Ahli Strategi Dan Negarawan [1]

Mh Isnaeni [2]

Surat Perihtah Presiden Soekamo yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1966, atau yang selanjutnya dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), menempatkan Pak Harto pada posisi sentral dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Dengan lain perkataan, sehubungan dengan keluamya Supersemar tersebut, Pak Harto secara praktis memegang tanggung­jawab, baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan.

Dalam hubungan ini, sebagai pemegang Supersemar, Pak Harto dalam waktu singkat mengambil tindakan-tindakan yang sangat penting dan strategis, yang membawa dampak luas dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan selanjutnya di Indonesia. Tindakan strategis yang diambil Pak Harto tersebut adalah pembubaran PKI, beserta dengan organisasi-organisasi yang bemaung dibawah panji­panji PKI. Tindakan tersebut merupakan satu tindakan strategis yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap perkembangan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan di Indonesia.

Tindakan Pak Harto untuk membubarkan PKI tersebut, apabila dikaji secara ideologis, sebenarnya merupakan konsekuensi dari tekad rakyat Indonesia untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tindakan membubarkan PKI, bukan semata-mata karena tuntutan massa dan kesalahan partai itu melakukan dua kali pengkhianatan, pada tahun 1948 dan 1965, akan tetapi satu keharusan mutlak apabila memang hendak mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembubaran PKI merupakan tindakan strategis dari Pak Harto, oleh karen a ideologi PKI, yaitu komunisme, jelas bertentangan dengan Pancasila. Komunisme yang atheis tidak mungkin dibiarkan hidup berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang jelas mengharuskan setiap warganegara Indonesia berke-Tuhanan Yang Maha Esa, tanpa mempersoalkan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Sebagai konsekuensi selanjutnya, sudah tentu setiap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, harus tidak dibenarkan hidup dan berkembang di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut setiap organisasi apapun yang menganut ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, sudah tentu tidak dibenarkan hidup di bumi Indonesia.

Itulah sebabnya maka tindakan Pak Harto membubarkan PKI, adalah satu tindakan strategis yang sangat penting, karena langsung berkaitan dengan tekad rakyat Indonesia untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai Dasarnya. Tindakan tersebut jelas menggambarkan ketepatan strategi Pak Harto dalam usaha menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila dari malapetaka.

Tindakan-tindakan lain yang juga strategis sifatnya adalah kebijaksanaan Pak Harto dalam menata kembali organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai landasan kehidupan yang demokratis di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tindakan Pak Harto yang strategis tersebut adalah kebijaksanaannya terhadap PNI. Dalam tahun 1965, PNI mengalami musibah perpecahan yang sangat memprihatinkan. Terlebih lagi karena PNI kesusupan kader PKI Surachman, yang mempunyai posisi penting dalam partai, yakni sebagai Sekretaris Jenderal. Dengan demikian PNI secara mudah dapat dituduh terlibat dalam pengkhianatan G-30-S/PKI, sekalipun didalamnya masih terdapat cukup besar kekuatan. yang menjadi andalan Pancasila. Itulah sebabnya maka tidak mengherankan apabila dalam masyarakat terdengar suara keras yang menuntut agar supaya PNl dibubarkan. Bahkan di sementara daerah sudah ada pejabat yang mengambil tindakan membekukan PNI.

Namun demikian, Pak Harto mempunyai kebijaksanaan yang berbeda dengan tuntutan yang dilontarkan bertubi-tubi oleh sementara kalangan. Pak Harto sebagai seorang strateeg, ternyata tidak membubarkan PNI, bahkan sebaliknya mengusahakan agar supaya PNI dipulihkan dari sakitnya yang parah. Pak Harto justru berusaha mempersatukan kembali PNI; agar supaya dapat utuh sebagai satu kekuatan nasionalis, dengan ketentuan harus dibersihkan dari unsur-unsur negatif.

Apa yang dilakukan oleh Pak Harto tersebut merupakan satu bagian dari strategi besar, satu grand strategy, dalam kaitannya dengan penataan kembali kehidupan politik dan kemasyarakatan di Indonesia di masa depan. Sejarah membuktikan bahwa apa yang dilakukan Pak Harto tersebut adalah bagian dari strategi besar untuk menata kehidupan politik dan kemasyarakatan berdasarkan Pancasila. Hal ini nampak jelas setelah sidang MPRS pada bulan Juli 1966 mengambil keputusan yang dituangkan dalam Tap MPRS. No. XXII/1966 dan berbunyi antara lain:

“Pemerintah bersama­sama dengan DPR-GR segera membuat Undang-undang yang mengatur kepartaian, keormasan, dan kekaryaan yang menuju kepada penyederhanaan”.

Dengan berpegang pada Tap No. XXII/MPRS/1966 tersebut, Pak Harto selalu mengadakan pertemuan dan berkonsultasi dengan para pemimpin partai mengenai penataan kembali kehidupan politik dan kemasyarakatan di Indonesia, Dalam setiap pertemuan, dengan jelas Pak Harto mengemukakan satu konsep bahwa dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan di Indonesia hendaknya hanya ada dua golongan, yaitu kelompok material-spiritual dan kelompok spritual-material, disamping satu golongan karya, serta berasas Pancasila. Berkali-kali dalam setiap pertemuan yang diadakan, Pak Harto dengan cara halus mendorong pemimpin-pemimpin partai untuk mulai mengambil prakarsa bagi terwujudnya pemikiran adanya dua kelompok spiritual-material dan material-spiritual di samping golongan karya, dengan asas Pancasila. Dengan konsep tersebut diharapkan organisasi-organisasi politik Islam mengelompok dalam golongan spiritual-material, sedangkan organisasi-organisasi politik nasionalis, dimana PNI berada didalamnya, bergabung dalam golongan material-spiritual. Di sinilah letaknya ketepatan kebijaksanaan Pak Harto tentang mengapa tidak membubarkan PNI. Ternyata sampai tahun 1969, apa yang dianjurkan oleh Pak Harto tersebut belum terwujud.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, pemerintah pada tahun 1969 menyampaikan kepada DPR-GR dua buah rancangan undang-undang. Satu RUU mengenai pemilihan umum dan lainnya mengenai kepartaian di Indonesia. Ternyata dari dua buah RUU tersebut, baru dapat diselesaikan satu undang-undang, yaitu Undang-undang mengenai Pemilihan Umum. Sampai pemilihan umum pacta tahun 1971, jumlah partai politik di Indonesia masih tetap sembilan buah, yaitu PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, Partai Murba, NU, Parmusi, PSII dan Perti. Dengan demikian berarti apa yang diharapkan kepada para pemimpin partai untuk menyederhanakan kehidupan kepartaian dan membentuk dua kelompok, material-spiritual dan spiritual-materail disamping golongan karya masih belum terlaksana.

Namun demikian, sesuai falsafah Jawa aja nggege mangsa (jangan mendesak-desak dan tergesa-gesa) Pak Harto tidak kehilangan kesabaran dan terus memberi dorongan. Pak Harto tidak jemu-jemunya dalam setiap pertemuan dengan para pemimpin partai mengulang kembali apa yang telah dikemukakan sejak semula, yaitu perlunya dibangun dua kelompok spiritual-material dan material­ spiritual, disamping golongan karya dengan asas Pancasila.

Ternyata baru pada bulan Oktober 1972 lahir dua fraksi partai dalam DPR hasil pemilihan umum tahun 1971, yaitu Fraksi Persatuan Pembangunan, gabungan dari partai-partai Islam, dan Fraksi Demokrasi Pembangunan, gabungan dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Partai Murba, serta satu Fraksi Golongan Karya. Tetapi hal ini baru merupakan permulaan proses sejarah yang akan sampai pada muara akhir seperti yang diharapkan oleh Pak Harto.

Setelah terbentuknya fraksi-fraksi tersebut pada bulan Oktober 1972, dorongan ke arah terwujudnya konsep penyederhanaan kehidupan kepartaian di Indonesia sesuai tertuang dalam Tap MPRS No. XXII/1966, dan sesuai dengan pemikiran Pak Harto sejak semula, diteruskan. Bahkan lebih ditingkatkan. Alhasil dalam bulan Januari 1973 lahirlah dua partai politik, yaitu PDI dan PPP. Apa yang menjadi pemikiran Pak Harto berhasil maju selangkah.

Tetapi belum merupakan hasil yang terakhir, karena apa yang telah dicapai, baru bersifat badaniah. Belum menyangkut segi-segi batiniahnya, yaitu ideologi, atau asas dari partai-partai yang bersangkutan. Memang masing-masing partai telah mencantumkan Pancasila sebagai asas, atau ideologi dalam AD/ART nya; akan tetapi disamping asas Pancasila, masih dicantumkan watak dan ciri dari masing-masing partai yang bersangkutan. PPP masih bernafaskan agama Islam dan PDI masih berwatak kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial. Dengan demikian berarti belum sepenuhnya berasas Pancasila (tanpa tambahan).

Dari proses sejarah seperti di atas, maka nampak betapa bijaksananya Pak Harto dalam membangkitkan kesadaran para pemimpin partai untuk mewujudkan konsep besar yang mengatur kehidupan politik dan kemasyarakatan di Indonesia sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Tap MPRS No. XXII/1966. Selama kurang lebih tujuh tahun, dimulai dari tahun 1966 sampai dengan 1973, dengan sabar dan bijaksana Pak Harto terus mendorong, agar supaya para pemimpin partai secara sadar mewujudkan konsep adanya dua kelompok partai politik dan satu golongan karya, sebagai landasan kehidupan politik berdasarkan Pancasila. Sekalipun apa yang dicapai selama tujuh tahun baru menyangkut lahiriah, namun sudah merupakan permulaan yang cukup kuat untuk melangkah ke arah sasaran akhir, yaitu terlaksananya Pancasila (tanpa tambahan) sebagai satu-satunya landasan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Setelah terjadi fusi partai-partai politik menjadi PPP dan PDI, maka dua tahun kemudian, pada tahun 1975, berhasil disahkan Undang-undang mengenai Kepartaian dan Golongan Karya, yang mengukuhkan adanya dua partai politik dan satu goIongan karya. Dalam pada itu undang-undang tersebut, ternyata belum berhasil memantapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi (tanpa ada tambahan). Sebab dalam AD/ART masing-masing partai, masih tetap dicantumkan ciri partai yang bersangkutan.

Dalam hubungannya dengan pengukuhan Pancasila sebagai satu-satunya asas, baik bagi partai politik, golongan karya, ataupun organsisasi kemasyarakatan, ternyata masih diperlukan kesabaran. Dan mengenai hal ini dengan penuh kebijaksanaan Pak Harto terus tidak henti-hentinya berupaya, agat supaya dapat terwujud. Ternyata dalam sidang MPR tahun 1978 berhasil diambil keputusan mengenai masalah yang sangat penting dalam kaitannya dengan Pancasila, yaitu Ketetapan mengenai Pedoman Pelaksanaan dan Penghayatan Pancasila (P4), yang dituangkan dalam Tap MRR No. II/1978.

Proses mengenai keputusan tersebut, memang tidak berjalan mulus, karena harus melewati bermacam-macam hambatan. Dengan bijaksana, sekalipun adakalanya harus bersitegang, Pak Harto berhasil mengatasi hambatan yang berkaitan dengan keyakinan agama yang dianut seseorang. Sejarah telah mencatat bahwa dalam proses penyelesaian Rancangan Ketetapan mengenai P4 tersebut, sebagian dari anggota Fraksi PP tidak dapat menerima, sehingga pada satu ketika Pak Harto sendiri secara langsung perlu menangani masalah tersebut. Syukur alhamdulillah, MPR berhasil mengambil keputusan mengenai P4 dan dituangkan dalam Tap MPR No. II/1978.

Dengan adanya Tap MPR No. II/1978 tersebut, lahirlah dua lembaga non-departemen yang langsung mempunyai kaitan dengan masalah Pancasila, yaitu Tim P7 sebagai Badan Penasihat Presiden, dan BP7 sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan penataran mengenai Pancasila sebagai ideologi. Sekalipun demikian, tujuan akhir untuk memantapkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi, masih belum terlaksana secara penuh. Karena, seperti di atas telah dikemukakan, partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan, sekalipun telah berasas Pancasila, namun masih mempunyai ciri sendiri.

Baru pada tahun 1985, setelah Pak Harto terpilih kembali sebagai Presiden pada tahun 1983, berhasil disahkan sebuah undang­undang, yaitu UU No. 8/1985, yang menentukan bahwa semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan harus mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam Anggaran Dasarnya. Keluarnya UU No. 8/1985 ini merupakan satu peristiwa sejarah yang dengan tegas dan jelas menetapkan bahwa Pancasila adalah satu­satunya ideologi sebagai pedoman kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Dengan lain perkataan, konsekuensi daripada itu setiap ideologi selain Pancasila yang mencoba timbul dan tumbuh di Indonesia harus tidak dibenarkan.

Dari uraian seperti di atas, maka tergambar dengan jelas strategi Pak Harto untuk mencapai satu tujuan utama, yaitu memantapkan dan mengukuhkan Pancasila sebagai pegangan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kesabaran dan kebijaksanaan, sekalipun harus melewati proses panjang, Pak Harto berhasil sampai pada sasaran akhir.

Hal lain yang benar-benar harus mendapat penghargaan yang tinggi adalah kebijaksanaan Pak Harto dalam usaha membina kerukunan agama dalam rangka menciptakan stabilitas nasional. Sejarah dunia mengajarkan betapa tragisnya sesuatu bangsa apabila dilanda bentrokan antar penganut agama. Kerugian material yang tidak terhingga besamya, korban manusia yang tidak terhiti.mg jumlahnya dan kerusakan-kerusakan lain yang sangat besar, merupakan beban penderitaan bagi sesuatu bangsa yang dilanda bentrokan, atau benturan antara para penganut agama. Di India misalnya, karena benturan-benturan dan bentrokan-bentrokan yang terjadi antara penganut agama, rakyat hidup dalam keprihatinan.

Tetapi tidak demikian halnya di Indonesia, dimana kerukunan agama terbina dengan sangat baik. Bukan hanya rakyat Indonesia sendiri yang merasakannya. Pemimpin agama Katolik seluruh·dunia, Sri Paus, yang telah berkunjung ke Indonesia, melihat dengan mata kepala sendiri betapa harmonisnya kehidupan bangsa Indonesia yahg besar dan menganut berbagai agama dan kepercayaan. Dan yang sangat mengharukan adalah apa yang disaksikan sendiri oleh Sri Paus sewaktu berkunjung ke Indonesia, ialah kegotong-royongan rakyat Indonesia dalam usahanya menyukseskan kunjungan pemimpin agama Katolik seluruh dunia tersebut. Bangsa Indonsia penganut agama Islam dan lainnya memberi bantuan yang diberikan untuk ikut serta menyukseskan kunjungan tamu agung tersebut

Dalam hubungan ini ada baiknya dikutip bagian pidato. Pak Harto sebagai Presiden dalam pembukaan muktamar NU ke-28:yang berlangsung di Yogyakarta bulan November 1989. Beliau antara lain mengatakan:

“Pengembangan kehidupan beragama di tanah air memang memerlukan pemikiran dan penanganan yang makin sungguh-sungguh. Oleh karena itu penanganan bidang keagamaan memerlukan sikap yang arif bijaksana. Sejumlah negara mengalami gejolak sosial yang berkepanjangan karena masalah keagamaan. Tetapi kita bersyukur karena berkat Pancasila sebagai dasar falsafah negara, bangsa Indonesia terhindar dari gejolak yang berkepanjangan. Dengan Pancasila sebagai dasar falsafah negara, kita tidak menonjolkan salah satu agama sebagai agama negara. Dalam kehidupan kenegaraan kita, semua agama mempunyai kedudukan yang sama. Hal ini tidak berarti negara sama sekali tidak memperdulikan kehidupan keagamaan di negara kita. Malahan sebaliknya negara kita sangat berkepentingan dengan perkembangan kehidupan agama yang semarak, sehat dan dinamis.”

Demikian antara lain pidato Presiden. Pidato tersebut menggambarkan dengan jelas kearifan Pak Harto sebagai seorang negarawan. Statesmanship Pak Harto, ternyata menghasilkan kehidupan yang tenang, tenteram bagi seluruh bangsa Indonesia yang besar dan menganut berbagai agama dan kepercayaan. Kebijaksanaan inilah yang harus mendapat penghargaan dan penghormatan yang tinggi. Tanpa kearifan dalam membina kerukunan agama, bukan satu kemustahilan bangsa Indonesia mengalami gejolak sosial yang berkepanjangan seperti ditandaskan oleh Pak Harto di atas.

Dengan strategi yang mantap, disertai kenegarawanan yang andal, Pak Harto dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun memimpin rakyat Indonesia melaksanakan pembangunan dan berhasil secara kongkrit. Sasaran terakhir pembangunan memang belum tercapai. Pembangunan jangka panjang pertama selama 25 tahun, baru meletakkan dasar-dasar yang kokoh untuk dimanfaatkan sebagai landasan menuju pembangunan jangka panjang tahap kedua, yang dikenal dengan proses tinggal landas. Namun demikian, dasar-dasar pembangunan tidak berubah. Pancasila, yang tidak boleh digoyahkan; adalah landasan utama dalam melaksanakan pembangunan masyarakat adil-sejahtera lahir-batin, adalah sasaran akhir pembangunan.

Bahwa selama pelaksanaan pembangunan terdapat nuansa-nuansa dalam penggarapan, tidak berarti meninggalkan landasan semula dan sasaran akhir. Mengenai hal ini Pak Harto dalam satu pertemuan terbatas pemah menegaskan kurang lebih:

“Kita tidak akan dan tidak boleh bergeser dari landasan ideal dan sasaran akhir pembangunan. Pendahulu-pendahulu kita sudah mewariskan pemikiran-pemikiran yang cukup mantap. Kita tidak menyalahkan Orde Lama, akan tetapi memperbaiki apa yang telah dilakukan. Selama stabilitas seperti dialami dalam masa Orde Lama tidak ada, maka tidak mungkin pembangunan dilaksanakan. Dan selama pembangunan tidak dapat dilaksanakan, maka sulit untuk bisa men­ ciptakan masyarakat adil sejahtera. Karena itulah maka stabilitas menjadi unsur pokok untuk dapat melaksanakan pembangunan. Dan itulah sebabnya maka pelaksanaan pembangunan berpedoman pada Trilogi, yaitu stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan”.

Demikian kira-kira penjelasan Pak Harto.

Trilogi pembangunan dewasa ini memang mengalami pergeseran, oleh karena kondisinya sudah memungkinkan, sehingga menjadi: pertumbuhan, stabilitas dan pemerataan. Dengan demikian sebenarnya trilogi pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan, pada hakekatnya tidak mengalami perubahan. Dengan lain perkataan, Pak Harto tetap konsisten dengan apa yang pemah dijelaskan seperti di atas.

Trilogi pembangunan adalah satu kesatuan yang utuh. Tidak boleh dipisah-pisah antara satu dengan yang lain. Dengan lain perkataan, tidak semestinya diartikan pertumbuhan lebih diutamakan dari pada pemerataan. Bahwa dalam praktek belum dapat terlaksana secara kongkrit, tidak harus diartikan bahwa masalah pemerataan boleh diabaikan. Oleh karena itu disamping kerja keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, perlu diperhatikan pula terwujudnya pemerataan bagi seluruh masyarakat. Itulah sebabnya maka Pak Harto sering menekankan, hendaknya selalu dijaga jangan sampai kemajuan yang dicapai, menyebabkan timbulnya kesenjangan sosial. Berkali-kali Pak Harto menekankan, perlu selalu dijaga jangan sampai timbul kesenjangan sosial dalam hubungannya dengan usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Mengenai hal ini Pak Harto tidak hanya menganjurkan, akan tetapi benar-benar secara nyata mengusahakan terlaksananya pemerataan. Yang jelas, misalnya konsep pembangunan yang di­ laksanakan dengan dasar hukum Inpres. Dengan adanya proyek Inpres, pada hakikatnya Pak Harto berusaha agar supaya pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilakukan di beberapa wilayah tanah air, akan tetapi juga supaya rakyat secara langsung dapat merasakan hasilnya. Anggaran lnpres yang diberikan atas dasar jumlah penduduk di satu wilayah, diharapkan akan memungkinkan setiap wilayah bagaimanapun kecilnya, seperti desa misalnya, melaksanakan pembangunan. Sekalipun dalam skala kecil, akan tetapi dengan konsep tersebut, diharapkan sebelum hasil pembangunan yang berskala besar dapat dinikmati, rakyat mulai bisa merasakan. Demikian gambaran strategi pembangunan yang tepat dari Pak Harto dalam rangka usaha mencapai sasaran akhir, yaitu terwujudnya masyarakat adil sejahtera lahir-batin berdasarkan Pancasila.

Sebagai seorang yang memegang tanggungjawab kepemimpinan negara, Pak Harto percaya penuh pada potensi dan kesatuan rakyat. Hal ini tercermin dalam penjelasan mengenai ketahanan nasional. Pak Harto menegaskan perlunya diciptakan ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-budaya dan ketahanan militer. Terwujudnya ketahanan politik, ekonomi, sosial-budaya dan militer, yang akhimya merupakan ketahanan nasional, pada hakikatnya merupakan kebulatan rakyat yang dapat diandalkan untuk menghadapi berbagai tugas dan tantangan. Pak Harto menunjukkan sebagai contoh misalnya Vietnam. Berkat kesatuan dan kebulatan rakyat Vietnam, akhirnya dalam perjuangan berhasil mencapai kemenangan menghadapi Amerika dengan persenjataannya yang canggih. Demikian pula rakyat Afganistan tidak dapat ditumpas oleh kekuatan Uni Soviet yang mempunyai persenjataan yang modem.

Berbicara mengenai konsep pembangunan, mungkin ada orang yang mengira, bahwa Pak Harto tidak atau, sedikitnya, kurang menguasai persoalannya. Perkiraan semacam ini meleset sama sekali dan jauh dari kenyataan yang sebenamya. Sebab kenyataan yang sebenamya adalah: Pak Harto sangat menguasai persoalan setiap proyek yang sedang dilaksanakan. Pak Harto dapat dengan jelas dan rinci memberi uraian mengenai sesuatu proyek pembangunan. Mulai dari asal mula mengapa sesuatu proyek harus dibangun, bagaimana pembiayaan dan sasaran, atau hasil apa yang diperhitungkan akan dapat dicapai. Sebagai contoh misalnya proyek Batam. Secara rinci dijelaskan oleh Pak Harto mengapa Batam dibangun; mengapa di Batam dibangun lapangan golf yang besar dan proyek-proyek lain sebagai kelanjutannya. Pak Harto menjelaskan antara lain:

Di Jepang pada waktu ini terdapat banyak orang yang berkelebihan uang. Dan orang Jepang sangat gemar olahraga golf. Untuk berolahraga golf di Jepang sangat mahal. Sebab tidak cukup tersedia tanah untuk membangun lapangan golf. Karena itu orang Jepang yang gemar golf, dewasa ini pergi ke luar negeri untuk dapat bermain golf disamping berekreasi.

Sehubungan dengan itu, maka di Batam dibangun lapangan golt yang nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan orang-orang Jepang yang gemar bermain golf tersebut. Disamping lapangan golf, lapangan terbang di Batam akan dibangun sedemikian rupa, sehingga mampu menampung pendaratan pesawat-pesawat badan Iebar, seperti B-747 dan lain sebagainya. Dengan demikian nantinya diharapkan orang-orang Jepang yang gemar bermain golf, akan langsung terbang dari Tokyo ke Batam. Tidak usah singgah lagi di Singapura.

Selanjutnya di sekitar Batam terdapat banyak pulau. Ada yang tidak padat penghuninya. Maka di pulau tersebut dibangun peternakan babi. Alasannya karena di Singapura sudah tidak dikeluarkan izin oleh pemerintah Singapura untuk membangun peternakan babi. Sebab tidak ada lagi tanah, atau kawasan yang dapat digunakan untuk kepentingan peternakan babi, sedangkan Singapura sangat memerlukan babi untuk konsumsi rakyat.

Dengan demikian petemakan babi yang dibangun di sebuah pulau sekitar Batam tersebut, akan dapat dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan babi dari rakyat Singapura. Dengan lain perkataan, babi hasil petemakan tersebut, dapat diekspor ke Singapur. Tegasnya babi menjadi komoditas ekspor yang penting.

Sementara itu babi-babi yang kualitasnya tidak memenuhi syarat untuk ekspor perlu dicarikan cara pemanfaatannya. Akhirnya untuk dapat memanfaatkan babi-babi yang kualitasnya tidak memenuhi syarat ekspor itu, dibangunlah peternakan buaya. Babi-babi tersebut dipotong dan dagingnya dimanfaatkan untuk makanan buaya. Hasil peternakan buaya sedikitnya dua macam yang dapat dijadikan komoditas ekspor, ialah daging buaya yang juga banyak digemari dan kulit buaya yang harganya cukup mahal dan dicari oleh pengusaha luar negeri.

Demikian salah satu contoh bagaimana rincinya pemikiran Pak Harto mengenai sesuatu proyek pembangunan, yang mempunyai prospek cerah bagi peningkatan komoditas ekspor, baik berupa jasa, ataupun bentuk lainnya. Oleh karena itu akan keliru apabila ada orang yang mengira, bahwa Pak Harto seolah-olah tidak menguasai permasalahan. Terlebih lagi mengenai masalah pertanian. Jangan coba berdialog dengan Pak Harto apabila tidak menguasai masalah pertanian. Pak Harto sangat menguasai masalah-masalah yang ada kaitannya dengan pertanian, mulai dari bibit, lahan, irigasi dan berbagai macam pupuk yang diperlukan untuk kepentingan pertanian.

Menjalin hubungan baik, atau mengenal Pak Harto dengan dekat, banyak pelajaran yang dapat dipetik. Pendekatan Pak Harto tenang, sikapnya akomodatif, kepribadiannya sebagai seorang bapak dan sifat kenegarawanannya nampak. Misalnya, suatu ketika di tahun 1967, Pak Osa Maliki (almarhum), yang pada waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua MPRS, bertemu dengan Pak Harto dan terlibat dalam pembicaraan mengenai berbagai masalah. Dalam pembicaraan tersebut, Pak Harto menjelaskan kepada Pak Osa Maliki bahwa beliau waktu itu mendapat tekanan-tekanan yang sangat keras untuk membawa Bung Kamo ke sidang Mahmillub. Tetapi Pak Harto menandaskan apapun yang terjadi, tidak akan membawa Bung Karno ke sidang Mahmillub. Pak Harto menjelaskan alasannya, ialah tidak ingin menciptakan tradisi di Indonesia yang ·sangat tidak baik pengaruhnya untuk sejarah yang akan datang. Pengalihan kekuasaan lewat cara-cara di luar konstitusi, akan sangat tidak baik pengaruhnya. Pak Harto memberikan contoh negara-negara Amerika Latin. Dari satu perebutan kekuasaan, ke peristiwa yang lain. Akhirnya tidak akan tercipta ketenangan di negara yang bersangkutan.

Disamping itu Pak Harto berpegang teguh pada falsafah warisan orang-orang tua yang harus menjadi pegangan hidup, yaitu mikul dhuwur, mendhem jero. Apapun kekurangan orang tua, harus tetap dihormati. Apalagi Bung Karno besar jasanya kepada negara dan bangsa.

Itulah sebabnya maka Pak Harto dengan tandas menjelaskan. kepada Pak Osa Maliki, bahwa apapun yang terjadi, tidak akan membawa Bung Kamo ke Mahmillub. Ternyata sampai akhir hayatnya, Bung Kamo tidak pemah dibawa ke Mahmillub. Dan setelah wafat, Pak Harto sebagai Presiden menetapkan Bung Kamo sebagai Pahlawan Proklamator, yang hanya dua orang saja jumlahnya sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Contoh lain. Di ruangan dimana Pak Harto sering menerima tamu di kediaman Jalan Cendana, apabila seorang tamu agak teliti melihat kanan dan kiri, akan membaca tulisan huruf Jawa di atas pintu berbunyi: aja dumeh, bahasa Indonesianya kira-kira “Jangan mentang-mentang”. Bagi yang tidak dapat membaca huruf Jawa, tentu tidak mengerti tulisan apa yang ada di atas pintu tersebut.

Dua kata bahasa Jawa ini, sungguh penting untuk dihayati, terutama oleh para pemimpin, tokoh masyarakat, pejabat-pejabat dan lain sebagainya. Pelajaran yang mengandung arti ”jangan mentang-­mentang” ini bukan saja manis untuk dibaca, akan tetapi sungguh amat penting untuk diterapkan. Sikap “jangan mentang-mentang” sungguh sangat sesuai dengan Pancasila, terutama sila perikemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

Dengan tulisan tersebut tergambar watak Pak Harto yang berendah diri terhadap sesama, akomodatif dan sifat seorang bapak. Sungguh arif sifat-sifat yang demikian.

Ada lagi yang menarik. Dalam pembicaraan-pembicaraan santai, setelah dialog acara pokok usai, sering Pak Harto mengatakan: aja sok rumangsa bisa, nanging sing bisa rumangsa. Kata bahasa Jawa yang dibolak-balik dan mempunyai arti yang sangat berbeda ini sungguh amat penting untuk dipahami. Arti bebas dalam bahasa Indonesianya kira-kira: “jangan sok tahu, lebih baik mawas diri”.

Sungguh amat penting untuk didalami nilai apa yang dikemukakan oleh Pak Harto tersebut. Sebab dalam masyarakat sering terdapat manusia sok tahu, sok bisa, tetapi sebenamya kosong dan tidak tahu mawas diri. Dan dalam era pembangunan seperti sekarang, sudah tentu watak sok tahu ini bisa merugikan masyarakat banyak.

Apa yang diajarkan oleh Pak Harto seperti di atas perlu dihayati dan diterapkan dengan baik. Sementara itu ada hal lain yang juga perlu diperhatikan, apabila bertemu dan berkonsultasi dengan Pak Harto, sering orang menjadi bingung. Sebab Pak Harto selalu mendengarkan dengan wajah tersenyum. Jarang memperlihatkan wajah yang seram. Dengan demikian sulit untuk menerka, apakah laporannya disambut baik, diterima, atau tidak. Sebab tanggapannya selalu dengan wajah tersenyum. Lebih sulit lagi ialah membedakan apakah Pak Harto marah, atau justru senang. Sulit diterka, karena performance, atau penampilannya yang tenang, wajahnya yang tidak pemah seram dan tanggapannya yang akomodatif.

***