PRESIDEN SOEHARTO DARI HAWAI LANGSUNG MENUJU KOREA
Presiden Soeharto tiba di Honolulu Kamis petang (Jumat pagi WIB) tanggal 15 Oktober setelah melakukan penerbangan delapan jam dari Houston, Amerika Serikat.
Pesawal DC-10 Garuda yang membawa rombongan Presiden RI itu mendarat di pelabuhan udara miliier Hickam Honolulu pk. 17.00 waktu setempat dalam cuaca yang cerah dengan temperatur 28 derajat Celsius.
Presiden dan Ibu Tien Soeharlo disambut di lapangan terbang oleh Gubernur Hawai dan Ny. Arariyoshi, Panglima Armada Pasifik AS Laksamana Long dan Nyonya, Ketua Parlemen negara bagian Hawai, Wong dan Nyonya, ketua Mahkamah Agung Hawai, Richarson dan Nyonya serta Wali kota Honolulu dan masyarakat Indonesia sekitar 50 orang yang mengibarkan bendera kecil Merah Putih.
Presiden dari pelabuhan udara langsung menuju hotel Kahala Hilton untuk istirahat satu malam, Jumat pagi waktu setempat (Sabtu dini hari WIB) Presiden melanjutkan perjalanannya ke Korea Selatan untuk kunjungan hingga 19 Oktober.
Hawai merupakan kunjungan terakhir Presiden Soeharto ke AS sebelum dia melanjutkan perjalanannya ke Korea Selatan.
Sebelum meninggalkan Houston hari Kamis, Presiden telah pula mengadakan pertemuan informil dengan sekitar 37 pemimpin perusahaan minyak yang mempunyai operasi kerja di Indonesia.
Hadir dalam pertemuan itu Dirut Pertamina Yudo Sumbono yang menjadi tuan rumah dari pertemuan yang berlangsung selama 45 menit di hotel Four Season Houston.
Pemimpin perusahaan minyak itu melaporkan kegiatan kerja perusahaan mereka di Indonesia kepada Presiden Soeharto.
Dalam pertemuan itu Presiden tidak memberikan amanatnya Kamis pagi waktu setempat sebelum menuju Honolulu, Presiden Soeharto meninjau rumah sakit Metodist di mana dilihat pembedahan serta melihat proyek NASA Johnson Space Centre. Kunjungan kenegaraan ke Korea direncanakan berlangsung hingga 19 Oktober.
KTT Pasifik
Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan R E Soeprapto, Rabu, mengatakan tidak ada alasan bagi Indonesia untuk menentang KTT Wilayah Pasifik seperti yang diusulkan Presiden Korea Selaian Chun Doo Hwan.
Akan tetapi, katanya, pendirian Indonesia akan diputuskan setelah mengadakan konsultasi dengan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) lainnya.
Dalam suatu konperensi pers di kediamanannya di Seoul bagian selatan sebelum rencana kunjungan kenegaraan Presiden Soeharto ke Korea tanggal 16-19 Oktober, Soeprapto mengatakan,
"Presiden Soeharto, saya rasa belum mengetahui secara terperinci mengenai KTT Pasifik tersebut. Dia akan mendapat penjelasan lengkap mengenai masalah itu oleh Presiden Chun selama berada di Seoul”.
Ketika ditanya apakah persetujuan seperti penghindaran pajak ganda antara Korea dan Indonesia akan ditandatangani pada saat kunjungan Presiden Soeharto, diplomasi Indonesia itu mengatakan bahwa walaupun penggarapan persetujuan sedang dalam tahap akhir, pertimbangan-pertimbangan hukum kedua negara tampaknya tak akan memungkinkan segera ditandatangani persetujuan tersebut.
Mengingat bahwa kunjungan Presiden Soeharto ke Korea merupakan balasan atas kunjungan Chun ke Indonesia pada Juni 1981, dia mengatakan kunjungan tersebut berkaitan dengan rencana bagi kunjungan-kunjungan diplomasi muhibah seperti yang sudah dilakukan ke Spanyol dan Amerika Serikat.
Kunjungan ini dilakukan dalam usaha memajukan hubungan bilateral dan kerja sama yang lebih luas antara Korea dan Indonesia di bidang-bidang perdagangan, usaha-usaha patungan dan kerja sama teknik, katanya.
Soeprapto menyatakan bahwa Kepala Negara Indonesia itu akan meninjau kawasan-kawasan industri utama Korea, tennasuk yang ada di Changwon di Propinsi Kyongsang Selatan.
Soeprapto yang barn memulai tugasnya di Korea bulan Maret, menyatakan bahwa dia yakin kunjungan Presiden Soeharto akan membantu memperkokoh ikatanikatan bersahabat antara Korea Selatan dan negerinya. (RA)
…
Honolulu, Merdeka
Sumber : MERDEKA (16/10/1982)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 885-886.