PRESIDEN SOEHARTO KOPERASI MASIH LEMAH
Jakarta, Merdeka
Presiden Soeharto mengatakan, meskipun pembangunan yang dilaksanakan sudah banyak berhasil, namun keadilan belurn dicapai, karena salah satu pelaku ekonomi, yaitu koperasi masih lemah, Dirjen Bina Usaha Koperasi Departemen Koperasi Soebiyakto Tjokrowidjojo mengatakan di Bina Graha setelah para peserta Rapat Kerja Koperasi se-Indonesia diterima Kepala Negara.
Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat menurut Presiden harus dibina dan ditingkatkan lagi kemampuannya agar kemakmuran yang diinginkan sebagai hasil pembangunan dapat diimbangi sehingga konflik-konflik sosial yang mungkin terjadi di masa-masa mendatang dapat diredam atau diatasi.
Pertumbuhan koperasi diharapkan agar dapat tumbuh lebih maju lagi dengan lebih mengembangkan dan mengintensifkan lagi usaha-usaha koperasi.
Dalam hal ini Presiden mengemukakan pemilikan saham merupakan wujud yang paling serasi dan paling strategis dalam sebuah perusahaan sehingga rakyat dapat mengikutinya.Karena itu kalau diperlukan, koperasi bisa memiliki saham dalam BUMN.
Tentang peranan perusahaan swasta, Presiden mengatakan, pada tahap awal pembangunan, kepada swasta memang diberikan peranan karen kondisinya menuntut demikian, sebab koperasi belum tumbuh. Perusahaan swasta dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan rakyat dari pada mengimpornya.
Tetapi, tambahnya setelah semuanya berhasil dicapai, koperasi sudah harus bisa menangani kegiatan-kegiatan yang ditangani swasta khususnya yang menyangkut hajat orang banyak.
“Inilah yang dinamakan demokrasi ekonomi dan salah satu usaha untuk menggantikan peranan swasta, koperasi harus memiliki saham-saham pada perusahaan swasta itu,” kata Kepala Negara.
“Dalam Pelita V mendatang, masalah-masalah ini akan disesuaikan dengan kemampuan koperasi dan akan digariskan ketentuan-ketentuan baru oleh Pemerintah agar koperasi dapat membeli saham-saham perusahaan swasta atau BUMN.”
Diakui pula oleh Kepala Negara bahwa koperasi sekarang ini belum dapat dikatakan ttunbuh dari bawah, “tetapi kalau kita hanya menunggu saja tidak mungkin terjadi dan memakan waktu yang terlalu lama.”
“Untuk menumbuhkan koperasi dari bawah, hendaknya kelompok-kelompok tani lebih dikembangkan lagi,” kata Subiyakto mengutip ucapan Kepala Negara.
Tingkatkan Kwalitas
Menteri Koperasi Bustanil Arifin, ditempat yang sama mengatakan guna lebih meningkatkan kwalitas Koperasi Unit Desa (KUD) dalam Pelita V mendatang jumlah KUD berkwalitas A akan ditingkatkan jumlahnya dari 2.000 menjadi 7.000 buah.
Penyebaran KUD kwalifikasi A itu antara lain terdapat di Jawa Timur 370 KUD, Jawa Tengah 315, Yogyakarta 40, Jawa Barat 265, Bali 50, Sulawesi Selatan 200, Aceh 68, Sumatera Barat 122 dan 70 buah lagi di Sumatera Selatan.
Dijelaskan oleh Menteri untuk musim tanam tahun 1987/1988 program supra insus akan melibatkan 565 KUD yang sudah berfungsi dan berperan penuh guna menyalurkan kredit usaha tani (KUT) dan sarana-sarana produksi lainnya.
KUD telah menandatangani kredit sebesar Rp 56,4 milyar guna menyalurkan kredit usaha tani, walaupun pelaksanaan masa tanam mundur, KUD telah merealisasi penyaluran KUT kepada petani sebesar 60 persen dari jumlah kredit tersebut.
Empat Gubernur
Sebelumnya, juga di Bina Graha, Presiden Soeharto menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan bidang koperasi kepada empat gubernur/Kepala Daerah Tingkat I karena jasa-jasa yang luar biasa di bidang koperasi di daerahnya masing-masing. Keempat gubernur itu ialah Gubernur Bengkulu Soeprapto, Gubemur Lampung Yasir Hadibroto, Gubemur NTT Ben Mboi dan Gubemur NTT Gatot Soeharman.
Hadir dalam upacara penganugerahan itu Menteri Dalam Negeri Soepradjo Rustam, Menteri/Ketua Bappenas Soemarlin, Menteri Sekretaris Negara Soedharmono, Menteri Koperasi Kabulog Bustanil Arifin dan Menteri Muda UPTK Hasjrul Harahap.
Gubemur Bengkulu mengatakan yang menilai siapa yang patut memperoleh satya lencana itu adalah Pemerintah Pusat. Dia sendiri sejak tahun 1980 telah menangani koperasi di daerahnya, dimulai dari pelosok-pelosok desa.
“Yang penting bagi daerah,” kata Gubernur, ialah pedoman-pedoman yang datangnya dari pusat agar tidak simpang siur dan tidak membingungkan para kepala desa.
…
Jakarta, ANTARA
Sumber : ANTARA (29/01/1988)
…
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku X (1988), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 244-246.