PEMBANGUNAN TIDAK MUNGKIN HANYA DILAKUKAN PEMERINTAH
Presiden Soeharto :
Memandang usaha swasta nasional semata-mata sebagai bidang perseorangan yang diharapkan memberi keuntungan sebesar-besarnya akan menyesatkan tujuan pembangunan nasional.
Presiden Soeharto menandaskan hal itu ketika menerima peserta Munas Kadin Indonesia di bawah pimpinan Ketua Umum Sukamdani Sahid Gitosardjono di Bina Graha hari Sabtu.
Dunia usaha swasta nasional diharapkan oleh Kepala Negara agar benar-benar memahami pesan-pesan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa kemakmuran masyarakatlah yang di utamakan, bukan kemakmuran orang-seorang.
Karena itu, cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, maka tampuk produksi akan jatuh ke tangan orang yang berkuasa dan ini membuka kemungkinan rakyat banyak akan ditindas.
Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangani orang-orang, Presiden menegaskan. Pembangunan ekonomi harus mewujudkan dan selalu memperkuat terwujudnya keadilan sosial, ujar Presiden.
Kepala Negara, mengingatkan hal itu kembali kepada dunia swasta nasional karena tahun-tahun terakhir ini tampak kemajuan dan kebangkitan dunia swasta. Justru pada tahap-tahap awal kebangkitan tadi dunia swasta perlu ditata sebaik-baiknya dan menyadari semangat dan arah pembangunan.
Demokrasi Ekonomi
Dalam tata perekonomian nasional dan dalam demokrasi ekonomi, jelas ada tempat dan ruang gerak yang cukup luas bagi dunia usaha swasta nasional, sebagai salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Pembangunan yang hanya dilakukan oleh Pemerintah sendiri, bukan hanya salah, akan tetapi memang tidak mungkin. Karena masyarakat luas diajak serta berperan sesuai dengan lapangan dan kemampuan masing-masing sehingga berkembang tanggung jawab bersama sebagai kekuatan pembangunan yang sangat kuat.
Untuk memperluas tanggung jawab pembangunan dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kalangan dunia swasta untuk berkembang maka Pemerintah selaluberusaha untuk menciptakan suasana usaha yang baik, memberi pengarahan dan bimbingan.
Presiden Soeharto juga mengingatkan, dalam Repelita IV yang akan datang kita bertekad harus memacu lebih cepat jalannya roda-roda pembangunan, karena jika kita tidak bertindak demikian maka kita akan ditimbuni masalah-masalah sosial ekonomi yang lebih besar lagi.
Harus diakui dalam beberapa bidang sasaran Repelita Ill misalnya telah dilampaui saat ini, semuanya merupakan hasil besar dan modal yang kuat untuk mempercepat jalannya pembangunan. Namun secara realistis harus disadari perkembangan keadaan dunia masih memprihatinkan di tahun-tahun mendatang, baik di bidang keamanan maupun di bidang ekonomi.
Secara khusus Presiden mengharapkan agar Kadin memperhatikan pembinaan golongan ekonorni lemah. Sikap membantu golongan ekonomi lemah yang terpenting ialah memberi kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan kekuatan sendiri.
Juga diharapkan agar dunia usaha swasta pandai-pandai menggunakan modal yang ada secara efisien. Modal yang dimiliki hendaknya ditanamkan kembali pada kegiatan yang produktif, dan tidak terhambur untuk hal-hal yang tidak berguna bagi pembangunan bangsa kita, kata Presiden Soeharto dalam pesan-pesannya.
Pelindung
Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Priode 1982/1985 Sukamdani Sahid Gitosardjono melaporkan hasil Munas dan mengharapkan, Kepala Negara sebagai pelindung organisasi itu.
Kadin juga mendukung pernyataan-pernyataan yang mengharapkan Jenderal Purnawirawan Soeharto menjadi Bapak Pembangunan dan bersedia dipilih kembali, sebagai Mandataris Presiden RI untuk periode lima tahun mendatang. (RA)
…
Jakarta, Pelita
Sumber : PELITA (27/09/1982)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 993-994.