PRESIDEN : JANGAN SAMPAI ADA PEMAKSAAN KEHENDAK

PRESIDEN : JANGAN SAMPAI ADA PEMAKSAAN KEHENDAK[1]

 

Jakarta, Merdeka

Bangsa Indonesia menganut sifat dasar yang meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan, apalagi perseorangan. Karena itu, dalam berorganisasi jangan sampai ada suatu kelompok dengan sewenang-wenang memaksakan kehendaknya kepada kelompok lain.

“Bangsa kita tidak menganut sikap siapa yang kuat dialah yang menang. Dan kemudian menindas kelompok yang kalah.” kata Presiden Soeharto ketika membuka Musyawarah Nasional Keluarga Besar Kader Pembangunan Indonesia di Istana Negara, Senin (24/6).

Diingatkan, musyawarah nasional suatu organisasi mempunyai arti penting bagi kehidupan organisasi itu sendiri. Sebabnya, karena musyawarah nasional memegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi. Dalam musyawarah nasional itulah, diambil keputusan-keputusan yang mendasar bagi kehidupan suatu organisasi.

Dalam menyelenggarakan Munas, hendaknya berpegang teguh kepada nilai-nilai dalam Pancasila yang menjadi satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu, dalam menjalankan musyawarah, setiap orang agar mampu mengemukakan pikiran dengan jernih dan hati yang bersih.

“Jangan dilupakan bahwa setiap keputusan yang akan diambil haruslah mempertimbangkan dengan  semasak-masaknya kepentingan bersama.” katanya.

“Pengabdian organisasi ini, hendaknya tertuju kepada masyarakat di lapisan bawah, yang membutuhkan bimbingan dan pelatihan serta permodalan dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan.” tambahnya.

Presiden juga menegaskan, setiap organisasi sosial kemasyarakatan, harus lebih banyak melakukan perbuatan nyata yang bermanfaat bagi rakyat banyak dari pada disibukkan oleh urusan-urusan intern organisasi.

“Jangan sampai kita memiliki  banyak  organisasi  kemasyarakatan yang kegunaannya hanya dirasakan oleh pemrakarsa dan pengurusnya, tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh segenap anggota, apalagi oleh masyarakat luas.” tambah Presiden.

Ketua Umum Kader Pembangunan Indonesia Abdul Gafor melaporkan, Munas yang dihadiri sekitar 900 peserta akan berlangsung hingga Rabu (26/6).

Menurut dia, organisasi yang dipimpinnya membeli sejumlah saham PT. DSTP untuk menghimpun modal membuat pesawat N-2130. Jumlah uang yang dibelikan saham sebesar Rp. 175 juta yang nantinya ditukar dengan saham PT. DSTP 1.000 dolar AS per lembar.

Keluarga Besar Kader Pembangunan Indonesia itu ialah Gabungan Karyawan Pembangunan Indonesia (GAKPI), Wanita Pemmbangunan Indonesia (WPI), Gabungan Pembanguna Pemuda Indonesia (GPPI) dan Mahasiswa Pembangunan Indonesia (MPI).

Sumber : MERDEKA (26/06/1996)

_____________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 76-77.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.