HARAPAN WILOPO SH: MUDAH-MUDAHAN PARTAI2 NANTI AKAN LEBIH KRITIS LAGI
Tapi Bukan Kritis Jang “Nggladrah” Pakai Sistim “Een Kamer”,
Djadi Pimpinan DPR Adalah Djuga Pimpinan MPR [1]
Djakarta, Berita Buana
Diterimanja gagasan Presiden mengenai penjederhanaan partai2 dengan adanja pengelompokan2 seperti sekarang ini adalah baik. Karena pada pengelompokan itu, jang diutamakan adalah persamaan2 dari partai2 itu, sedang partai2 itu masih memiliki identitasnja masing2 ini adalah kebalikan dari sistem pengkotakan2 jang hanja mementingkan perbedaan2 dari partai2 itu. Demikian pendapat Wilopo SH, Ketua DPA jang disampaikan kepada Wartawan Buana, Senin pagi di ruang kerdjanya.
Wilopo SH, jang pernah mendjabat sebagai Perdana Menteri RI dan Ketua Partai Nasional Indonesia itu mengatakan, bahwa perkembangan penyederhanaan partai sekarang ini berdjalan baik, karena tidak ada tekanan dan paksaan dari atas. Dikatakan bahwa melihat perkembangannja, pada awal masa kerdja DPR hasil Pemilu jad, pengelompokan itu akan sudah dapat dilaksanakan setjara njata.
Kemungkinan adanja fusi (peleburan) diantara partai2 tetap ada. Dan kalau memang bisa demikian, itu lebih baik. Asalkan sadja, tidak ada paksaan2. Tapi susahnja, kalau ada partai2 jang bersedia berfusi, partai lainnja mungkin tidak. Karena pada tahap ini, pengelompokan itulah jang terbaik.
Wilopo selandjutnja mengharapkan agar setelah pengelompokan nanti, partai2 akan lebih kritis lagi dari sekarang. “Saja mengharapkan partai2 ini lebih kritis, karena saja khawatir kalau Golkar tidak bisa kritis lagi karena seperti kita ketahui Golkar ini dibentuk dan dimenangkan oleh Pemerintah.” Saja tidak mengatakan bahwa Golkar pasti tidak bisa kritis, saja hanya chawatir.
Seperti diketahui Majdjen Ali Murtopo beberapa waktu lalu berselang pernah menjarankan adanya 2 partai di Indonesia. Pendapat ini, disusul oleh Pendapat Bung Hatta tentang 2 partai oposisi dan pendukung pemerintah.
Tentang Pimpinan MPR dan DPR
Saja setudju, pimpinan MPR adalah pimpinan DPR itu djuga, kata Wilopo. Tetapi alasan saja bukanlah seperti pendapat Bung Hatta jang mengatakan pimpinan DPR sebaiknja djuga pimpinan MPR seperti tahun 1945 jl., dimana pimpinan KNIP djuga pimpinan Badan Pekerdja KNIP. Sebab tahun 1945 adalah masa emergency. Sedang sekarang adalah djaman normal.
Kalau orang berpandangan bahwa Indonesia ini memakai sistem een kamer dan tweede kamer, mungkin akan membenarkan bahwa Pimpinan MPR lain dengan pimpinan DPR. Tetapi sebenarnya tidak di Indonesia memakai sistem een kamer. Djadi pimpinan DPR adalah djuga pimpinan MPR.
Parlemen2 bersama Presiden adalah penjelenggara negara jg full. Di Parlemen itu sudah tertjermin kedaulatan rakjat setjara certain degree (sedjauh mungkin). Tetapi dalam hal2 jang vital jang menjangkut kehidupan bangsa seperti merubah UUD, memilih Presiden dan Wakil Presiden, haluan negara, dirasakan kurang tjukup bila dikerdjakan oleh Parlemen sadja. Karena itu, DPR harus diperkuat lagi mendjadi MPR. Sehingga djiwa kedaulatan rakjat akan tertjermin lebih njata lagi.
Wilopo SH memberikan ungkapannja: “Orang tahu bahwa Sri Kresna adalah orang jang hebat. Titisan Wisnu. Dia bisa menjelesaikan persoalan2 dengan baik. Tetapi dalam pekerdjaan berat dan vital, maka Sri Kresna harus “tiwikrama”, sehingga lebih berwibawa dan lebih menakutkan. (DTS)
Sumber: BERITA BUANA (12/10/1971)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 906-907.