MUHAMMADIYAH BERHARAP DAPAT KERJASAMA DENGAN PIMPINAN BARU NU
Jakarta, Antara
Organisasi Muhammadiyah berharap kepemimpinan NU yang baru saja terpilih kembali dalam Muktamar di Yogyakarta dapat menjalin kerjasama dengan semua ormas Islam, termasuk dengan Muhammadiyah.
Harapan itu dikemukakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Drs.H. Lukman Harun di Jakarta Rabu, ketika dimintai komentarnya sehubungan dengan terpilihnya kembali KH Achmad Siddiq dan H. Abdurrahrnan Wahid sebagai pirnpinan NU periode lima tahun mendatang.
“Kerjasarna itu hendaknya didasari saling rnenghormati, dan diharapkan dapat mendorong kita untuk ‘fastabiqul khairat’ (berlomba-lomba dalam kebaikan, Red),” katanya.
Menurut Lukman Harun, hasil terpenting yang perlu digaris bawahi dari muktamar NU tersebut adalah penegasan ormas itu untuk tetap kernbali ke Khittah 1926 (landasan perjuangan NU semula).
Tokoh Muhammadiyah tersebut menilai kegiatan NU sebagai realisasi menuju Khittah 1926 nantinya akan menarik bagi umat Islam Indonesia, karena menitikberatkan di bidang keagamaan, sosial dan pendidikan, sama dengan apa yang dilakukan Muhammadiyah selama ini.
Masalah-masalah yang akan digeluti NU tersebut, sambung Lukman Harun, hingga kini masih menjadi persoalan yang harus ditangani bersama oleh umat Islam di negeri ini.
Lukman Harun juga menyatakan keyakinannya bahwa jika NU dan ormas-ormas Islam lainnya bekerjasama dengan baik dalam menangani masalah-masalah itu, maka apa yang disebut dengan kebangkitan Islam di Indonesia pada abad ke-15 Hijriyah ini bisa terwujud.
Muktamar NU Ke-28 yang berlangsung di Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, sejak Sabtu lalu berakhir Selasa malam setelah memilih kembali KH. Ahmad Siddiq dan H. Abdurrahman Wahid, masing-masing sebagai Rais Am Syuriyah (lembaga yang menggariskan kebijaksanaan) dan Ketua Tanfid ziyah (lembaga eksekutif) NU.
Muktamar yan g dibuka Presiden Soeharto tersebut juga mengeluarkan serangkaian keputusan lain, termasuk penegasan sikap NU untuk tetap kembali ke Khittah 1926.
Tekad kembali ke Khittah 1926 pertama kali diputuskan secara formal oleh NU pada muktamarnya ke-27 di Situbondo, Jawa Timur, Desember 1984. Sebelum adanya keputusan Situbondo itu, NU tercatat masih menjadi organisasi politik salah satu pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sumber : ANTARA (29/11/1989)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 362-363.