PERUSAHAAN EROPA TINGKATKAN USAHA INDONESIA
Jakarta, Antara
Antara 80 sampai 100 orang pimpinan perusahaan luar negeri terutama dari Eropa akan berkumpul di Jakarta bulan Oktober mendatang untuk mengetahui lebih jelas prospek dan hal itu diungkapkan Menteri/Ketua Bappenas J.B. Sumarlin kepada wartawan setelah melapor kepada Presiden Soeharto di Bina Graha Jakarta, Senin siang.
Pertemuan yang akan berlangsung 21 dan 22 Oktober itu diatur oleh Economic Mondial Forum (EMF), suatu lembaga ekonomi berkedudukan di Jenewa, Swiss.
“Pertemuan serupa pernah diadakan tahun lalu di Jakarta, sebagai hasil kerjasama antara Kadin Indonesia dengan BKPM,” ujar Sumarlin.
Kepada Presiden juga dilaporkan rencana sidang ke-44 Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik (ESCAP) di Jakarta 11 sampai 20 April tahun depan, di mana sekitar 1.200 peserta dari 48 negara diharapkan hadir.
Sidang yang berthema pokok menyangkut kebijaksanaan pengembangan sumberdaya manusia itu juga akan dihadiri wakil-wakil dari lembaga-lembaga internasional antara lain ILO, ADB dan UNICEF.
Indonesia pernah menjadi tuan rumah sidang ESCAP tahun 1953 di Yogyakarta, ketika lembaga tersebut masih bernama ECAFE.
Atas pertanyaan wartawan, Sumarlin mengatakan ia tidak melaporkan tentang hasil kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Bali baru-baru ini kepada Presiden, karena 21 Oktober nanti Arifin Siregar selaku ketua umum lama ISEI akan melaporkankan hasil kongres tersebut dimana Sumarlin terpilih menjadi ketua umum baru organisasi itu.
Berubah Status
Ditanya mengenai kemungkinan perubahan status suatu perusahaan. Pertanyaan wartawan tersebut dikemukakan sehubungan dengan rencana pengalihan sebagian saham pabrik semen yang berstatus PMDN menjadi PMA.
“Jika perlu, itu bisa saja dilakukan,” ujar Sumarlin. Ia menguraikan, kadangkadang sebuah perusahaan menghadapi masalah-masalah manajemen, pemasaran dan ada pula masalah permodalan. Dalam hal kesulitan modal, maka ada jalan untuk mengundang modal asing dalam usaha membantu atau menyehatkan perusahaan tersebut.
Namun ia menegaskan, pada pokoknya kebijaksanaan pemerintah tetap tertuju pada upaya memperbesar saham dalam negeri pada perusahaan-perusahaan PMA sehingga lambat laun menjadi PMDN.
Pemerintah memberi kesempatan kepada PMDN yang mengalarni kesulitan untuk menambah modal dari investasi asing, sebab bila keadaan sulit itu terus dibiarkan akan merugikan secara nasional.
Sumber: ANTARA(14/09/l987)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 536-537.