MENDAGRI PEREDARAN KSOB/TSSB SUDAH LEBIH TERTIB
Jakarta, Antara
Menteri Dalam Negeri Rudini mengatakan peredaran Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB) dan Tanda Sumbangan Sosial Berhadiah (TSSB), kini sudah lebih tertib dan dampak negatifnya sudah berkurang.
“Namun penertiban masih perlu ditingkatkan terutama karena masih adanya kupon putih, yaitu kupon judi liar yang mendompleng pada KSOB/TSSB,” kata Rudini kepada wartawan setelah melapor kepada Presiden Soeharto di Cendana, Jakarta hari Senin.
Ia menjelaskan, “Kupon putih” sampai sekarang masih beredar di beberapa tempat secara sumbunyi-sembunyi dan peredarannya tidak terkendali. Demikian pula harga kupon liar itu sangat murah sehingga dapat dibeli oleh rakyat kecil di desa-desa.
“Kupon liar inilah yang berdampak negatif terhadap rakyat kecil,” ujar Mendagri. Selain melaporkan tentang KSOB dan TSSB, Rudini juga melaporkan kepada Presiden upaya peningkatan peranan Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
Penambang Liar
Atas pertanyaan wartawan, Mendagri mengemukakan, pihaknya sedang melakukan pembahasan dengan pihak Departemen Pertambangan dan Energi mengenai langkah-langkah lebih lanjut tentang penertiban penambangan liar.
Pihaknya juga sedang memikirkan jalan keluar bagi rakyat setempat yang secara tradisional memang mencari bijih emas, supaya dengan penertiban itu mereka tidak kehilangan mata pencaharian.
Rudini mengemukakan suatu gagasan, rakyat penambang tradisional itu bisa saja dimanfaatkan oleh pengusaha pemegang Kuasa Pertambangan (KP) emas di wilayah bersangkutan dengan terlebih dulu diberikan bimbingan cara-cara menambang yang tidak merusak lingkungan dan hasilnya ditampung oleh perusahaan pemegang KP.
Ia menilai pengawasan terhadap upaya penertiban penambang liar harus tetap dilakukan karena akhir-akhir ini disinyalir masuknya kembali para penambang liar pendatang terutama yang dibiayai oleh pemilik uang.
“Para penambang liar pendatang itu mutlak harus keluar dari daerah yang mereka garap selama ini,” tegas Rudini.
Ia akan minta laporan dari semua kepala daerah mengenai situasi terakhir dari penambangan emas di wilayahnya.
Sumber : ANTARA(03/10/1988)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku X (1988), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 654-655.