kerja aparatur negara.

Demikianlah, Saudara Ketua yang terhormat, penjelasan saya mengenai pokok­pokok pengeluaran rutin. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan garis-garis besar pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan yang berjumlah Rp 13 trilyun terdiri dari pembiayaan rupiah Rp 3,6 trilyun, dan bantuan proyek Rp 9,5 trilyun. Jika dibandingkan dengan APBN yang sekarang, jumlah pengeluaran pembangunan naik dengan lebih dari Rp 4 trilyun atau sekitar 47%. Suatu kenaikan pengeluaran pembangunan yang cukup besar.

Tekad kita untuk memelihara momentum pembangunan, yang sekaligus memeratakan dan memperluas lapangan kerja dan kegiatan usaha, tercermin dalam penyediaan anggaran pembangunan untuk masing-masing sektor. Karena tidak semua kegiatan pembangunan dilakukan negara, maka sektor-sektor yang mendapatkan anggaran relative kecil, tidak berarti prioritasnya rendah. Sebagai contoh, pembangunan industri yang mendapatkan prioritas tinggi dalam Repelita V, memperoleh anggaran pembangunannya sebesar.Rp 342 milyar dalam tahun anggaran 1989/1990, suatu jumlah relatif rendah. Pembangunan industri dilakukan oleh dunia usaha swasta, badan usaha milik negara dan koperasi, sedangkan pemerintah memberikan arah, bimbingan dan pembinaan agar kekuatan industri nasional terns berkembang dengan kekuatan­kekuatan yang ada di masyarakat.

 

Sektor Dapat Anggaran

Demikianlah untuk tahun pertama Repelita V nanti, ada 5 sektor yang mendapatkan anggaran pembangunan, masing-masing lebih dari Rp 1 trilyun. Kelima sektor itu adalah sektor perhubungan dan pariwisata yang mendapat anggaran pembangunan sebesar Rp 2,5 trilyun ; sektor pertanian dan pengairan sebesar Rp2 trilyun; sektor pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebesar Rp 1,6 trilyun lebih; sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 1,6 trilyun ; serta sektor pembangunan daerah, desa dan kota sebesar Rp 1,5 trilyun lebih.

Pembiayaan pembangunan daerah, desa dan kota digunakan untuk Inpres Dati I, Inpres Kabupaten, Inpres Desa serta program penataan ruang daerah dan penataan agraria . Sebagian besar dana Inpres digunakan untuk operasi dan pemeliharaan jalan propinsi dan jalan kabupaten serta jaringan irigasi.

Pembiayaan pendidikan umum dan generasi muda, digunakan untuk pembangunan gedung SD, terutama di daerah transmigrasi dan daerah terpencil, gedung SMP, gedung SMA, gedung SMTA Kejuruan. Juga untuk biaya operasi dan pemeliharaan gedung-gedung SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Kegiatan lain yang penting adalah penyelesaian pemindahan dan perluasan kampus beberapa perguruan tinggi.

Pengeluaran untuk pembangunan energi, digunakan bagi pusat-pusat pembangkit tenaga listrik yang tersebar di berbagai daerah. Juga akan dilanjutkan pembangunan listrik pedesaan, yang meliputi lebih dari 1.800 desa. Kegiatan lainnya antara lain adalah membangun ratusan kilometer jaringan transmisi, pembangunan gardu induk dan gardu distribusi. Pembiayaan subsektor pertanian digunakan untuk meningkatkan mutu dan usaha intensifikasi, dengan meningkatkan penyuluhan pertanian. Kegiatan lainnya antara lain adalah pencetakan sawah, pengadaan benih, ekstensifikasi tanaman perkebunan dan tambak serta paket pengembangan aneka ikan. Sedangkan kegiatan di sub sektor pengairan, antara lain berupa perbaikan jaringan pengajaran yang meliputi puluhan ribu hektar sawah, biaya operasi dan pemeliharaan jaringan pengairan, pembangunan irigasi baru, pematangan rawa, pembangunan dan peningkatan tambak, pemeliharaan sungai, pengamanan wilayah pertanian, perkotaan dan pantai. Pembiayaan pembangunan untuk subsektor prasarana jalan, terutama digunakan bagi keperluan operasi dan pemeliharaan puluhan ribu kilometer jalan negara,jalan propinsi dan jalan kabupaten, peningkatan mutu jalan dan jembatan, peningkatan mutu ribuan kilometer jalan kabupaten .

Pengeluaran pembangunan subsektor perumahan rakyat dan pemukiman digunakan untuk pembangunan 70.000 unit rumah sederhana; penyediaan 2.500 rumah sewa; pemugaran 54.000 timah desa; perbaikan kampung dan peremajaan kota; dan peningkatan penyediaan air bersih . Pembiayaan subsektor kesehatan digunakan untuk penyediaan air bersih pedesaan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi dan pembangunan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Di subsektor kependudukan dan keluarga berencana kegiatannya antara lain meliputi peningkatan 4,4 juta peserta KB baru dan hampir 19 juta peserta KB aktif serta peningkatan pendidikan keluarga berencana. Sedangkan di subsektor transmigrasi akan dilakukan pemindahan dan penempatan 5.000 KK transmigrasi umum, 22.000 KK transmigrasi swakarsa dan pembinaan transmigrasi.

Demikianlah pokok-pokok penjelasan saya mengenai Rancangan APBN 1989/1990. Tahun pertama Repelita V, kita memasuki dengan tantangan dan ujian berat di hadapan kita. Namun cukup beralasan kiranya untuk mempunyai harapan bahwa kita akan dapat menanggulanginya. Marilah kita bulatkan tekad untuk bekerja keras, bahu-membahu. Marilah kita pusatkan pikiran, perhatian dan kegiatan kita pada pelaksanaan tahun pertama dan seluruh Repelita V dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggungjawab yang sebesar-besarnya . Dengan itu, kita percaya bahwa kita akan dapat mencapai tujuan kembar Repelita V beserta rangkaian sasaran-sasaran yang telah saya uraikan tadi.

Dari mimbar ini, saya mengajak kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan, semua tapisan masyarakat dan semua generasi serta seluruh jajaran aparatur negara untuk bersama-sama memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya demi suksesnya pelaksanaan Repelita V. Juga sekaligus menjaga kesinambungan dengan Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua dalam cara tinggal landas.

Akhirnya, terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Saudara Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat, yang dengan sabar telah mengikuti penjelasan saya ini.Dengan mengembangkan kerjasama yang erat antara Pemerintah dan Dewan yang terhormat, mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan pada waktunya, penyu sunan APBN untuk tahun pertama Repelita V.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memberi kekuatan lahir batin kepada kita semua dalam melanjutkan perjalanan bangsa untuk membangun negara yang kita cintai ini. (AS)

 

Sumber : ANGKATAN BERSENJATA (09/01/1989)

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965. Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 21 – 44.