MENPEN: PEMERINTAH AKAN TELITI MEDIA MASSA YANG DISUSUPI KOMUNIS
Jakarta, Antara
Pemerintah tetap konsisten melakukan penelitian terhadap pers yang disusupi sisa-sisa G30S/PKI dan dengan sengaja memuat berita, artikel dan tajuk rencana yang bermaksud menyebarkan ajaran Marxisme dan Komunisme, demikian ditegaskan Menteri Penerangan Harmoko di Jakarta, Selasa.
“Pemerintah dalam hal ini tidak main-main dan akan mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) setiap surat kabar yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Menpen kepada wartawan setelah ia diterima Presiden Soeharto di Bina Graha.
Namun, katanya, dalam hal ini pihaknya tidak akan bertindak gegabah. Sebelum pencabutan SIUPP, kepada media yang bersangkutan akan terlebih dahulu diberikan peringatan-peringatan.
Ia memberi contoh pernah sebuah majalah berita yang terbit di Jakarta dicabut Surat Izin Terbitnya karena menurunkan tulisan-tulisan yang bernada penyebaran Marxisme dan Komunisme.
Atas pertanyaan wartawan, Harmoko mengemukakan dalam upaya penerapan bersih lingkungan di kalangan pers, maka yang pertama kali harus mengintrospeksi diri adalah para wartawan sendiri, kemudian penerbitan pers yang bersangkutan, PWI dan setelah itu barulah pengawasan oleh pemerintah.
“Yang dimaksud dengan bersih lingkungan dibidang pers, selain bersih secara fisik juga secara mental. Oleh karena itu, bersih lingkungan perlu pula diterapkan kepada para wartawan muda, supaya mereka bersih dari faham-faham yang menjurus ke Marxisme dan Komunisme,” demikian Menpen.
Ia mengungkapkan, Departemen Penerangan sedang melakukan penelitian terhadap sinyalemen-sinyalemen tentang masih adanya sejumlah media massa atau penerbitan pers yang mempekerjakan sisa-sisa G30S/PKI.
Kongres Samarinda
Menteri kepada Presiden juga melaporkan tentang rencana Kongres PWI ke-18 di Samarinda (Kaltim) 28 Nopember sampai 1 Desember 1988.
Kongres bertema “Memantapkan Peranan Pers Pancasila untuk Mensukseskan Repelita V” itu juga merupakan salah satu rangkaian konsolidasi organisasi dan wawasan kaum wartawan Indonesia.
Menurut rencana, Presiden Soeharto akan menyampaikan sambutan dan membuka kongres tersebut.
Harmoko juga melaporkan pelaksanaan Festival Film Indonesia (FFI) Nopember mendatang, dalam upaya meningkatkan produksi dan mutu film nasional, disamping merupakan upaya meningkatkan peranan film nasional sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan film nasional sebagai komoditas ekspor non-migas.
Menpen juga melaporkan rencana lawatannya ke Jeddah, Arab Saudi, untuk menghadiri Konferensi Para Menteri Penerangan Negara-negara Islam yang akan berlangsung mulai 10 Oktober.
Dalam pertemuan itu, menurut Harmoko, akan dibahas tindak lanjut kerjasama OKI (Organisasi Konferensi Islam) dibidang penerangan.
Indonesia akan menawarkan pemanfaatan Pusat Latihan Multi Media (MMTC) di Yogyakarta sebagai tempat latihan bagi para wartawan negara-negara Islam.
Sumber : ANTARA (04/10/1988)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku X (1988), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 528-529.