PANGAB JANJI TINGKATKAN MUTU ABRI[1]
Jakarta, Suara Karya
Presiden Soeharto menginstruksikan pimpinan ABRI agar meneruskan program yang sudah ada dan melanjutkan konsolidasi di dalam tubuh ABRI.
Instruksi Presiden tersebut disampaikan ketika menerima Menhankam Jenderal TNI Edi Sudradjat dan Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin. Kedua pimpinan tinggi itu melaporkan serah terima jabatan Pangab dari Jenderal TNI Edi Sudradjat kepada Jenderal TNI Feisal Tanjung di Mabes ABRI Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (22/5).
“Lanjutkan program yang sudah berjalan, teruskan konsolidasi ABRI,” kata Kepala Negara sebagaimana dikutip Jenderal Edi Sudradjat.
“Itu pesan yang utama kepada beliau (Feisal-Red).Pertanyaannya bukan kepada saya dong,” kata Jenderal Edi sambil menunjuk ke Jenderal Feisal.
Sementara itu menjawab pertanyaan, Pangab Jenderal TNI Feisal berjanji akan meningkatkan mutu semua jajaran ABRI. Sedangkan pernyataannya mengenai Tut Wuri Handayani, kata Pangab, merupakan salah satu dari 11 asas kepemimpinan ABRI. “Jika situasi dan kondisi sudah sesuai dengan konstitusi, ya ABRI mendorong. Tapi kalau belurn menuju pada itu semua, ABRI harus berada di tengah dan di depan. Sebab ABRI bertanggungjawab penuh terhadap kemajuan bangsa dan negara,”kata Pangab menegaskan. Ketika wartawan minta contoh konkret asas kepemimpinan ABRI, Pangab mengatakan agar hal itu dilihat saja di lapangan.
Perampingan
Mengenai perampingan di tubuh ABRI, Pangab menyebutkan sebagai validasi. Terlebih dulu pihaknya akan mengecek dan melihat apa yang perlu dirampingkan dan dibenahi. “Kan saya harus baca dan pelajari dulu. Saya tanya dulu Kepala Staf Angkatan, “ujarnya.
Atas pertanyaan mengenai penilaian bersih dan tidak bersih lingkungan, Pangab mengingatkan bahwa ada lembaga institusi yang bertugas mengevaluasi hal itu. Kalau kemudian dalam penilaian itu terdapat kesalahan tentu saja akan dilakukan pengecekan. Kesalahan yang disebabkan unsur kesengajaan sudah pasti akan ditindak. “Jadi tetap saya lakukan rehabilitasi,” katanya.
Sipadan
Sementara itu menjawab pertanyaan, secara terpisah, Menhankam Edi Sudradjat mengatakan, soal Pulau Sipadan dan Ligitan status quo-nya sudah jelas. Persoalan ini akan dibahas oleh working group kedua negara.
Akan halnya investasi Malaysia di sana, Menhankam mengatakan bahwa masalah itu sudah lama. Pihak Indonesia sudah rninta agar pembicaraan mengenai investasi itu ditunda. Permintaan penundaan itu telah disampaikan ke Malaysia dan seharusnya kata Menhankam, mereka setuju.
Masalah Sipadan dibahas dalam Joint Border Commission (JBC). Bertindak sebagai wakil ketiga negara adalah Pangab (Indonesia), Menhankam (Malaysia) dan Mendagri (PNG). (N-1)
Sumber:SUARAKARYA(25/05/1993)
____________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 632-634.