PRESIDEN INGINKAN HUMAS DIBERI TEMPAT LAYAK
Untuk merealisir prinsip ”managemen terbuka” yang dianut pemerintah, maka fungsi pejabat Humas (hubungan masyarakat) dinilai sangat penting. Karena itu, kepada mereka perlu diberi tempat yang layak sesuai dengan fungsinya.
Demikian pendapat Presiden Soeharto yang dikemukakan, Rabu kemarin, di Bina Graha ketika menerima Menteri Dalam Negeri Amirmachmud dan Menteri Penerangan Ali Murtopo yang didampingi oleh Sekjen ke dua departemen. Kepada Presiden Soeharto, dilaporkan rencana rapat kerja kehumasan seluruh Indonesia guna meningkatkan kemampuan.
Sekjen Departemen Penerangan, Soetikno Loekitodisastro mengutip Presiden Soeharto sebagai mengatakan, pejabat humas harus bisa menjelaskan segala sesuatu mengenai instansi tempat dia bekerja dan kalau penggolongan pejabat Humas ditentukan terlalu rendah di departemen atau instansinya tentunya ia jarang diikutsertakan dalam rapat-rapat penentuan kebijaksanaan, kata Soetikno mengutip Presiden.
Sebelumnya Menteri Ali Murtopo mengatakan, Departemen Penerangan bertugas membina kehumasan di Indonesia, dengan dukungan Menteri Dalam Negeri serta departemen-departemen lainnya.
Sistem kehumasan di dalam negeri belum pernah memasyarakat, dan karena itu perlu ditingkatkan efisiensi dan produktivitasnya.
Raker Kehumasan
Raker kehumasan tersebut akan diadakan 11 sampai 15 Januari mendatang. Pesertanya sekitar 1.200 orang, mulai dan para pejabat Humas Daerah Tingkat II, Tingkat I dan Humas Instansi Tingkat Pusat.
Tujuan raker, untuk meningkatkan kemampuan teknis dan penertiban organisasi kehumasan di seluruh Indonesia. "Mudah-mudahan Menteri PAN Pak Sumarlin melihat posisi Humas yang levelnya sekarang ini kacau,” kata Ali Murtopo.
Selain itu Raker bertujuan agar, Humas dapat ikut mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber), serta agar pejabat Humas dapat menciptakan hubungan lebih akrab dengan masyarakat untuk meningkatkan motivasi pembangunan.
Kaitan Pemilu
Sekjen Departemen Dalam Negeri Soeprapto menambahkan, dalam hubungan dengan Pemilu, sesuai dengan fungsinya, pejabat Humas perlu mernperoleh ”masukan” bagaimana sebetulnya memberi penjelasan kepada masyarakat, sehingga mereka berpartisipasi dalam Pemilu.
"Untuk ini, pejabat Humas perlu benar-benar memahami latar-belakang serta batasan-batasan pelaksanaan Pemilu yang ‘luber’ ini," kata Soeprapto.
Menjawab pertanyaan, Soeprapto mengatakan menjelang ditetapkannya daftar calon sementara anggota DPR untuk Pemilu tanggal 15 Januari. LPU telah menerima 45 tanggapan yang pada umumnya bersifat positif.
Semua tanggapan masyarakat tersebut, 18 ditujukan kepada calon PPP, 12 ditujukan kepada calon Golkar dan 15 ditujukan kepada, calon PDI, kata Soeprapto tanpa memperinci isinya. (RA)
…
Jakarta, Kompas
Sumber : KOMPAS (07/01/1982)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 1071-1072.