ORIENTASI PEMBANGUNAN KOTA BARU HARUS PADA GOLONGAN RENDAH DAN SEDANG
Presiden Soeharto memerintahkan dalam membangun kota-kota baru di sekitar Jakarta dan Surabaya agar berorientasi kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan sedang, Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat (Menpera) Cosmas Batubara mengatakan di Bina Graha Selasa pagi usai dia bersama-sama Menteri Keuangan Radius Prawiro, Menteri Sekretaris Negara Soedharmono dan Gubernur Bank Indonesia Arifin Siregar diterima Presiden Soeharto.
“Presiden minta agar kota-kota baru jangan sampai ditempati hanya oleh perumahan-perumahan yang besar-besar, karena hal itu bukan program pemerintah. Yang menjadi program kita, menggabungkan kebutuhan rumah-rumah yang kecil, sedang dan bagi kelompok yang mampu,” kata Cosmas.
Membangun kota baru merupakan salah satu usaha mengendalikan peningkatan harga tanah, berarti pula mengkoordinasikan kegiatan pemerintah dan swasta di dalam memenuhi kebutuhan perumahan.
Dikatakan, kota-kota baru yang akan dibangun di Jakarta melebar ke arah Bekasi (timur) dan ke Tangerang (barat). Tapi tetap berpedoman kepada rencana induk Jabotabek (Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi) sebagai pedoman, sehingga lokasilokasi kota-kota baru itu mengikuti zone-zone perumahan yang ada dalam rencana induk Jabotabek tahun 2005.
Menurut Cosmas, luas yang paling ideal untuk membangun kota-kota baru adalah sekitar 300 hektar. Namun Menpora mengakui, pihaknya sedang memperdalam studi tentang kota-baru seluas 5000 hektar yang akan dibangun di sekitar Serpong.
Sebab, untuk menunjang konsep pemerintah bahwa daerah Serpong akan dikembangkan sebagai daerah Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), diperlukan perumahan-perumahan dengan skala besar di sekitarnya.
Dijelaskannya, dengan perkembangan Puspiptek, perlu dibangun jalur jalan dan jalan kereta api ke Serpong. Begitu pula pengembangan proyek air minum dan perlistrikan hingga nantinya bisa diketahui luas tata ruang yang perlu dikembangkan di daerah Serpong itu.
“Serpong adalah termasuk wilayah Jabotabek yang dikembangkan perumahannya,” kata Menteri.
Sewindu KPR
Menteri Cosmas Batubara juga melaporkan kepada Kepala Negara tentang pelaksanaan sewindu kredit pemilikan rumah (KPR).
Dari pengalaman delapan tahun itu ternyata masih banyak kelompok masyarakat yang seharusnya dapat memperoleh murah, tapi tidak bisa mendapatnya karena harganya cukup mahal.
Oleh karena itu jumlah rumah yang dapat dijangkau oleh kelompok pendapatan rendah akan lebih banyak dibangun pada masa mendatang.
Dikatakan, dari jumlah 300.000 rumah yang direncanakan untuk dibangun dalam Pelita-IV sebagian besar adalah dalam bentuk lebih kecil yang dapat dikembangkan para penghuninya.
Menteri mengatakan jumlah tunggakan KPR yang telah berusia delapan tahun itu adalah sebanyak Rp 1,2 milyar untuk tahun 1983 atau 9,5 persen lewat Perumahan sedangkan sebanyak Rp 5,1 milyar atau 12 persen lewat non Perumnas.
“Tunggakan tersebut diantaranya tidak disampaikan oleh sementara instansi kepada BTN (Bank Tabungan Negara) padahal gaji pemilik rumah sudah dipotong,” kata Menteri. Tapi Cosmas menolak untuk menyebutkan instansi mana yang telah berbuat curang ini. (RA)
…
Jakarta, Merdeka
Sumber : MERDEKA (06/12/1984)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 989-990.