PRESIDEN:
POLITIK ADU KEKUATAN HARUS DITINGGALKAN [1]
Jakarta, Antara
Presiden Soeharto menegaskan hari Sabtu, politik adu kekuatan, baik kekuatan senjata maupun ekonomi dan siasat subversi harus ditinggalkan, karena hanya akan menghasilkan permusuhan dan kesengsaraan.
Dalam amanat pada pelantikan enam orang dubes RI di Istana Negara, oleh Presiden ditegaskan, kerjasama di antara negara2 ASEAN seperti dihasilkan dalam KTT-nya di Bali adalah untuk maksud2 yang konstruktif agar bangsa2 di wilayah ini segera menikmati kemajuan, merasakan kesejahteraan dan hidup dalam suasana damai.
“Perhimpunan kita itu tidak kita tujukan untuk menghadapi kelompok lain yang manapun. Ini adalah sikap kita”, kata Kepala Negara.
Tapi oleh Presiden ditegaskan, bahwa sikap itu tidak boleh diartikan sebagai kelemahan atau sikap minta belas kasihan. Sebaliknya sikap ASEAN itu justru menunjukkan tekad, kemauan dan kesiap-siagaan untuk bersama2 membangun dan bertanggungjawab atas nasib dan masa depannya sendiri.
“Dengan kerjasama yang luas di berbagai bidang maka akan terwujudlah ketahanan nasional masing2 anggota yang akan menjadi landasan dari ketahanan regional. Dan dengan begitu akan terwujud keinginan ASEAN untukmembangun suatu wilayah yang damai, bebas dan netral”, demikian Presiden.
Para dubes luar biasa dan berkuasa penuh yang dilantik itu adalah Adlin Sjah Nennie untuk Srilangka, Utojo Sutoto untuk Republik Suriname, Hardi SH untuk Republik Demokrasi Vietnam, R. Kusumasmoro MA untuk Argentina, Chili dan Uruguay, Djanamar Adjam untuk kerajaan Arab Saudi dan R.A.S. Hardojo untuk Etiopia.
Kebudayaan Baru
Presiden menyatakan, semua bangsa harus membangun kebudayaan baru dalam hubungan diantara mereka, ialah saling menghormati dan mempercayai, perundingan dan persahabatan, kerjasama dan bantu-membantu yang konstruktif.
“Hanya dengan kebudayaan ini manusia akan dapat menyelamatkan kehidupannya yang sekarang, dan mewariskan suatu masyarakat dunia yang lebih adil, sejahtera dan damai kepada generasi2 yang akan datang”.
Dikatakan, tata hubungan intemasional baru harus dibangun sehingga semua bangsa dapat hidup berdampingan secara damai tanpa ada purbasangka buruk terhadap sistim politik atau sosial yang dianut. Semua bangsa harus dapat memikul tanggung jawab bersama terhadap pemeliharaan perdamaian dunia serta sama2 berhak untuk menikmati kemakmuran lahiriyah dan kebahagiaan rokhaniah yang merata dan adil.
“Semua bangsa harus mengakui dan menghormati kedaulatan masing2 untuk membangun masyarakat yang dicita2kan, saling bantu membantu dan kerjasama untuk tujuan2 yang konstruktif serta menjauhkan diri dari segala bentuk cara untuk mencampuri urusan rumah tangga bangsa lainnya”, demikian Presiden Soeharto. (DTS)
Sumber: ANTARA (27/03/1976)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 53-54.