PRESIDEN SETUJUI BANPRES UNTUK ALAT KOMUNIKASI PERAHU LAYAR MOTOR
Presiden Soeharto menyatakan kesediaannya memberi bantuan berupa kredit kepada pemilik perahu layar motor (PLM) guna pembelian alat komunikasi.
Kesediaan Presiden Soeharto itu dikemukakan kepada Menteri Perhubungan Roesmin Nuryadin di lstana Merdeka, Rabu pagi.
Kepada wartawan, Menteri Perhubungan mengatakan, bantuan Presiden (Banpres) bagi pembelian alat komunikasi perahu layar motor itu polanya sama dengan kredit motorisasi perahu layar.
Setiap pengembalian kredit akan digunakan untuk pembelian alat serupa sehingga dengan cara ini diharapkan perahu-perahu layar secara merata dapat mempunyai alat komunikasi itu, kata menteri.
Untuk sementara ini, bantuan Presiden bagi pembelian alat komunikasi itu diperuntukkan bagi sekitar 250 perahu layar.
Permintaan yang masuk sampai sekarang berjumlah sekitar 1.000 perahu layar. Jumlah ini belum seluruh perahu layar yang ada di negeri ini, ujar menteri.
Ia mengatakan, harga seperangkat alat komunikasi itu sekitar tiga juta rupiah. Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Koperasi akan meneliti pemilik-pemilik perahu layar motor yang patut memperoleh kredit Banpres tersebut.
Menurut Menteri, pengadaan alat komunikasi di setiap perahu layar motor sudah seharusnya dilakukan sekarang ini untuk mengurangi kecelakaan serta korban bencana di laut. Dengan alat komunikasi ini akan mudah diketahui posisi terjadinya bencana atau kecelakaan perahu layar tersebut.
Ia mengatakan, keharusan perahu perahu-layar motor menggunakan alat komunikasi ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI baru-baru ini.
Pelabuhan Semarang
Kepada Presiden, Menteri melaporkan rencana peresmian Pelabuhan Semarang bulan Nopember mendatang. Presiden menyatakan kesediaannya meresmikan Pelabuhan Semarang yang sudah dibangun baru itu.
Pembangunannya dimulai sejak 1982 dengan selesainya pelabuhan ini, maka kapal-kapal berukuran 20.500 DWT tidak lagi berlabuh di luar melainkan sudah dapat merapat ke dermaga. Sebelumnya, kapal yang dapat merapat hanya yang berukuran 3.000 DWT, kata Menteri.
KA Jabotabek
Perkembangan pembangunan jalur kereta api di wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek) juga dilaporkan Menteri Perhubungan kepada Presiden.
Menurut menteri, pembangunan rel kereta api Jabotabek yang dimulai 1982 : memerlukan waktu sepuluh tahun. Pembangunannya meliputi pembuatan jalur ganda antara Depok – Jakarta, elevasi jalur, yakni meninggikan jalurnya sehingga menghilangkan semua persimpangan dengan jalan raya yang akan dimulai tahun 1986.
Elevasi jalur kereta api ini misalnya dari Manggarai – Gambir- Jakarta Kota dan dari Jatinegara – Senen – Jakarta Kota. Sedangkan jalur kereta api Manggarai – Tanah Abang – Jakarta Kota tidak dievaluasi karena akan dibangun jembatan.
Pembangunan jalur kereta api lainnya, yakni dalam bidang elektrifikasi. Dengan sistem ini, maka semua jalur kereta api akan dilewati kereta listrik, dan kereta diesel akan dihapuskan.
Dengan pembangunan perkereta-apian di Jabotabek ini, maka peranan angkutan kereta api diperkirakan akan meningkat dari 3 menjadi 24 sampai 32 persen, kata menteri. (RA)
…
Jakarta, Antara
Sumber : ANTARA (10/10/1985)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VIII (1985-1986), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 294-295.