PRESIDEN SERUKAN PENINGKATAN KEWASPADAANNYA TERHADAP BAHAYA LATENT G 30 S/PKI ^[1]

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto menyerukan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaannya terhadap bahaya latent G30S/PKI dan unsur2 subversi lainnya.

Kepala Negara juga mengharapkan, agar masyarakat dapat mengendalikan diri untuk mengambil tindakan2 yang dapat menjurus ke arah gejolak2 dan ketegangan2 sosial politik.

Seruan Presiden Soeharto itu dikemukakan dalam sidang Kabinet Paripurna hari Selasa di Sekretariat Kabinet, Jakarta yang khusus membicarakan soal keamanan.

Menteri Penerangan Mashuri SH menerangkan kepada pers, bahwa mengingat stabilitas politik dan keamanan merupakan syarat mutlak bagi suksesnya pelaksanaan pembangunan, maka pada saat menjelang akhir Pelita I dan permulaan Pelita II, pemerintah memandang perlu untuk mengadakan penilaian atau evaluasi mengenai keadaan keamanan.

Dalam sidang kabinet tsb. dibicarakan laporan Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara) tentang situasi keamanan pada umumnya, dan masalah2 sisa2 G30S/PKI khususnya, serta masalah2 yang tercakup dalam Instruksi Presiden No.6/1971, yaitu masalah2 subversi, penyelundupan, uang palsu, narkotika, kenakalan remaja dan masalah pengawasan orang2 asing.

Tetap Waspada

Walaupun aparatur negara telah mencapai hasil2 yang baik dalam bidang2 keamanan tsb. namun pemerintah menegaskan kembali perlunya segenap aparatur pemerintahan dan masyarakat untuk tetap waspada terhadap bahaya latent sisa G30S/PKI dan memberikan bantuan sepenuhnya dalam usaha2 penanggulangan masalah2 yang tersebut dalam Inpres No. 6/1971.

Menpen Mashuri mengemukakan, meskipun kekuatan fisik PKI telah dapat dihancurkan namun sisa G30S/PKI masih mengadakan kegiatan2 yang bersifat konspiratif dan illegal dengan mengadakan OTB-OTB (Organisasi Tanpa Bentuk).

“Hal ini sesuai dengan semboyan gerakan dalam mencapai tujuan yaitu pasang surut yang dengan jelas menunjukkan, bahwa mereka tetap ingin hidup,” demikian laporan Bakin tsb.

Rawan

Masalah2 sosial seperti penyalahgunaan narkotika, kenakalan remaja, penyelundupan, uang palsu serta penyalahgunaan fasilitas imigrasi oleh orang asing, menurut Bakin merupakan kerawanan bagi keamanan kita.

Dalam hubungan dengan sisa2 G30S/PKI dan masalah2 sosial tsb. itulah Presiden Soeharto meneruskan kepada segenap masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya.

Masyarakat juga diharapkan dapat mengendalikan diri agar tidak mengambil tindakan2 yang dapat menjurus kearah gejolak2 dan ketegangan2 sosial politik.

Pembersihan

Sebaliknya kepada masyarakat oleh Presiden Soeharto diharapkan untuk meningkatkan ketahanan bangsa sehingga tidak mempan lagi dipengaruhi oleh usaha2 sisa2 G30S/PKI dan unsur2 subversi lainnya.

Kepada aparatur negara, Presiden menginstruksikan untuk terus mengambil langkah2 pembersihan di pusat maupun daerah2 sesuai dengan petunjuk2 dan dalam koordinasi dengan Kopkamtib.

Mereka Tetap Bergerak

Menteri Mashuri menjawab pertanyaan pers mengemukakan pergerakan illegal dari sisa2 G30S/PKI beberapa waktu yang lalu antara lain peristiwa bis Orion dengan tukang2 becak di Jakarta, peristiwa Yogyakarta yaitu antara tukang becak dengan mahasiswa, peristiwa 5 Agustus di Bandung dan peristiwa kebakaran di Tanjung Priok yang mempakan gerakan konspiratif dari sisal G30S/PKI.

Dikemukakan oleh Menpen, bahwa sisa2 PKI sekarang ini dari gerakannya menggunakan sistim desentralisasi mutlak. Dikatakan bahwa pelajar2 di luarnegeri banyak yang dimanfaatkan oleh mereka. Ditanya, apakah sisa2 PKI mengadakan hubungan dengan itu tidak dibicarakan.

Tapi di Kalimantan Barat secara fisik mereka menggunakan kekuatan asing dalam satuan PGRS, tetapi Menteri Mashuri tidak sedia menjelaskan negara mana kekuatan asing itu. (DTS)

Sumber: ANTARA (28/11/1973)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 146-148.