PRESIDEN: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KESEHATAN DIDORONG
Jakarta, Antara
Pemerintah Indonesia terns berusaha mendorong peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, misalnya membangun rumah sakit dan mengelola dana kesehatan karena tidak mungkin pelayanan kesehatan hanya dilaksanakan oleh pemerintah.
Masalah pentingnya upaya mengajak masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan dikemukakan Presiden Soeharto ketika membuka pertemuan para menteri kesehatan negara anggota WHO wilayah Asia Tenggara di Bina Graha, Selasa.
“Kami menyadari pemerintah tidak mungkin memikul sendiri seluruh biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Karena itu, peran serta masyarakat, termasuk pihak swasta, kami dorong,” kata Presiden kepada 11 menteri kesehatan yang hadir pada acara pembukaan itu.
Kepala Negara memberi contoh peran serta masyarakat itu antara lain dikembangkan melalui pos pelayanan terpadu (posyandu), yang bergerak dalam bidang kesehatan, keluarga berencana, serta peningkatan gizi. Ketika berbicara tentang pembangunan bidang kesehatan, Presiden mengatakan, telah ditempuh beberapa kebijaksanaan yang mencakup beberapa hal penting antara lain pemerataan fasilitas kesehatan, peningkatan peran serta masyarakat, dan peningkatan mutu pelayanan.
Namun, menurut Presiden, masalah kesehatan tidaklah sempit, karena berkaitan dengan bidang-bidang lainnya seperti masalah gizi makanan, lingkungan hidup, pendidikan, kependudukan, serta peningkatan penghasilan.
Sebelumnya Menteri Kesehatan Adhyatma melaporkan ke-11 menteri kesehatan itu datang dari berbagai negara antara lain Myanmar, Bhutan, Nepal, Thailand, Maladewa, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Pertemuan tahunan ini berlangsung tanggal 3-5 Oktober.
Adhyatma mengatakan dalam sidang itu antara lain akan dibahas peningkatan kerjasama penanggulangan kesehatan, antara lain untuk penyakit infeksi, Hepatitis B, AIDS, dan kecanduan terhadap obat-obatan. Para menteri juga akan membahas peninjauan kembali (reorientasi) pendidikan kesehatan, serta pembiayaan kesehatan.
Seusai membuka sidang tahunan itu, Kepala Negara yang di dampingi Menkes Adhyatma mengadakan dialog dengan para peserta, antara lain untuk menjelaskan lebih lanjut kebijaksanaan Indonesia di bidang kesehatan. Presiden mengatakan pembangunan di berbagai bidang-termasuk kesehatan-bukan hanya merupakan tugas pemerintah tapi juga seluruh anggota masyarakat.
Pemerintah, misalnya, mendorong tumbuhnya Gerakan PKK sehingga para wanita juga berpartisipasi dalam pembangunan. Para wanita didorong untuk memanfaatkan pekarangan mereka dengan menanam berbagai sayur-mayur dan juga tumbuhan yang berkhasiat untuk kesehatan.
Presiden mengatakan dengan memanfaatkan halaman rumah mereka, para ibu bisa mengembangkan “pasar hidup” yaitu menanam sayur untuk keperluan rumah tangga mereka sendiri. Para ibu, kata Kepala Negara, juga bisa memiliki” apotik hidup”, sehingga kalau mereka membutuhkan obat tradisional bisa langsung memetiknya dari tanaman yang sudah ada. Hasil kebun itu juga bisa dijual ke pabrikpabrik obat tradisional.
Gerakan PKK pada setiap desa mendapatkan bantuan Rp300.000/tahun dari bantuan Rp1,5 juta bagi tiap desa. Dana ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.
Sumber : ANTARA (03/10/1989)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 650-651.