PEMERINTAH TIDAK PAKSAKAN JENIS PENCEGAH KEHAMILAN
Presiden Soeharto:
Presiden Soeharto hari Senin menegaskan, pemerintah Indonesia tidak memaksakan penggunaan alat dan obat kontrasepsi tertentu saja.
Sebab, alat-alat dan obat-obat kontrasepsi memang perlu disesuaikan dengan kehendak masyarakat yang memakainya, demi berhasilnya program keluarga berencana.
Karena itu jika sesuatu alat atau obat tidak disenangi oleh sekelompok masyarakat, maka perlu dicari alat atau obat lain yang dapat mereka terima dengan perasaan tenang. Yang penting adalah alat-alat kontrasepsi tersebut hendaknya efektif, aman, mudah digunakan dan murah.
Demikian dikemukakan Kepala Negara ketika membuka pertemuan tahunan ke-2 Perhimpunan Pengembangan Kontrasepsi (Society for the Advancement of Con traception, SAC) di Istana Negara.
Pertemuan internasional yang diselenggarakan bersama SAC dan BKKBN ini berlangsung di Hotel Borobudur sampai dengan Jumat 30 November mendatang.
Tak kurang dari 150 makalah ilmiah tentang perkembangan metode KB akan dibahas oleh sekitar 100 peserta dari segenap penjuru dunia.
Dalam rangka mencari metode KB yang disenangi masyarakat itulah Presiden Soeharto menilai pertemuan tahunan ke-2 SAC di Jakarta ini punya arti penting.
“Saya berharap agar dari forum ini dapat dihasilkan gagasan-gagasan baru di bidang kontrasepsi, yang setelah melalui pengembangannya kelak akan menghasilkan alat-alat dan obat-obat kontrasepsi yang diterima oleh masyarakat dan tinggi manfaat serta peranannya dalam mendukung mantapnya program keluarga berencana,” kata Presiden.
Masa Depan Dunia
Pada awal sambutannya, Kepala Negara mengingatkan betapa pentingnya arti program KB bagi masa depan dunia dan umat manusia. Masa depan itu akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan negara-negara di seluruh dunia dalam mengendalikan jumlah penduduk.
Keberhasilan atau kegagalan itu akan menentukan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas besar untuk mewujudkan perikehidupan yang maju dan sejahtera lahir batin yang menjadi cita-cita seluruh umat manusia.
Berbicara tentang kedudukan program KB di Indonesia, Presiden Soeharto menyatakan bahwa program tersebut ditempatkan sebagai bagian yang penting dari usaha pembangunan nasional.
Pelaksanaan program KB dipandang sebagai bagian dari usaha pemerintah Indonesia untuk mewujudkan keluarga bahagia. Sebab keluarga bahagia merupakan aspek yang sangat penting dari pembangunan nasional di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan lahir batin bangsa, agar seluruh rakyat dapat secara adil dan merata menikmati kesejahteraan yang lebih baik dalam masyarakat Indonesia yang makin maju.
“Dalam mengejar cita-cita dan tujuan pembangunan yang demikian itu kami bersikap realistik. Di sini yang kami hadapi adalah masalah kependudukan atau lebih jelasnya pengendalian jumlah penduduk. Kami menyadari bahwa jumlah penduduk merupakan salah satu potensi pembangunan. Namun kami juga menyadari bahwa jumlah penduduk yang besar saja, tanpa tingkat kesejahteraan yang tinggi dan tanpa kualitas yang memadai, akan berbalik menjadi beban yang berat,” tandas Kepala Negara.
Apalagi menurut Presiden Soeharto, bangsa Indonesia masih berada dalam tahap-tahap awal pembangunan sosial ekonomi dengan jumlah penduduk yang besar.
Penyebaran 160 juta penduduk Indonesia tidak merata, karena sebagian terbesar tinggal di pulau Jawa yang relatif kecil. Karena itulah kami harus bekerja keras agar program KB kami berhasil.
Kami menyadari bahwa apabila program KB kami sampai mengalami kegagalan, maka kami akan menghadapi masalah kependudukan yang gawat, yang dapat menjadi perintang bagi kelanjutan pembangunan kami, kata Presiden Soeharto pula.
Lima Masalah KB Indonesia
Sementara itu Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) Emil Salim kemarin siang menjelaskan lima masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program KB di Indonesia.
Pertama penurunan tingkat kesuburan harus dibarengi penurunan tingkat kematian. Sebab, tingkat kematian yang tinggi akan meningkatkan tingkat kelahiran.
Kedua, pendidikan wanita Indonesia yang relatif masih rendah harus ditingkatkan. Ketiga, perluasan lapangan kerja dan perbaikan tingkat upah/gaji. Sebab, kesulitan mata pencaharian mendorong orang tua menjadikan anak-anaknya tenaga kerja untuk membantu perekonomian keluarga.
Keempat, masyarakat harus mengubah pandangan bahwa jumlah anak yang banyak sebagai suatu kebanggaan dan kelima, keberhasilan pelaksanaan program KB harus ditunjang fasilitas kesehatan yang memadai.
Tentang metode KB yang tepat, Emil Salim juga mengharapkan adanya dukungan dari kalangan ahli kedokteran.
Hendaknya metode tersebut memenuhi lima persyaratan. Pertama, syarat kesederhanaan, dan nampalmya pil KB-lah yang paling populer selama ini.
Kedua, hendaknya bukan metode yang menyebabkan perubahan menetap (irreversible), seperti misalnya sterilisasi.
Ketiga, memperhatikan harkat wanita. Keempat, bersifat ekonomis dan kelima, mempunyai keampuhan yang tinggi dengan risiko yang rendah.
Senin siang para peserta juga memperoleh penjelasan tentang pelaksanaan program KB nasional di Indonesia dari Kepala BKKBN Dr Haryono Suyono. Sedang Menteri Kesehatan dr Suwardjono Surjaningrat menguraikan panjang lebar tentang program terpadu kesehatan dan KB di Indonesia.
Hari selasa pagi ini para peserta akan diberi kesempatan meninjau di lima wilayah DKI Jakarta. Masing-masing di dua kecamatan, yaitu Gambir, Tanah Abang, Kebon Jeruk, Grogol Petamburan, Pasar Rebo, Kramat Jati, Tanjung Priok, Penjaringan, Kebayoran Lama dan Setia Budhi. (RA)
…
Jakarta, Kompas
Sumber : KOMPAS (27/11/1984)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 986-989.