PRESIDEN SOEHARTO:
APARATUR PEMERINTAH HARUS TERBUKA TERHADAP KRITIK
Presiden Soeharto menekankan, seluruh aparatur pemerintahan dalam menjalankan pengawasan harus terbuka terhadap segala kritik, kecaman dan teguran dari masyarakat atau dari aparat sendiri dengan maksud agar aparatur mendapat bimbingan sehingga dapat membantu aparatur lebih meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pengawasan.
Penekanan ini dikemukakan Kepala Negara di Bina Graha, Jakarta, Sabtu siang hadapan para pejabat jajaran instansi pengawasan tingkat pusat yang antara lain terdiri atas Menteri PPLH Emil Salim, Menpan Sumarlin, Pangkopkamtib/Wapangab Laksamana Sudomo dan para Irjen.
Para pejabat jajaran pengawasan tingkat pusat itu melaporkan perkembangan pelaksanaan pengawasan selama dua tahun setelah pertemuan antara Presiden Soeharto dengan para pejabat yang sama Oktober 1980.
Kepada para pejabat pengawasan tingkat pusat itu, ia meminta agar dalam menjalankan fungsi pengawasan digunakan prinsip saling membimbing dengan yang bawahan dan menegurjika seorang atasan keliru.
"Tapi cara melaksanakan pengawasan seperti itu bukanlah dengan tujuan menjalankan, bahkan sebaliknya tugas pengawasan di lakukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan-kekeliruan dan suksesnya yang diawasi itu," katanya.
Menteri PPLH Emil Salim seusai pertem uan den gan Presiden Soeharto menjelaskan kepada para wartawan bahwa cara dan sifat pengawasan yang demikian itulah yang ingin dilihat Presiden untuk dikembangkan.
Tanggung Jawab Semua
Presiden Soeharto mengemukakan pula bahwa pengawasan merupakan doktrin penting dalam pengelolaan pemerintahan. Karena itu tanggung jawab pengawasan harus dipikulkan kepada semua aparatur pemerintahan, mulai dari menteri sampai ke bawah.
"Sampai ke jajaran yang paling bawah pun harus menjalankan tugas pengawasan yang merupakan bagian integral dari fungsi pengelolaan pemerintahan itu tadi,” katanya.
Oleh karena itu, ia menyatakan, kelirulah tanggapan yang menganggap para Inspektur Jenderal tidak melakukan fungsinya atau mereka dijadikan kambing hitam.
Tugas pengawasan, katanya, harus dipikulkan kepada semua.
"Tentu sifatnya berbeda-beda. Tapi intinya menjalankan fungsi pengelolaan pemerintahan sehingga pengawasan menjadi tanggung jawab menteri, para Irjen, sampai ke bawah ke tingkat pimpinan proyek dan para petugas di lapangan."
Disertai Efektivitas Pengawasan
Dilihat dari aspek pelaksanaan pengawasan, Menteri Emil Salim menilai, arah perkembangan pembangunan yang hasil-hasilnya menunjukkan peningkatan, juga disertai dengan semakin meningkatnya efektivitas pelaksanaan pengawasan.
Gambaran penilaian ini diambil dari hasil-hasil Operasi Tertib dan berbagai prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan pengawasan dan dari berbagai hal yang dilaporkan.
Diakuinya, hasil observasi masyarakat atau dari laporan-laporan pelaksanaan pengawasan di sana sini masih terdapat kekeliruan, kelemahan, penyimpangan dan kebocoran.
Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, kata Emil Salim, akan dapat dilihat kecenderungan untuk mengurangi berbagai macam kebocoran.
Sebagai contoh Emil Salim mengemukakan dapat diselamatkannya dana sebesar Rp 884 miliar sebagai hasil pelaksanaan Kepres 10/1980.
Namun dengan demikian bukanlah berarti bahwa semuanya sudah selesai, kata Emil Salim. Tapi menurut Menteri PPLH kecenderungan dan arahnya sudah pada jalur yang benar.
Oleh karena itu dalam menghadapi perkembangan Repelita IV yang berlangsung dalam iklim perekonomian dunia yang tidak begitu cemerlang, sedang pembangunan harus dilanjutkan, maka fungsi pengawasan harus lebih ditingkatkan untuk dapat lebih mengefisienkan berbagai pengeluaran negara.
Dalam pertemuan tersebut, para pejabat tingkat pusat dalam jajaran pengawasan itu telah pula menyampaikan dokumen tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan dan beberapa hal lainnya dalam bentuk laporan tertulis.
(RA).
…
Jakarta, Antara
Sumber : ANTARA (21/11/1982)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 940-942.